Beranda Info SULSEL Dialog, Pelecehan dan Kekerasan Seksual yang Semakin Marak

Dialog, Pelecehan dan Kekerasan Seksual yang Semakin Marak

Liputantimur.com, Makassar – Maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual, Himpunan Mahasiswa Kecamatan Rana Mese (HIPMAKERS) Makassar mengelar Dialog Publik dengan tema “Menelaah Kriminologi Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia”. di Warkop Bundu Balai Aroeppala Jl. Aroeppala No 99. Gowa. Rabu 9 Februari 2022.

Dalam dialog ini di hadiri beberapa Narasumber, diantaranya Ka Teobaldus Hemma Ketua Presidium PMKRI Cab. Makassar, Yunda Mirawati Amin LBH Makassar dan Wensislaus S. Nansi, SH., M.Hum Wadekan Fakultas Hukum Atma Jaya Makassar.

Ketua Umum HIPMAKERS, Yanto Prabowo, mengatakan dalam sambutannya, tema ini diangkat tidak terlepas dari maraknya kekerasan seksual yang tiap tahunnya bertambah.

Hal itu berdasarkan data komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2021, dari pengadilan agama, lembaga layanan dan rujukan, PPPA, dan lain sebagainya.

Tercatat kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi dalam kekerasan terhadap perempuan maupun Anak khususnya  kekerasan seksual.

Kejadian ini tidak hanya terjadi pada lingkungan kampus, atau masyarakat perkotaan, tetapi juga terjadi pada pedesaan, seperti yang terjadi belakangan ini di Desa Golo Ros, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur (Matim).

Salah satunya kekerasan seksual balita yang berumur kurang lebih dua tahun dan tidak lain pelakunya ialah pamannya sendiri.

Narasumber pertama, Teobaldus

Teobaldus, menjelaskan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi.

Hal itu merupakan bagian dari upaya terobosan alternatif guna untuk mengakomodir segala bentuk kekerasan seksual.

Tentu menurut saya dari sisi penegakan hukum sangat layak diterapkan untuk mengakomodir seluruh bentuk kekosongan hukum terkait kekerasan Seksual dan hal ini justru sangat pionir.

Kebijakan ini bukan hanya mengatur soal anak sesuai KUHP namun secara apsolut terhadap perguruan tinggi perlu diatur.

Selain itu, Kebijakan tersebut perlu kita dorong mulai dari kesadaran kolektif kemahasiswaan di dunia akademik serta masyarakat pada umumnya agar mengakibatkan pada sisi nilai moralitas serta bentuk aksi pendidikan yang berkarakter.

Narasumber kedua, Wencislaus

Wencislaus, Menegaskan saat ini Indonesia menjadi Negara darurat kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan . Hal ini dibuktikan dengan fakta dan data maraknya kasus kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak, Baik di kota-kota besar, maupun yang terjadi di kampung-kampung pelosok.

Beberapa regulasi di Indonesia sebenarnya sudah mengatur banyak hal dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap anak seperti UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang kemudian lebih dipertegas lagi dalam UU. No. 17 Tahun 2016. Meskipun dalam UU tersebut telah diatur secara tegas, namun tidak berbanding lurus dengan berkurangnya kekerasan terhadap anak.

Hal ini ditengarai disebabkan oleh beberapa hal diantaranya : Masih rendahnya penegakan hukum. Budaya Masyarakat kita yang masih melihat sosok anak sebagai milik orang Tua yang bisa diperlakukan seenaknya karena berdasarkan data bahwa banyak kekerasan seksual juga dilakukan oleh orang tua sendiri.

Dalam kaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan juga menjadi hal yang memprihatinkan. Oleh karena itu perlu didorong agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan kekerasan Seksual terhadap perempuan. Meskipun telah ada beberapa peraturan perundangan seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Tindak Pidana Perdagangan orang, namun belum cukup memadai.

Oleh karena itu langka Menteri Pendidikan Kebudayaan, Nadim Makharim dengan menerbitkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan langkah progresif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dilingkungan kampus, sebab banyak fakta bahwa lingkungan kampus juga menjadi tempat yang rawan dengan kekerasan seksual.

