Beranda Info SULSEL Anggaran Makan Minum Pimpinan DPRD Gowa di Sorot, LSM Inakor Angkat Bicara

Anggaran Makan Minum Pimpinan DPRD Gowa di Sorot, LSM Inakor Angkat Bicara

Liputantimur.com | Makassar – Kisruh temuan makan minum rumah jabatan pimpinan DPRD Kabupaten Gowa mulai memantik reaksi luas aktivis, LSM dan pegiat antikorupsi. Salah satunya datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (LSM INAKOR) Kabupaten Gowa.

Secara tegas LSM INAKOR Kabupaten Gowa sebagai lembaga kontrol di bidang Anti Korupsi meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Gowa dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk melakukan tindakan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sulawesi Selatan terkait pengadaan makan dan minum rumah jabatan para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa.

Banyaknya reaksi keras para aktivis, LSM dan pegiat antikorupsi ini bukan tidak beralasan, sebab mereka sangat menyayangkan temuan tersebut.Dimana seharusnya para pimpinan DPRD Kabupaten Gowa bisa memberi contoh dan melakukan kontrol yang ketat terhadap kegiatan belanja anggaran pemerintah daerah, justru hal ini terjadi pada rumah jabatan mereka.

Sebelumnya, BPK membeberkan temuan kegiatan belanja minuman jamuan tamu rumah jabatan pimpinan DPRD Kabupaten Gowa tidak sesuai yang dianggarkan.

BPK menemukan pelaksaan realisasi belanja tidak dilaksanakan oleh penyedia jasa yang menandatangani bukti pertanggungjawaban.

Belanja makan minum untuk jamuan tamu dengan SP2D LS sampai dengan bulan September 2021 dilaksanakan dengan nota pesanan sebanyak 31 kali kepada satu penyedia, yaitu CV RPP.

Berdasarkan hasil wawancara BPK denggan Wakil Direktur CV RPP, diketahui pengadaan tersebut tidak dilaksanakan oleh CV RPP dan hanya diminta untuk menandatangani administrasi pertanggungjawaban untuk pencairan dana. Setelah SP2D LS dicairkan ke rekening CV RPP, kemudian diberikan tunasi kepada PPTK tanpa adanya tanda terima.

Atas kegiatan tersebut, CV RPP diberikan fee sebesar 2,5 persen untuk setiap SP2D yang dicairkan seluruhnya sebesar Rp 1.493.815.000 setelah dikurangi pajak sebesar Rp27.160.265 sehingga fe yang diterima sebesar Rp36.666.368. Oleh karena itu, dana yang diberikan kepada PPTK adalah sebesar Rp 1.429.988.366

Dari informasi kepada PPTK diperoleh penjelasan bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh VC RPP. PPTK melakukan pembelanjaan sendiri melalui penyedia lainnya. Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, PPTK tidak dapat menunjukan bukti dokumen pertanggungjawaban sebenarnya kepada BPK. Hal ini disebabkan PPTK tidak menyimpan bukti tersebut karena sudah dibayarkan melalui CV RPP.

Ketua LSM INAKOR Kabupaten Gowa, Asywar S.ST.,S.H, mengatakan, dengan adanya temuan dari BPK, diharapkan akan menjadi pintu masuk aparat penegak hukum menindak lanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Selatan,” kata Asywar saat dikonfirmasi, Sabtu (20/08/2022) .

Baca juga : Sinema Mikro Ala Layar Tancap Akan Hadir di Tarakan, Ini Penjelasan Herman 

Lebih lanjut, bukan hanya pengadaan makan dan minum rumah jabatan para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa. Ia juga meminta BPK dan Kejaksaan memeriksa penggunaan anggaran reses 45 anggota DPRD Kabupaten Gowa.

Ia menilai, besarnya anggaran dana reses berpotensi melakukan reses fiktif karena administrasi melakukan reses yang cukup mudah. Hanya dengan membuat daftar hadir dan bisa jadi “memalsukan tanda tangan”, laporan reses sudah bisa diterima. Padahal itu menggunakan anggaran dari uang negara dengan jumlah yang tidak sedikit.

