Liputantimur.com, Makassar – Penyesuaian tarif taksi online kini masih menjadi perbincangan di Pemprov Sulsel dengan para komunitas driver taksi online dan pihak terkait lainnya.
Hal itu dilaksanakan kembali dalam Rapat dengar pendapat yang digelar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar, Pada Senin 21 November 2022.
Dalam Rapat pendapat tersebut yang turut di hadiri pihak Pemprov Sulsel, Pihak Aplikator dan perwakilan Driver Taksi online tak menemui titik terang.
Jamal Selaku Perwakilan Driver Online Dari Oraski menuturkan jika pihaknya masih menunggu dari Dishub untuk Memberikan Notulen dan kesepakatan rapat di kantor Gubernur.
“Kami masih menunggu hasil notulen RDP dari Dishub Sulsel yakni Tarif Batas Bawah Rp 5.500 Tarif Batas atas Rp 7.500” Ujarnya Kepada iTimes.id saat di konfirmasi, Senin (21/11/2022).
Dirinya juga menjelaskan bahwa dimana harga Minimum untuk 1 – 2 Km sebesar Tarif batas atas Rp 15.000 sebagai Tarif yang diterima Bersih oleh Pihak driver.
“Bilamana Jasa aplikasi ada atau sebesar rata 20% atau ada jasa pemesanan dari Pengguna Aplikasi . maka akan jadi penambah dari tarif yang didapatkan oleh Mitra Driver . Hal ini perlu kami pertegas agar skenario dan pembuatan SK ke GUBERNUR. itu hasil dari kesepakatan dari pertemuan hari ini, Jika tidak kita akan lakukan aksi Demo kembali” Ungkapnya.
Senada dengan Pihak Oraski, Herman Mustafa juga menyampaikan jika pengajuan untuk hari ini disepakati bisa segera di buatkan untuk ditanda tangani oleh Gubernur, Namun jika sepekan depan Penyesuaian Tarif tak kunjung di realisasikan pihaknya akan demo secara besar-besaran.
“Saat ini kita masih bersabar menunggu pihak Pemprov dalam hal ini Gubernur Sulsel untuk segera menandatangi hasil kesepakatan Rapat.” Tututnya.
Dirinya juga menjelaskan sudah cukup lelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), di DPRD Sulsel dan juga di Dishub selama ini namun tidak ada kejelasan.
“Saya cuma mau menekankan konsistensi dari regulator terkait. Artinya setahun terakhir ini, semua keputusan-keputusan yang ada, baik di RDP di Dinas Perhubungan (Sulsel), ataupun di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan semua bias,” Tegas Herman yang juga diketahui adalah ketua komunitas Driver Online.
Dia mengaku, setelah diadakan rapat dengan pihak DPRD dan Pemprov Sulsel, tidak ada tindaklanjut yang dilakukan oleh pemerintah, terkait tuntutan kenaikan tarif taksi online itu.
“Ini masyarakat Pak, kita mengadu diperwakilan kita, tidak ada respon, ada respon keseriusan tapi parameter keseriusannya hanya memfasilitasi kami untuk rapat, langkah-langkah yang ada kami tidak melihat bahwa itu adalah bentuk keseriusan mereka, Kami berharap jika tidak yah sudah kami akan Turun ke jalan lakukan aksi secara besar-besaran.” Pungkasnya.