Beranda LINGKUNGAN HIDUP Bencana Longsor Dimana-mana, Gempa : KPK Harus Turun Tangan

Bencana Longsor Dimana-mana, Gempa : KPK Harus Turun Tangan

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel – Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia, angkat bicara terkait terjadinya banjir dan Longsor di seluruh Kabupaten di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Takalar, Gowa, Maros, Jeneponto, Bantaeng termasuk Makassar.

Menurutnya banjir dan longsor terjadi bukan karena tingginya curah hujan tetapi faktor utama gundulnya Gunung karena diduga tidak adanya pengawasan dari pihak terkait yakni polisi kehutanan, KPH, Gakkundu, dan Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Diketahui Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tahun 2022 sebesar 6,49 Trilyun, artinya anggaran yang 6,49 Trilyun yang dikelola oleh Kementerian LHK.

Namun apa yang terjadi tidak pernah ada proyek penghijauan terhadap kawasan hutan lindung, penanaman pohon di hutan produksi, dan tidak adanya pengawasan dari Kementerian LHK Provinsi, Gakkundu dan KPH, termasuk Polisi Kehutanan tidak aktif untuk mengawasi, menindak tegas perambah hutan lindung dan ilegal logging.

Baca : Bangkai Terpadu di Pajak Pagi

Hal itu diungkapkan Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia, Amiruddi.SH Kr.Tinggi, kepada awak media saat ditemui dikantornya Sabtu (24/12/2022).

Bahwa pagu anggaran untuk Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2022 sebesar Rp.6,49 Trilun adalah kerugian Negara karena diduga tidak digunakan untuk reboisasi hutan lindung, hutan produksi dan tidak adanya pengawasan terhadap perambahan dan pengrusakan hutan lindung.

Sehungga dampak banjir tanah longsor bagi lingkungan dan masyarakat yang paling mengerikan yaitu jatuhnya korban jiwa baik korban luka atau kematian.

Dimana tanah yang longsor secara tiba-tiba dapat menimpa siapa saja yang ada di jalurnya. Terutama jika longsor terjadi di daerah pemukiman warga seperti yang terjadi Banjir Bandang pada tahun 2019 di Kabupaten, Jeneponto.

Baca : Pemilik Tambang di Takalar Mengaku tidak Mengantongi Izin!

Banjir bandang terjadi 2018-2019 dan terjadi lagi di Kecamatan Rumbia tahun 2020 dan terjadi lagi tanah longsor Desa Loka dan Desa Bontotiro Kecamatan Rumbia bulan Oktober 2022 dan sekarang akhir tahun 2022 banjir dan tanah longsor mempengaruhi adanya kerugian keuangan Negara dengan cara mengucurkan bantuan materil dampak bencana alam dimana lagi Kerugian Negara yang anggarannya tahun 2022 Rp.6,49 Trilun yang di kelola oleh Kementerian lingkungan hidup.

Doc. Sejumlqh bencana alam melanda Sulsel

Tidak hanya itu juga berdampak secara fisik, korban selamat dari tanah longsor kerap kali mengalami trauma psikis.

Dan selaun itu, tanah longsor dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur yang ada disekitarnya ,tanah longsorng menyebabkan kerusakan konstruksi bangunan, jalur transportasi, bendungan, waduk, kanal, dan juga sistem komunikasi.

Tanah longsor membuat masyarakat kehilangan tempat tinggal dan hal tersebut jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Baca juga : 11 Masalah Lingkungan Hidup yang Jadi Ancaman Mahluk Bumi

Seperti rusaknya lahan pertanian akibat banjir dan tanah longsor berdampak bagi mata pencarian petani karena dapat menghalangi akses tanah dan menghancurkan benih, dan menghilangkan tanaman serta hewan ternak. Serta banjir dan Tanah longsor dapat mencemari sumber air di sekitarnya seperti mata air dan sungai.

