negara-negara Barat telah meperaktekkan demokrasi selama hampir 400 tahun.Sementara Indonesia memasuki usia 76 tahun.
Seperti negara-negara Barat menuju kematangan berdemokrasi, mereka menemukan banyak hambatan. Indonesia juga mengalami hal serupa.
Alfiyan N P Pikoli melihat sedikitnya terdapat 6 isu yang menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia. Ke enam isu adalah sebagai berikut :
1.Tingkat pendidikan yang masih kurang dalam memahami kedisiplinan dalam bermasyarakat dan musyawarah.
Masih kurangnya pendidikan umum yang cukup bermutu yang dapat menimbulkan pandangan yang lebih luas tentang kehidupan serta kesadaran tentang disiplin.
Karena pandangan kurang luas maka orang cenderung untuk memperhatikan dirinya dan kepentingannya sendiri dan kelompoknya. Hal ini mempersulit timbulnya sifat untuk menghargai perbedaan dan pendapat orang lain, terutama dari kelompok lain.
Sedangkan masih lemahnya disiplin menyebabkan hukum kurang berjalan dalam masyarakat. Orang sadar akan keadilan, tetapi lebih diorientasikan kepada dirinya dan kelompoknya dan kurang kepada kepentingan umum.
2.Rendahnya tingkat kesadaran akan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Kesadaran hukum di masyarakat terhadap pancasila, UUD 45 & dan perundang-undangan masih belum merata dan menyeluruh, sehingga terdapat penyalahgunaan wewenang atau dapat di sebut main hakim sendiri.
Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi negara demokrasi seperti Indonesia yang mengedepankan Pancasila sebagai falsafah hidup warga negara. Nilai dan tata hukum yang absurd dan abstrak mencederai arah pemahaman pada tataran masyarakat bawah.
Masyarakat menjadi tumbal atas gagalnya sebuah demokrasi, tidak dapat dipungkiri peran kalangan elitpun patut dipertanyakan sebagai wadah penyalur aspirasi dan pemberi informasi.
Proses penyampaian yang menjembatani kalangan elit an rakyat bawah seakan rapuh akhirnya demokrasi menjadi raga tak bernyawa.
Demikian pula di kalangan elit, bahasa yurisprudensi dalam partai politik seakan menjadi ocehan tabu dalam kerta-kertas partai. Konstitusi partai takluk pada kepentingan orang tertentu dalam internal partai.
Konflik di internal partai politik belakangan adalah etalase yang mempertontonkan tentangtidak dipatuhinya mekanismeinternal dalam bentuk AD dan ART.
Orang-orang partai terfragmentasi ke dalam berbagaikelompok yang hanya berorientasi kekuasaan.
ARD/ART sebagai konstitusi partai tak lebihhanya sebuah aksesori dan pajangan belaka. Bahkan, jika ditelusuri, turbulensi kepartaian banyak bera’al dari rapuhnya manajemen kepartaian.
Parpol sebagai institusi publik kerap tersandera kepentingan privat segelintir orang. Padahal jelas, parpol bukan bisnis perorangan, tapi public enterprise.
Karena itu, manajemen kepartaian harus taat padaaturan main dan tak boleh dibiarkan takluk pada kepentingan orang perorang.
Ketundukan semua pengurus partai pada aturan main dan pengukuhan partai sebagai lembaga publik adalah niscaya.
3.Tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah.
Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam arena pertarungan seperti Indonesia banyak yang saling beradu, berkompetisi mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka yang lapar menjadi tameng akan prinsip kekayaan yang dicoba ditawarkan.
Kalangan elit tentu saja memanfaatkan situasi seperti ini dan turut dinikmati oleh masyarakat kelas bawah, money politic dan korupsi menjadi kendala yang menarik untuk disinggungkan dengan problematika masyarakat.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik yang masih digerakkan oleh uang menjadikan arena demokrasi Indonesia sebagai sebuah rimba politik. Siapa yang banyak uang dialah yang berhak menang. tapi hal itu tidak menjadi jaminan bagi kemajuan suatu bangsa kedepan.
4.Pengaruh feodalisme dan paternalistik.
Di Indonesia feodalisme digunakan untuk merujuk pada perilaku- perilaku egatif yang mirip dengan perilaku para penguasa yang lalim, seperti kolot, selalu ingindihormat, atau 0bertahan pada nilai) nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan.
Kuatnya feodalisme di masa lalu membuat orang enggan untukmengeluarkan pendapat atau pikiran yang mungkin berbeda, apalagi bertentangan, dengan pikiran orang yang dianggap lebih tinggi kedudukannya.
Sebaliknya, orang mengabaikan pendapat dan pikiran orang lain yang berada dalam posisi yang dinilai lebih rendah dari posisinya sendiri.
