Beranda LINGKUNGAN HIDUP Bencana Longsor Dimana-mana, Gempa : KPK Harus Turun Tangan

Bencana Longsor Dimana-mana, Gempa : KPK Harus Turun Tangan

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel – Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia, angkat bicara terkait terjadinya banjir dan Longsor di seluruh Kabupaten di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Takalar, Gowa, Maros, Jeneponto, Bantaeng termasuk Makassar.

Menurutnya banjir dan longsor terjadi bukan karena tingginya curah hujan tetapi faktor utama gundulnya Gunung karena diduga tidak adanya pengawasan dari pihak terkait yakni polisi kehutanan, KPH, Gakkundu, dan Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Diketahui Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tahun 2022 sebesar 6,49 Trilyun, artinya anggaran yang 6,49 Trilyun yang dikelola oleh Kementerian LHK.

Namun apa yang terjadi tidak pernah ada proyek penghijauan terhadap kawasan hutan lindung, penanaman pohon di hutan produksi, dan tidak adanya pengawasan dari Kementerian LHK Provinsi, Gakkundu dan KPH, termasuk Polisi Kehutanan tidak aktif untuk mengawasi, menindak tegas perambah hutan lindung dan ilegal logging.

Baca : Bangkai Terpadu di Pajak Pagi

Hal itu diungkapkan Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia, Amiruddi.SH Kr.Tinggi, kepada awak media saat ditemui dikantornya Sabtu (24/12/2022).

Bahwa pagu anggaran untuk Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2022 sebesar Rp.6,49 Trilun adalah kerugian Negara karena diduga tidak digunakan untuk reboisasi hutan lindung, hutan produksi dan tidak adanya pengawasan terhadap perambahan dan pengrusakan hutan lindung.

Sehungga dampak banjir tanah longsor bagi lingkungan dan masyarakat yang paling mengerikan yaitu jatuhnya korban jiwa baik korban luka atau kematian.

Dimana tanah yang longsor secara tiba-tiba dapat menimpa siapa saja yang ada di jalurnya. Terutama jika longsor terjadi di daerah pemukiman warga seperti yang terjadi Banjir Bandang pada tahun 2019 di Kabupaten, Jeneponto.

Baca : Pemilik Tambang di Takalar Mengaku tidak Mengantongi Izin!

Banjir bandang terjadi 2018-2019 dan terjadi lagi di Kecamatan Rumbia tahun 2020 dan terjadi lagi tanah longsor Desa Loka dan Desa Bontotiro Kecamatan Rumbia bulan Oktober 2022 dan sekarang akhir tahun 2022 banjir dan tanah longsor mempengaruhi adanya kerugian keuangan Negara dengan cara mengucurkan bantuan materil dampak bencana alam dimana lagi Kerugian Negara yang anggarannya tahun 2022 Rp.6,49 Trilun yang di kelola oleh Kementerian lingkungan hidup.

Doc. Sejumlqh bencana alam melanda Sulsel

Tidak hanya itu juga berdampak secara fisik, korban selamat dari tanah longsor kerap kali mengalami trauma psikis.

Dan selaun itu, tanah longsor dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur yang ada disekitarnya ,tanah longsorng menyebabkan kerusakan konstruksi bangunan, jalur transportasi, bendungan, waduk, kanal, dan juga sistem komunikasi.

Tanah longsor membuat masyarakat kehilangan tempat tinggal dan hal tersebut jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Baca juga : 11 Masalah Lingkungan Hidup yang Jadi Ancaman Mahluk Bumi

Seperti rusaknya lahan pertanian akibat banjir dan tanah longsor berdampak bagi mata pencarian petani karena dapat menghalangi akses tanah dan menghancurkan benih, dan menghilangkan tanaman serta hewan ternak. Serta banjir dan Tanah longsor dapat mencemari sumber air di sekitarnya seperti mata air dan sungai.