Banjir dan Longsor dapat membawa sedimen yang menurunkan kualitas air. Namun, yang lebih berbahaya jika longsor membawa logam ataupun cairan kimia di dalamnya.

Sedimen tanah dan batuan akan mengendap di sungai dan membuatnya keruh. Namun, bahan kimia juga logam berat dapat merusak kualitas sungai, mencemari sepanjang aliran sungai, dan memberikan gangguan kesehatan hingga kematian pada makhluk hidup di sekitarnya.

Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia berharap kepada KPK agar dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan terhadap anggaran Keuangan Negara yang dikelola yang diduga tidak jelas diperuntukan kemana.

Lanjut Kr.tinggi bahwa untuk menghindari terjadinya banjir dan longsor harus KPK turun tangan untuk menyelamatkan Uang Negara yang seharusnya digunakan untuk penyelamatan hutan lindung agar tidak terjadi kerugian keuangan Negara kembali akibat banjir dan Longsor, tutupnya. ( DPP Lsm Gempa/*)

 

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Laporan Warga Mandek 1 Tahun Lebih, Kinerja Kerja Polsek Tamalate Jadi Tanda Tanya Pada Peristiwa Kematian Much Raul Fahri

Liputantimur.com, Makassar - Sungguh prihatin nasib yang dialami oleh seorang pedagang ikan asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pria yang bernama Syarifuddin Dg Ngemba (51) terus...

Miris, Diduga Oknum Pegawai Non Asn Pemprov Sulsel Lakukan Praktik Pungli?

Liputantimur.com, Makassar - Pungli (pemerasan) adalah tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan...

Mantan Kepala Sekolah dan Bendahara SMP Negeri 5 Pallangga Ditetapkan Tersangka

Liputantimur.com, Gowa – Kejaksaan Negeri Gowa gelar konferensi pers terkait penetapan tersangka mantan kepala sekolah SMP Negeri 5 Pallangga dan Bendahara aktif SMP Negeri...

Hanafi Saleh Desak Kapolda Sulut Proses Kode Etik Seluruh Anggota Polri yang Terlibat Eksekusi Tanah Kalasey II

Liputantimur.com, Manado - Tiga oknum anggota Polresta Manado dan Kasat Pol-PP Pemprov Sulut dilaporkan ke Polda Sulut. Kuasa Hukum Warga Desa Kalasey II, Kecamatan Mandolang,...

Awalnya Kenal di Medsos, Pelaku Diduga Sekap dan Cabuli Korban Anak di Bawah Umur di Makassar

Liputantimur.com, Makassar - Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polrestabes Makassar melakukan penyidikan dugaan penyekapan dan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur berinisial...

Masyarakat Adat Rampi Gelar Unjuk Rasa, Ini Tuntutannya?

Liputantimur.com,  Luwu Utara - Puluhan masyarakat adat Desa Onodowa Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara Mengelar aksi unjuk rasa yang berlangsung di Desa Onodowa, Selasa...

Orang Tua Korban Dugaan Pelecehan Anak di Bawah Umur di RS Yapika Mengadu ke UPTD PPA Sulsel

Liputantimur.com, Makassar - Merasa sulit mendapatkan kepastian Hukum dan Keadilan atas putrinya yang diduga menjadi korban pelecehan anak di bawah umur, orang tua korban...

Miris, Oknum Security RS Yapika Gowa Diduga Lecehkan Anak di Bawah Umur

Liputantimur.com, Gowa - Miris, seorang Anak di bawah umur diduga menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul/pelecehan oleh oknum Security yang bertugas di Rumah Sakit...

Terkait Dugaan tak Mengantongi Izin, Ini Tanggapan Pihak Sogogi Makassar?

Liputantimur.com, Makassar - Dari beberapa cabang yang dimiliki oleh Sogogi Shabu and Grill di Makassar ternyata tidak mengantongi analisis dampak lalu lintas (Andalalin). Padahal andalalin...