Selain mendorong penguatan regulasi kekerasan seksual terhadap perempuan juga dicegah melalui perubahan-perubahan pola pikir akibat konstruksi budaya patriarki yang selalu melihat perempuan sebagai kelompok subordinat dari kelompok laki-laki.

Narasumber terakhir, Yunda Mira

Yunda Mira, Menjelaskan bahwa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sendiri telah menangani 189 kasus kekerasan seksual selama tahun 2021.

YLBHI menangani kasus kekerasan seksual berupa percobaan atau upaya perkosaan, kekerasan berbasis gender online (KBGO), pelecehan, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pembuatan video, pemerasan, begal Payudara, kekerasan fisik-psikis, dan gang rape.

Sedangkan untuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), LBH menangani kasus penelantaran rumah tangga, kekerasan fisik, menikah tanpa izin istri, kekerasan psikis, eksploitasi anak, dan kekerasan fisik terhadap anak.

Dari segi pelaku terbanyak yakni kasus kekerasan seksual pada relasi dalam pacaran, disusul kemudian, pelaku relasi dalam keluarga, relasi dalam pekerjaan, pertemanan, pertemanan dalam sosial media, pinjaman online, serta tidak dikenal.

Terkait situasi penanganan kekerasan terhadap perempuan, YLBHI menyimpulkan proses hukum tidak berpihak kepada korban.

Baca juga :Terkait Hukuman Mati Bagi Herry Wirawan, Ridwan Basri Kritik Kekhawatiran Komnas HAM

Pertama, terlihat dari penghentian proses penyidikan. “Bisa dilihat dari kasus yang ditangani LBH Makassar, di Luwu Timur, yang mana ada 3 anak korban perkosaan pada 2019 proses penyelidikannya dihentikan. Ini berhasil didorong dengan berbagai upaya yang muncul secara serentak di publik. Gerakan tagar percuma lapor polisi.

Kedua, terlihat dari pencabutan berkas dengan dalih restorative justice. Misalnya, Polrestabes Makassar memfasilitasi pencabutan berkas pada dua kasus kekerasan seksual terhadap anak dan disabilitas.

Dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, pemerintah harus segera mengesahkan RUU PKS. Karena dalam RUU PKS akan mengakomodir kejahatan terkait kekerasan seksual, maka akan mampu menjangkau para pelaku yang selama ini dapat lolos dari jeratan hukum.

Karena yang terjadi pada lapangan, kekerasan seksual hanya diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak ditindak lanjuti, sedangkan bagi korban meninggalkan trauma yang mendalam.

Jenis kasus kekerasan yang tercantum dalam RUU PKS akan membantu dan memproses sembilan jenis kekerasan seksual, yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacur, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Adanya payung hukum ini juga membuat korban bisa leluasa melaporkan segala tindak kekerasan yang terjadi.

Laporan: Latif

 

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Ketua Umum DPP LSM Gempa dilaporkan ke Polda Sulsel, Ini Kasusnya

Liputantimur.com,Gowa - Ketua Umum DPP LSM GEMPA Indonesia, Amiruddin alias Karaeng Tinggi resmi dilaporkan oleh Kepala Desa Buakkang H.Burhan Daeng Bani. Kepala Desa Buakkang didampingi...

Menangkan Kasus Seketa Tanah di PN Sungguminasa, Ahli Waris Mappatoba Daeng Sanre Ucapkan Syukur

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Kasus Tanah atas perlawanan ekseskusi oleh seorang wanita bernama Hj Maniati yang Bergulir sejak Agustus Tahun 2022 dengan Nomor Perkara...

Diduga Oknum Kepala Dusun Karampuang Desa Moncobalang melakukan Pungli Program Nasional Prona

Liputantimur.com, Gowa - Kementerian Agraria Melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencanangkan dalam Program Nasional (prona) adalah gratis bagi warga yang ingin mengurus sertifikat tanpa...

Dugaan Penggelapan Dana Hiba Pembangunan Masjid, LKBHMI Cagora dan PELAKSI Sulsel Tanyakan Kepastian Hukum

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya (LKBHMI Cagora) bersama Perhimpunan Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (PELAKSI Sulsel)...

Kanit Reskrim Polsek Mariso :Tudingan Miring Beberapa Media Tak Benar

Liputantimur.Com, Makassar- Kanit Reskrim Polsek Mariso Aiptu Faisal Ramli menepis tudingan miring dari beberapa portal berita terhadap anggotanya inisial HK membebaskan pihak terduga kasus...

