Beranda POLITIK Bamsoet Dorang RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat

Bamsoet Dorang RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat

Liputantimur.com, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Menkopolhukam Mahfud MD mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang sudah dibahas sejak tahun 2014 lalu bisa segera diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI bersama Pemerintah diperiode ini.

Mengingat Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 sebagai konstitusi negara telah menegaskan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat.

Baca Masyarakat Adat Rampi Gelar Unjuk Rasa, Ini Tuntutannya?

Sebagaimana tercantum dalam pasal 18B ayat (2) yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

“Sekalipun konstitusi telah memberikan jaminan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, namun dalam realitanya masyakarat adat masih dihadapkan pada berbagai persoalan untuk menjaga eksistensi beserta hak-hak asal-usul atau hak tradisional yang dimilikinya. Hak itu mencakup hak atas sumber daya alam, perekonomian, kesejahteraan, serta hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas nasibnya sebagai kelompok masyarakat komunal,” ujar Bamsoet saat membuka Konferensi Internasional yang diselenggarakan MPR RI bersama Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Senin (7/8/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, populasi masyarakat adat di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta jiwa yang terbagi menjadi 2.371 komunitas adat. Mereka tersebar di 31 provinsi tanah air. Sebaran komunitas adat terbanyak berada di Kalimantan yang mencapai 772 komunitas adat, Sulawesi 664 komunitas adat, Sumatera 392 komunitas adat, Bali dan Nusa Tenggara 253 komunitas adat, Maluku 176 komunitas adat, Papua 59 komunitas adat dan Jawa 55 komunitas adat.

Baca Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Kembali Gugat PT Londsum 

“Aliansi Masyarakat Adat melaporkan hingga saat ini masih banyak konflik yang melibatkan masyarakat adat. Terutama terkait sengketa lahan seperti perkebunan, kehutanan, pembangunan, infrastruktur, hingga pertambangan. Sepanjang periode 2020-2021 saja, tercatat 53 konflik terkait perampasan wilayah adat, kekerasan, dan kriminalisasi yang melibatkan 140 ribu masyarakat adat menjadi korban,” jelas Bamsoet.

Doc. Ilustrasi masyarakat hukum adat menuntut hak kolektif tanah adat.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, pada aspek legislasi, sekalipun saat ini undang-undang yang khusus tentang masyarakat hukum adat masih belum disahkan, namun paling tidak sejumlah langkah legislasi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat telah dilakukan. Seperti undang-undang desa, undang-undang kehutanan, dan undang-undang terkait daerah pesisir, pertanahan dan lain sebagainya.

Baca Direktorat PKTHA Dorong Percepatan Penetapan Hutan Adat di Kabupaten Sinjai

Bahkan, putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan Nomor No. 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi rujukan dan dasar hukum bagi Pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk mengambil kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat.

“Karena itu, selain mendorong disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat, melalui Konferensi Internasional ini diharapkan juga mampu melahirkan berbagai pemikiran jernih mengenai implementasi pelaksanaan mandat konstitusional perlindungan hak masyarakat hukum adat” tandasnya

Lanjut Bamsoet menjelaskan bahwa masyarakat adat merupakan elemen dasar bangsa yang harus dijaga eksistensinya serta menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat hukum adat.

“Sehingga eksistensi masyarakat adat sebagai elemen dasar bangsa tetap terus terjaga. Lebih dari itu, bagaimana taraf kesejahteraaan atau kebahagian masyarakat adat terus membaik dengan memberikan mereka berbagai akses pada sumber daya yang ada secara adil. Mengingat akses masyarakat adat pada sumber daya merupakan salah satu kunci agar masyarakat adat tetap lestari dengan tingkat harapan kebahagian yang lebih tinggi,” pungkas Bamsoet.

Diketahui turut hadir antara lain, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Ketua Umum APHA Dr. St. Laksanto Utomo, serta Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur Prof. Faisal Santiago. Hadir pula para guru besar yang menjadi narasumber diskusi antara lain, Prof. Byun Hae Cheoi (Hankuk University of Foreign Studies), Ms. Maria Roda Cisnero (Ateneo de Manila University), Guru Besar Universitas Hasanuddin Prof. Aminuddin Salle, serta Guru Besar Universitas Jember Prof. Dominikus Rato. (**)

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Seorang Caleg Terpilih di Mamasa Kini Tersandung Kasus Dugaan Ijazah Palsu?

Liputantimur.com | Mamasa - Seorang calon legislatif (caleg) di Kabupaten Mamasa kini tersandung kasus dugaan ijazah palsu usai dilaporkan di Polda Sulbar bertempat di...

Banyak Pasukan Israel Angkat Kaki dari Gaza, Netanyahu Berupaya Cari Aman

Liputantimur.com | Palestina - Senin 8 April 2024, Israel menyisakan satu brigade di Jalur Gaza selatan setelah menarik banyak pasukannya dari daerah itu. Sementara Hamas...

Lebih dari 600 Ribu Anak di Rafah Kelaparan

Liputantimur.com| Palestina - Senin 8 April 2024, Juru bicara Dana Anak-anak PBB (UNICEF), James Elder, meningkatkan kewaspadaan atas situasi mengerikan yang dialami lebih dari...

“Polda Sulsel Periksa Rektor UNM Terkait Skandal Pungli CPNS: Siapa Pelakunya?”

LIPUTANTIMUR.COM |MAKASSAR – Penyidik Ditreskimsus Polda Sulawesi Selatan memeriksa Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husain Syam terkait dugaan skandal pungutan liar rekrutmen CPNS...