Besarnya potensi dugaan penyalahgunaan anggaran reses ataupun reses fiktif, “kami selaku lembaga kontrol di bidang pencegahan anti Korupsi meminta BPK RI perwakilan provinsi Sulawesi Selatan melakukan audit kepada pengguna anggaran tersebut” harap Asywar.

Ia berharap, temuan BPK tersebut mendapat atensi besar dari aparat penegak hukum khususnya kejaksaan Negeri Gowa.

“Kami selaku lembaga kontrol akan mengawal dan mengawasi tindak lanjut temuan BPK ini dan meminta kepada APH ambil tindakan tegas kepada semua yang terlibat, khusus kepada pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Dan temuan ini harus bisa menjadi pembelajaran besar agar tidak ada lagi oknum-oknum yang coba main-main dengan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD,” tegas Asywar.

 

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Niat Santai Melepas Keseharian Untuk Pancing Ikan, Empat Lelaki di Takalar Mengaku di Kejar Menggunakan Parang

Liputantimur.com | Takalar - Niat santai melepas keseharian dengan meluangkan hobi mancing di sungai sekitar Empang berujung naas, dialami Briptu Fajar bersama ketiga rekannya...

Warga Desak Kepala Lingkungan Kampung Parang Mundur Dari Jabatannya

Liputantimur.com | Gowa - Ratusan masyarakat Lingkungan Kampung Parang, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa menandatangani petisi pergantian kepala Lingkungan kampung Parang, Rabu...

Kasus Dugaan Penelantaran Anak, TR Istri IPDA MYY Buat Laporan Resmi ke Kapolri, Kompolnas, dan Komnas Perempuan dan Anak

Liputantimur.com | Makassar - 31 Januari 2025, Pelanggaran kode etik internal Polri yang tertua dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik...

Ketua Umum DPP Gerakan Pembebasan Mahasiswa Merasa Geram Mendesak Kapolri Untuk Segera Mencopot Kapolda NTT

Liputantimur.com | Makassar - Terkait maraknya berita yang tejadi yaitu Calon siswa Bintara Bakomsus Polri terpilih asal kiriman dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT),...

Kasus Dugaan Pengrusakan Pagar yang Viral di Biring Kassi Takalar Berakhir Damai, Berikut Kronologisnya?

Liputantimur.com | Takalar - Sebelumnya viral di media terkait pengrusakan pagar batas tanah yang dikuasai Hj Aminah kurang lebih 30 tahun di Dusun Karama,...

Unjukrasa GRD dan SPMP Desak Copot Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel terkait Dugaan Korupsi Smart School.

Liputantimur.com | Makassar - Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) dan Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gubernur Sulawesi Selatan,...

Ratusan Warga Bitowa Bersatu Datangi Mapolrestabes Makassar Minta Tangkap Mafia Tanah?

Liputantimur.com |Makassar - Ratusan warga Bersatu Bitowa Tolak Mafia Tanah, menggelar aksi Demontrasi di depan markas Polrestabes Makassar, Jumat (10/01/2025). Mereka menuntut penghentian dugaan persekongkolan...

Pengerjaan Tribun dan Rehabilitasi SMPN 1 Kelara Dinilai tak Ikuti SOP, Warga : Proyek Asal-asalan!

Liputantimur.com | Jeneponto - Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Pendukung pada UPT SMP Negeri 1 Kelara tepatnya di Kelurahan Tolo Kota, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto...

Asywar S.ST.,S.H, Mengecam Keras Peristiwa Penembakan Seorang Pengacara di Bone

Liputantimur.com | Makassar - Pengacara Muda Asywar S.ST.,S.H mengecam keras penembakan yang terjadi di Desa Pattikulumpoe Kabupaten Bone yang menewaskan rekan sejawatnya, pada malam...