Masih lekatnya kultur paternalistik dengan pola hubungan patronklien.Kepemimpinan karismatis paternalistik, baik struktural maupun kultural masih menempati grafik puncak dalam peringkat pola-pola kepemimpinan di Indonesia.
Kultur dan struktur paternalistik ini memposisikan hubungan antarmanusia secara vertikal.Interaksi antarmanusia bergerak dari atas ke ba’ah. Kondisi ini kian membenarkan tesi1George Mc-urnan Kahin dalam bukunya Nationalism and Revolution inIndonesia
Menurut Kahin, hambatan terbesar bagi demokrasi di Indonesia adalah tabiat rakyatnya yang terlampau menunggu arahan dari atas. Rakyat lebih banyak menunggu petunjuk dari atas.
5. Sikap pesimis dan skeptis terhadap demokrasi
Para penganut teori konspirasi cenderung memandang bah’a apapun di duniasudah dirancang sedemikian rupa dan masyarakat dunia menjadi korban atas skenario besar tersebut.
Demokrasi dianggap menjadi bagian dari scenario besar yang ditawarkan oleh negara-negara barat terhadap dunia.
Ada orang berpendapat bahwa masyarakat barat yang melahirkan demokrasi mempunyai budaya yang berbeda dari budaya Indonesia. Ini dipakai alasan oleh orang Indonesia yang tidak setuju dengan perkembangan demokrasi di Indonesia.
Bahwa budaya berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi adalah benar.akan tetapi dalam setiap budaya dapat dikembangkandemokrasi.
Memang kemudian demokrasi tidak akan presis sama di lingkungan budayayang berbeda.. Demokrasi di Jepang tidak sepenuhnya sama dengan yang ada di AmerikaSerikat karena budaya Jepang dan Amerika berbeda.
Jangankan antara budaya – Tmur dan Barat seperti itu, demokrasi di Perancis dan Inggeris saja berbeda padahal sama-sama bangsa barat. (amun dalam semua perbedaan yang ditimbulkan oleh perbedaan budayatetap inti demokrasi selalu ada, yaitu bah’a yang berdaulat di negara itu adalah rakyat.
6.Isu SARA sebagai alat pelemahan eksistensi demokrasi.
Di masyarakat Indonesia masih sering terjadi gejolak yang bernuansa SARA; Suku, Agama, Ras, dan Aliran Kepercayaan yang dapat menimbulkan keresahan sosialyang dapat mengakibatkan ketegangan politik.
Ada pandangan atau interpretasi anjaran agama yang membuat orang menyingkirkan keperluan demokrasi.
Di samping itu ada pula pihak-pihak yang sebenarnya tidak menghendaki demokrasi , tetapi memanfaatkan demokrasi untuk memperoleh posisi yang kuat dan pada saat berkuasa justru menyingkirkan demokrasi.
Itu telah dilakukan Hitler di Jerman dan di masa lalu merupakan taktik kaum komunis di Indonesia.
Negara indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau pulau yang terpisah antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan perbedaan suku, agama, ras serta antar golongan.
Dari perbedaan perbedaan ini menimbulkan gejolak gejolak sosial yang mengakibatkan terjadinya ketegangan politik. Derajat masyarakat Indonesia yang cenderung konfliktual dikarenakan mudah terprovokasi yang bermuara pada kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tersebut.
SARA bisa saja menjadi alat yang digunakan untuk pencapaian kekuasaan atau bahkan untuk mencederai hakikat demokrasi itu sendiri.
Dalam demokrasi yang dikenal adalah prinsip keadilan dan persamaan baik dalam bidang hukumdan politik serta mengedepankan persatuan dan kesatuan.
Pluralisme dianggap sebagai sebuah kewajaran untuk menapaki jejak-jejak panjang hidup bersama dalam persatuan dan kesatuan, tidak ada tempat untuk chauvinisme dan individualistik dalam berdemokrasi.
Fakta bahwa demokrasi di Indonesia hingga saat ini yang dianggap sukses oleh banyak orang masih perlu disangsikan keabsahannya. Demokrasi menjadi panangan cantik yang elok dilihat oleh bangsa lain yang dibingkai rapi oleh penguasa negeri ini.
Kemasan demokrasi Indonesia syarat akan kepentingan dan kecurangan, rakyat menjadi tumbal akan rapuhnya tonggak demokrasi.
Pakar ilmu politik berkata, there is no road to democracy, democracy is theroad ,ttidak ada jalan untuk mencapai demokrasi, demokrasi adalah jalan itu sendiri.
Namun,fakta di lapangan tak seindah yang dibayangkan. Pendaratan demokrasi di Indonesia menemukan kendala. Kendala ini mungkin sengaja direncanakan dan dipertahankan. Pende’wasaan demokrasi berhenti pada tataran peng kerdilan kesadaran akan nilai demokrasi sebenarnya.(*)
Sumber : academia.edu