Anak-anak Gaza Menghadapi Jalan Panjang Menuju Kesembuhan

Liputantimur.com | Palestina - Para ahli mengecam kerusakan psikologis akibat kurangnya pendidikan ditambah dengan pemboman, kelaparan, penyakit dan kehilangan, Jum'at 05 April 2024. Dimana delapan...

Rakyat Turki Turun ke Jalan, Tuntut Dihentikan Genosida di Gaza

Liputantimur.com | Turki - Kamis 04 April 2024 Demonstrasi besar-besaran digelar di ibu kota Turki, Ankara mendukung rakyat Palestina dan menuntut diakhirinya genosida yang...

Hampir 200 Pekerja Kemanusiaan di Palestina Gugur Sejak Oktober

Liputantimur.com | Palestina - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan, “sedikitnya 196 pekerja kemanusiaan terbunuh sejak Oktober” di Jalur Gaza, menyusul tragedi terjadinya pembunuhan pekerja bantuan...

Israel Diduga Sengaja Targetkan Relawan Kemanusiaan di Gaza

Liputantimur.com | Palestina - Rabu 3 April 2024, Lembaga pengawas dan cek fakta, Bellingcat dalam laporannya, Selasa (2/4), membenarkan serangan udara Israel di Gaza membuat...

Disinyalir Berupaya Membungkam Pers, Kuasa Hukum Ilham Rajab Layangkan Somasi Perusahaan Media

Liputantimur.com || Makassar - Salah satu  ketentuan yang diberlakukan tentang tanggung jawab institusi pers dari setiap pemberitaan yang disebar ke wilayah publik yang secara...

300 Mayat di Kompleks Shifa dan Kehancuran yang Meluas Setelah Tentara Israel Mundur

Liputantimur.com || Palestina - Senin 1 April 2024. Sumber-sumber Palestina mengumumkan pada hari Senin bahwa tentara Israel menarik diri dari Kompleks Medis Shifa di...

Orang Tua Korban Pelecehan Tunjuk Elhan Law Firm Sebagai Kuasa Hukumnya

Liputantimur.com | Makassar - Tidak terimah anaknya mendapat perlakukan Pelecehan Seksual disalah satu hotel, Seorang ibu rumah tangga (IRT) di jalan daeng kuling parangtambung...

Demonstrasi Besar-besaran di Yaman, Irak dan Yordania untuk Mendukung Palestina

Liputantimur.com || Palestina - Hari ini, Jumat 29 Maret 2024, demonstrasi terjadi di Irak, Yordania, dan Yaman untuk mendukung Jalur Gaza, yang terus menerus...

Dandim 0913/PPU dan Kapolres PPU Pimpin Apel Gabungan Pengamanan Malam Takbir dan Sholat Idul Fitri 1443 H

PENAJAM.liputantimur.com - Dandim 0913/PPU Letkol Inf Dharmawan dan Kapolres PPU  AKBP Hendrik, S.I.K, memimpin Apel Kesiapan Pengamanan Malam Takbiran dan Sholat Idhul Fitri 1443...

Terkait ADD di Takalar Tak Kunjung Cair, Ini Penjelasan Pemkab Takalar

LiputanTimur.com | Takalar, Polemik keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemkab Takalar tahap I tahun 2023 terjawab sudah. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk aparatur pegawai desa...

APKAN RI Minta Komisi Yudisial Awasi Kasus ITE Sinjai

Liputantimur, Sinjai, Sulsel - Ketua Apkan RI DPD Sinjai, Andi Baso Lolo Supu minta komisi yudisial (KY), pantau dan awasi, proses jalannya persidangan kasus...

Diduga Marak Pungli di Bulukumba, Maritim Muda Serukan Kapolres Baru Dicopot

Liputantimur.com | Bulukumba - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Maritim Muda Cabang Bulukumba Mengeruduk Mapolres Bulukumba, Kamis (11/1/24) Mereka Melayangkan Protes dan Tantangan terhadap Kapolda...

Lewat Digital Marketing, Order Plizz Dorong UMKM Sulteng

Liputantimur.com, Palu - Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, Drs. Mamun Amir, mewakili Gubernur H. Rusdy Mastura , menerima CEO, Order Plizz, Ibnu guna mendukung Digital...

Ketua Lsm Gempa Minta Bupati Gowa Copot Sekdes Baturappe, Rahimi : Itu tidak Benar

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Sosial Masyarakat (Lsm) Gempa Indonesia meminta kepada Bapak Bupati Gowa Yang Terhormat agar memerintahkan...

Besok! HMI Komisariat IAI As’adiyah Wajo Maju Gelar Webinar Nasional, Ini Narasumbernya

Liputantimur.com, Wajo, Sulsel - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat IAI As'adiyah Cabang Wajo Maju Akan menggelar WEBINAR NASIONAL dengan tema "Hubbul Wathon Minal Iman"...

Bupati Donggala : Momentum HKN Kita Tingkatkan Disiplin dan Prestasi Kerja

Liputantimur.com, Donggala - Bupati Donggala, Dr., Drs. Kasman Lassa, SH., MH, bertindak sebagai Pembina Upacara pada peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN), Selasa (17/05/2022). Upacara yang...

Danny Pomanto;Target PAD 2023 Rp.2 triliun Cukup Rasional

Liputantimur.com, Makassar - Capaian PAD Kota Makassar tahun 2022 sebesar Rp.1,3 Triliiun.Laporan resmi Bapenda ini membantah gosip yang beredar di kalangan tertentu yang mengatakan...