IRT di Takalar lapor ke Polisi atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Liputantimur.com | Takalar - Seorang warga Bontolanra Kecamatan Galesong Utara bernama Munawir Dg Rurung alias Hajar dilaporkan ke Polres Takalar pada hari Selasa, 17...

Polisi Geledah Rumah Mewah di Gowa Terkait Dugaan KDRT yang Berujung Kematian Pria Berinisial EK

Liputantimur.com | Gowa - Jajaran Sat Reskrim Polres Gowa dibantu Tim Inafis Polda Sulawesi Selatan menggeledah rumah mewah di Kompleks Perumahan New Diva Istanbul...

Suap Proyek Pembangunan Bandara Tanjung Bendera Senilai 3,8 Miliar Belum ada kejelasan Hukum, LSM LPPDM Mendesak KPK Segera memeriksa Ande Agas.

  Liputantimur.com | MATIM- Sebelumnya seperti dilansir dari laman resmi beritaflores.com, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengungkapkan bahwa Bupati Agas Andreas sedang...

Dugaan Korupsi Oknum PT. Pegadaian Bergulir, Kejati Sulsel Tetapkan Tersangka

Liputantimur.com | Makassar - Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menetapkan dan menahan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi di PT. Pegadaian Sulselbar,...

Masyarakat Dusun Soppeng Antusias Perbaikan Jalan Rusak, Pardi: Agar Akses Ekonomi Lancar

LIPUTANTIMUR.COM, SINJAI - Antusias Masyarakat Pattiroang, Dusun Soppeng kembali melakukan kerja bakti memperbaiki Jalan yang rusak. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jalan penghubung Soppeng-Gamatte. Tepat di...

Hindari Banjir Tahunan, Warga Kelurahan Baru Ingin Perbaikan Drainase

Liputantimur.com, Makassar - Musyawarah Rencana Pembangunan Warga (Musrembang) Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang yang digelar di Kantor Kecamatan Ujung Pandang Jln.Samiun Kota Makassar  Kamis...

Tahun Ini, DPP JMBI Akan Mengadakan UKW di Kota Makassar

Liputantimur.com | Makassar - Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Milenial Bersatu Indonesia (DPP - JMBI) akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang akan dilaksanakan di...

Kapolresta Palu Temui Ketua MUI dan FKUB Palu, Jalin Silahturahmi

Liputantimur.com, Palu - Mengawali tugasnya di Kota Palu, Kapolresta Kombes Pol Barliansyah ,S.I.K.,M.H melakukan kunjungan sekaligus silaturahmi kepada Prof.Dr.KH Zainal Abidin, M.Ag selaku Ketua...

Nominasi Nobel Sastra Denny JA dan Sebelas Juta Berita

Ketika akhir desember 2021 viral berita The Swedish Academy, panitia nobel, mengundang komunitas puisi untuk mencalonkan sastrawan Indonesia, saya pun berlagak menjadi anak milineal. Saya...

Jamin Keamanan Ibadah Paskah, Kapolres dan Forkopimda Pantau Pengamanan

Liputantimur.com, Palu- Kapolres Palu AKBP Bayu lndra Wiguno , S.I.K.,M.l.K besama Walikota Palu H. Hadianto Rasyid dan Forkopimda kota Palu turun langsung melakukan patroli ...

Kapolres Sinjai Jenguk Wartawan

Liputantimur, Sinjai, Sulsel - Kapolres Sinjai Akbp Iwan Irmawan, S.Ik.,M.Si ditengah kesibukannya dengan tugas tugas di Kantor namun tetap menyempatkan waktunya untuk menjenguk wartawan...

16.274 Narapidana di Jatim Diusulkan Peroleh Remisi Umum Kemerdekaan RI 2024

Liputantimur.com | Surabaya - Sebanyak 16.274 narapidana dan anak binaan di Jatim diusulkan memperoleh remisi umum Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Tahun 2024. Pengurangan masa...