Banjir dan Longsor dapat membawa sedimen yang menurunkan kualitas air. Namun, yang lebih berbahaya jika longsor membawa logam ataupun cairan kimia di dalamnya.

Sedimen tanah dan batuan akan mengendap di sungai dan membuatnya keruh. Namun, bahan kimia juga logam berat dapat merusak kualitas sungai, mencemari sepanjang aliran sungai, dan memberikan gangguan kesehatan hingga kematian pada makhluk hidup di sekitarnya.

Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia berharap kepada KPK agar dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan terhadap anggaran Keuangan Negara yang dikelola yang diduga tidak jelas diperuntukan kemana.

Lanjut Kr.tinggi bahwa untuk menghindari terjadinya banjir dan longsor harus KPK turun tangan untuk menyelamatkan Uang Negara yang seharusnya digunakan untuk penyelamatan hutan lindung agar tidak terjadi kerugian keuangan Negara kembali akibat banjir dan Longsor, tutupnya. ( DPP Lsm Gempa/*)

 

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Direktur PT Lontara Jaya Sakti,Citra Wahyuni membantah tuduhan dugaan penipuan dan penggelapan.

Liputantimur.com , Makassar - Konferensi pers yang dilakakuan oleh ibu Citra 25/11/2023 di DONALD BAKMI Jl. Boulevard Makassar, adapun yang ikut hadir adalah LSM...

PH Korban Pelecehan Seksual di Takalar, Desak Penyidik Segera Menetapkan Tersangka Kades Kadatong

Liputantimur.com, Takalar - Dugaan perbuatan cabul oleh Oknum Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Abdul Rauf menjadi sorotan usai digeruduk oleh puluhan...

Owner Arisan Online Di Makassar Nekat Aniaya Membernya Sendiri Lantaran Tak Mau Membayar Utang

Liputantimur.com, Makassar - Viral, Owner arisan online di makassar nekat menganiaya membernya sendiri lantaran tidak mau membayar utang. Kejadian ini terjadi di Perumahan Graha Intiland...

2 Terdakwa Kasus Pembunuhan di Barombong Dituntut Rendah, Kuasa Hukum Minta KY Memantau Hakim

Liputantimur.com, Gowa - Kasus Pembunuhan Harianto Daeng Sewang (29) yang terjadi beberapa bulan lalu pada Minggu 7 Mei 2023 di Lingkungan Bontopajja, kelurahan Lembang...

Puluhan Massa AMPPK Berunjuk Rasa di Mapolda Sulsel Desak Kapolda Turun Tangan

Liputantimur.com, Makassar - Puluhan Massa Aksi yang tergabung dalam ALIANSI MAHASISWA PEMUDA PENGGIAT KEADILAN (AMPPK) Menggeruduk Mapolda Sulsel. Jum’at 17 November 2023. Hal ini terkait...

Diduga Dana Penerima Bantuan PKH Asal Palangga Dipotong oleh Ketua Kelompok

Liputantimur.com, Gowa - Program Keluarga Harapan (PKH) adalah merupakan program dari Kementerian sosial RI dalam rangka pengentasan kemiskinan yang diperuntukkan oleh Keluarga miskin yg...

Didemo Oleh Masyarakat, Kades Kadatong Diminta mundur dari Jabatannya

Liputantimur.com, Takalar – Diduga karena syahwat birahi yang sulit dibendung mengakibatkan salah satu oknum Kades di Kecamatan Galesong Selatan (Galsel) diduga tega melakukan perbuatan...

Barang Dalam Rumah Pimred Salah Satu Media Online di Jeneponto “Dirusak”, ELHAN RI : Polisi Jangan Tinggal Diam

Liputantimur.com, Jeneponto - Seorang lelaki diduga dalam kondisi keadaan mabuk masuk dalam rumah dan merusak beberapa barang di salah satu rumah warga di Jalan...

Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Kades Kadatong Resmi Dilaporkan ke Polres Takalar

Liputantimur.com, Takalar - Setelah Viral di beberapa pemberitaan media online Oknum Kepala Desa Kadatong diduga lakukan pelecehan seksual tehadap warga dan salah satu aparat...

162 Advokat KAI dari 33 Provinsi Ikuti Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu 2024

Liputantimur.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengikuti Bimbingan Teknis Hikum Acara Perselisihan Hasil Pemilu 2024 di...

Korban Selanjutnya Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Kades Kadatong Kembali Buka Suara

Liputantimur.com, Takalar- Kepala Desa (Kades) Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan kembali membuat heboh masyarakat atas dugaan pelecehan seksual terhadap warganya. Sebelumnya...

Aliansi Mahasiswa Minta Firli Ditetapkan Tersangka

Liputantimur.com, Jakarta - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda metro jaya pada Selasa (07/11). Aksi tersebut...

Cegah Dini Penyalahgunaan Narkoba di Pemda, Ini Dilakukan BNNK Donggala 

Liputantimur.com, Donggala - Guna mendeteksi dini penyalahgunaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kabupaten Donggala bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Donggala melaksanakan tes urine dilingkup...

Kasus Petani di Sinjai Barat, Kuasa Hukum Tempuh Restorative Justice

Liputantimur.com, Sinjai - Pemerintah Desa Turungan Baji dengan melibatkan beberapa unsur melakukan mediasi atas sengketa tanah warganya. Di mana sebelumnya dugaan kasus pengrusakan tanaman Bahtiar...

Kunjungan Ke Ka BNNP, Kapolda Riau : Sinergi Dan Kerjasama Dalam Berantas Narkoba

PEKANBARU, Riau | Liputantimur.com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, bertandang ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau, Rabu...

LSM PERAK Ungkap Dugaan Ratusan PPDB Siluman di SMA Negeri Makassar

Liputantimur.com, Makassar, Sulsel - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini kembali mengungkap keburukan dalam dunia pendidikan di Sulawesi Selatan. Hal tersebut diungkapkan LSM PERAK...

Polsek Tinggimoncong Mendirikan Posko Di Kaki Gunung Bawakaraeng, Ini Tujuannya

Liputantimur.com | Gowa, Sulsel - Dalam rangka perayaan hari sumpah pemuda, Polsek Tinggimoncong mendirikan posko pemantauan pelaku wisatawan yang akan berkunjung ke Wilayah Tinggimoncong,...

Pilkades Aska! Mimpi dan Asa Pentolan 01 Pupus?

Liputantimur, Sinjai, Sulsel -  Mimpi dan Asa Pentolan 01 Pupus?di Pemilihan Calon Desa (Pilkades) Aska, Kecamatan Sinjai Selatan priode 2022-2028, Kursi merah jadi sasaran. Hal...

Partai Rakyat : Dukung Syiah dan LGBT

Jakarta - Arvindo Noviar selaku Ketua Umum Partai Rakyat memiliki toleransi diatas kebanyakan para pembesar parpol lain di republik ini, lantaran sikapnya yang membela...

Riau Capai Angka Herd Immunity, Kapolda Sampaikan Apresiasi

  PEKANBARU Liputantimur com- Kerja keras jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Riau dalam melakukan akselerasi vaksinasi di Riau, membuahkan hasil.   Saat ini, capaian vaksinasi di Riau sudah...

Sat.Pol PP BKO Kecamatan Ujung Pandang Turun, Lima Pedestrian dan Tiga Bahu Jalan Bersih dari Parkiran Kendaraan dan PK5

Liputantimur.com, Makassar - Lima pedestrian yang dibebaskan dari parkiran kendaraan PK5 ialah Jln.Slametriyadi samping Balaikota, Jln.Balaikota, Jln.Pasar Ikan, Jln.Ujung Pandang depan Benteng Roterdam, dan...