Liputantimur.com, Makassar – Capaian PAD Kota Makassar tahun 2022 sebesar Rp.1,3 Triliiun.Laporan resmi Bapenda ini membantah gosip yang beredar di kalangan tertentu yang mengatakan angka capaian senilai Rp.2 triliun.
Untuk target PAD tahun 2023 ini, Bapenda Makassar mematok angka sebesar Rp.1,8 triliun. Naik Rp.600 miliar atau 33,33 persen dari capaian tahun lalu.
Akan tetapi Walikota Makassar Danny Pomanto menghendaki Rp.2 triliun sesuai janji Kampanye Danny-Fatma pada Pilwali Makassar 2020.
” Nilai Rp.2 triliun ini cukup rasional”, katanya.
Untuk ini rencananya Walikota Danny Pomanto bersama OPD terkait akan mengadakan rapat koordinasi (rakor) di Bali akhir Januari, Radar Makassar, Rabu (18/01/2022:3).
“Saya maunya PAD Rp.2 triliun.Yang jelas akan dibikinkan rakor pendapatan.Jadi cari tempat supaya konsentrasi”, kata Danny di media yang sama.
Apa yang menjadi dasar bagi Walikota Danny Pomanto harus ngotot di angka Rp.2 triliun selain karena janji kampanye?.
Danny menunjuk PD Parkir Makassar Raya, sehingga bisa jadi, badan usaha daerah ini sebagai andalan utama Walikota Makassar dua periode ini merebut targetnya.
“Sebab salah satu perusda memiliki potensi tersebut, yaitu PD Parkir Makassar Raya”, katanya.
Tambahan 360 miliar?
Kita asumsikan, tiap hari ada 1 juta kendaraan berseliweran di Kota Makassar. Dari jumlah itu, 500 ribu kendaraan menyetor uang parkir rerata Rp.2.000 per hari.
Uang yang mengalir ke kas PD Parkir sebesar Rp. 1 miliar per hari, atau sebesar Rp.30 miliar per bulan.
Sehingga per tahun ada tambahan pemasukan dari PD Parkir Makassar Raya sebanyak Rp.360 miliar dari potensi 720 miliar per tahun. Ini hitungan sederhana.Jadi rasional, memang.
Tapi bagaimana caranya mencapai angka 360 M?. Salah satu jawabannya ada pada Bhabinkantibmas Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Aiptu Arianto.
Arianto mengaku, setalah melakukan uji coba dengan menggunakan teknik pengawasan yang dia gagas. Hasilnya memuaskan, pemasukan PD Parkir Makassar Raya mengalami kenaikan sekitar 20-35 persen dari setoran sebelumnya.
Sebelumnya LPM Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang juga mengajukan gagasan terkait teknik pengawasan dan penagihan perparkiran yang diyakini bisa menaikkan pendapat perumda ini dalam jumlah besar dari sebelumnya.Namun tidak mendapat respon.
Olehnya Itu, jika Pemkot Makassar yakin model buttom up dapat memuaskan rakyat karena hasil pembangunan dapat mengatasi persoalannya, model Artianto yang dikombinasi dengan model LPM Kelurahan Baru, bisa dijadikan pertimbangan Walikota Makassar (*)