Diduga tak Mengantongi Izin, Sogogi Shabu and Grill di Makassar Disorot Publik

Liputantimur.com, Makassar - Dari beberapa cabang yang dimiliki oleh Sogogi Shabu and Grill di Makassar ternyata tidak mengantongi analisis dampak lalu lintas (Andalalin). Padahal andalalin...

LAPI Nilai Reskrim Polres Maros tidak Mampu Tindak Tegas Pemilik Tambang Diduga Ilegal

Liputantimur.com, Maros - Terkait Dugaan tambang Ilegal di Kabupaten Maros jadi sorotan setiap hari dan dinilai Kasat Reskrim Polres Maros tidak mampu mengambil tindakan...

Jalan Rusak Parah di Takalar Disorot, Mirwan : Pemerintah Bisa Dituntut

Liputantimur.com, Takalar - Kemajuan sebuah Daerah atau Kota Kabupaten, salah satu barometernya adalah sarana dan prasarana yang telah memadai, penataan tata ruang serta sarana...

Farida Lamarauna : Lebih 33 Ribu RT Menunggu Diterangi

Liputantimur.com, Palu - Guna mewujudkan "Sulteng Terang" Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi menggelar Rakor Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Ketenagalistrikan di Sulteng,...

SGP SulSel dan Ganjarist SulSel Tandatangani MoU

Liputantimur.com,Makassar - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ganjar Pranowo (DPW SGP) Sulawesi Selatan Ir Muh Nawir Bahar bersama Ketua Ganjarist Sulawesi-Selatan Hendrawan Haddade menandatangi Memorandum...

Camat Galesong Utara Disinyalir Nekat Buat APHB di Atas Tanah Sengketa

Liputantimur, Takalar, Sulsel - Camat Gelesong Utara, Kabupaten Takalar AMRAN S.Sos selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS) disinyalir berani membuat Akte Pembagian Hak...

Kunjungan Kerja Dandim 0906/Kutai Kartanegara, Himbau Anggota Koramil Agar Selalu Kompak

Kutai Kartanegara, Liputantimur, – Danramil 0906-07/Sebulu Kapten Caj Lexsi Picasouw sambut langsung kunjungan kerja Komandan Kodim (Dandim) 0906/Kutai Kartanegara (Kkr) Letkol Inf. Jeffry Satria...

Patut Diapresiasi Lansia Ini, Pulang Dari Cari Rumput Langsung Ikut Vaksin Kodim 0913/PPU

PENAJAM.liputantimur.com - Cakupan vaksinasi lansia dosis pertama di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sudah mencapai 74,92%. Maka dari itu Pemerintah Kab. PPU melalui Nakes...

Disinyalir Milik Bupati, Polda Sumut Bongkar Kuburan

Liputantimur, Langkat, Sumut - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara melakukan penggalian dua kuburan korban penganiyaan di kerangkeng milik Bupati Langkat, terbit rencana terangin-angin, Sabtu...

Truk PT. KALCO Hangus Terbakar di Palu, Ini Keterangan Kapolresta

Liputantimur.com, Palu - Kebakaran kembali terjadi di wilayah Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (23/4/2022), sore waktu setempat. Dugaan awal, kebakaran yang...

LBH Tombak Keadilan Salurkan Bantuan Sembako di Rappokalling

Liputantimur.com, Makassar, Sulsel - Pasca Musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Rappokalling Timur Lr. 2B, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) baru-baru ini yang mengakibatkan beberapa...

Misteri Walikota Pekanbaru: Antara Kasus Lahan KIT, IPAL, Banjir, Pajak, Rakor di Batam dan Bandung serta Pengadaan Bibit Tanaman Rp.10 Milyar

PEKANBARU, Riau | Liputantimur.com - Dipenghujung kepemimpinan Walikota Pekanbaru, Dr H Firdaus ST MT dan Wakilnya, H Ayat Cahyadi S.Si justru menurut Aktivis Anti...