Liputantimur.com, Makassar – Aksi Demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Organisasi Kedaerahan (Organda) se- Sulsel pada Kamis, 14 April 2022 kemarin di Depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) berlangsung damai.
Aksi demonstrasi tersebut tak hanya mempersoalkan isu nasional, namun banyak ragam masalah yang diangkat oleh beberapa daerah yang dikemas untuk memperjelas masalah di Sulsel yang mesti ditindak lanjuti oleh Pemerintah.
Salah satunya yang disuarakan oleh Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng (HPMB) yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Kedaerahan se Sulsel.
Adapun turunan isu dari setiap daerah khususnya di Kabupaten Bantaeng ada 4 tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, yakni:
Hentikan dominasi TKA dengan dalih tenaga kerja ahli demi pemberdayaan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bantaeng.
Penuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat daerah KIBA dalam implementasi Perbup No. 66 Tahun 2013 tentang pengelolaan KIBA.
Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait kebijakan pengalihan fungsi lahan di Kabupaten Bantaeng.
Dan hentikan krisis lingkungan hidup akibat perusahaan di Kabupaten Bantaeng.
Turunan isu tersebut diuraikan oleh Koordinator Lapangan (Korlap) HPMB, Aenul Ikhsan.
Menurutnya, isu itu diangkat lantaran banyaknya opini publik yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Sulsel, khususnya di Kabupaten Bantaeng, bahwa hal itu harus mendapatkan titik terang sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.
Ia mengatakan, transparansi sangat dibutuhkan oleh seluruh Masyarakat khususnya Masyarakat Bantaeng.
“Isu ini kami angkat berdasarkan hasil diskusi PP-HPNB yang tinggal di beberapa daerah yang telah berdiri perusahaan. Jadi ini memang masalah besar, jika benar Pemda Bantaeng tidak memenuhi aspek sebelum membuat regulasi di daerah sebagai dasar hukum pendirian perusahaan sekaligus peralihan fungsi lahan serta yang paling dipertanyakan teman-teman juga persoalan TKA di Kabupaten Bantaeng yang sering disebut tenaga kerja ahli,” katanya.
Ikhsan yang juga mahasiswa UINAM ini mempertegas bahwa Masyarakat sudah terbiasa dengan keterbatasan akses untuk mendapatkan transparansi atas terpenuhinya hak dalam mendapatkan informasi.
“Saya berharap dengan mengangkat 4 Isu Lokal untuk Pemda Bantaeng adalah masyarakat bisa menilai seberapa persen pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam segala hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya di kawasan industri Bantaeng,” tandas Ikhsan yang juga Kabid Hubungan Organisasi dan Partisipasi Daerah (HOPD) PP-HPMB.
Baca juga : Cipayung Sinjai Demo, Jendlap Sebut Jokowi Inkonstitusional
Ia menambahkan, isu tersebut cenderung bersifat menyeluruh dimana dan bh berharap pemangku kebijakan harus bertanggung jawab.
“Kami mengangkat isu secara umum dan tidak menyebutkan nama agar pemerintah sendiri yang menjelaskan seluruh perusahaan itu,” tambah Ikhsan sapaan akrabnya.
Lebih tegas dan mewakili PP-HPMB, Ikhsan mendesak Pemda terbuka dalam menjawab persoalan-persoalan di Kabupaten Bantaeng.
“Kami tidak main-main kalau memang Pemda Bantaeng tidak berani mengadakan audiensi dengan kami. Ini keresahan bersama organisasi semata dan ada banyak cara yang ditempuh ketika mengawal kebijakan publik bukan hanya demonstrasi, diantaranya seminar dan audiensi,” tuturnya.
“Kalau Pemda Bantaeng anggap ini bercanda, maka kami akan mengambil tindakan lapangan selain merilis ini secara media,” kunci Korlap PP-HPMB tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum PP-HPMB, Mabrur berharap agar Pemda Bantaeng peka terhadap kritikan yang dilayangkan organisasi daerah kepada pihaknya.
“Ini kritik yang membangun dan solusi diharapkan di setiap masalah kedaerahan. Jadi harapan saya Pemda siap menerima kritikan, jangan batasi kami bersuara agar tidak terjadi tindakan anarkis,” tutup Mabrur.
Hingga berita diterbitkan pihak terkait berlum berhasil dikonfirmasi. (Tim/ *)