Penanganan Kasus Dugaan Mafia BBM di Sinjai Terkesan Lamban, Putra Daerah Angkat Bicara

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Polres Sinjai diduga lamban menangani 3 truk pengangkut BBM yang diduga ilegal, Ketua umum Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) angkat...

Aduannya di Tipikor tak Jelas, Tiga Lembaga Ancam Turun Aksi di Mapolda Sulsel

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Tak terima aduannya belum mendapatkan kepastian hukum di Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda, tiga lembaga control Sosial BMKI, GPAM dan...

Masuk RPJMP, RPJMD, dan RKPD Lahan Pertanian Produktif Dikeluarkan Dari LP2B, Dinas Pertanian: Irigasi Rusak

Liputantimur.com, Gowa - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura  Kabupaten Gowa⁩, Drs.Muh Fajaruddin, MM memberikan tanggapan terkait adanya aktivitas pembangunan Perumahan Subsidi Jene'tallasa Residence III...

Kapolsek Turikale Berhasil Mengaman Resedivis Kambuhan Curanmor.

Liputantimur.com-Maros, Pelarian pelaku pencurian dan pemberatan Aditya Pratama (23) berakhir setelah berhasil dibekuk Polsek Turikale usai dilaporkan oleh orang tuanya sendiri. AP yang merupakan residivis curanmor...

Tiga Tahanan Polres Bantaeng Kabur. ” Ini Penjelasan Kapolres Bantaeng”.!!!

Liputantimur.Com-Bantaeng |Tiga Tahanan Kasus Narkoba Polres Bantaeng melarikan diri dari Ruang Sel Tahanan Polres Bantaeng pada hari Minggu 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.30...

Kapolres Luwu Atensi Terkait Kasus Penculikan Dimakasar.”Ini Himbauan Kapolres ini”!!!

Liputantimur.com-Luwu|Menyikapi maraknya isu penculikan anak yang beredar, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Luwu AKBP Arisandi, S.H, S.I.K, M.Si memberikan himbauan kepada para orang tua dan...

Membangun Perumahan Diatas Lahan Produktif, DPRD Gowa : Pemda Tidak Berani Mengeluarkan Izin

Liputantimur.com, Gowa-Rencana pembangunan Perumahan Subsidi Jene'tallasa Residence III dengan pengembang PT Anugerah Pratama Gowa mendapat sorotan keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti...

Kadisdik Makassar Diminta Evaluasi Kinerja Kepsek SD Inpres Borong

Liputantimur.com | Makassar - Kadisdik Makassar diminta evaluasi kinerja Kepsek SD Inpres Borong karena dinilai Mempersulit dan  lempar tanggung jawab terkait perbaikan raport sekolah...

Menjelang Pilkades, Salah Satu Calon Gelar Deklarasi

Liputantimur.com, Bima, NTB - Menjelang ajang demokrasi tingkat Desa, Yasin M. Ali, salah satu kandidat Calon Kepala Desa (Cakades) Bumi Pajo, Kecamatan Donggo,  gelar...

Segera! Mahasiswa Jurusan Jurnalistik UIN Alauddin Makassar Gelar PRJ, Ini Jadwalnya

Liputantimur.com,  Makassar, Sulsel - Dalam rangka memperingati milad/hari jadi ke-17 mahasiswa jurusan Jurnalistik UIN Alauddin Makassar segera menggelar pekan raya jurnalistik (PRJ). Kegiatan PRJ ini...

Mahasiswa Stie Wira Bhakti Makassar di D.O Karena Kritis, DPRD Sul – Sel Gelar RDP

Liputantimur.com | Makassar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Prov. Sulsel) Komisi E mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait adanya kasus...

Kodim Kutai Kartanegara Siapkan 101 Calon Komponen Cadangan (Komcad) Matra Darat

KUTAI KARTANEGARA.liputantimur.com -  Komcad diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Dijelaskan bahwa Komcad sebagai bagian sumber daya nasional...

Gubernur Sulteng Tegaskan Guru Tua Jadi Pahlawan Nasional

Liputantimur.com, Palu - Suasana Kota Palu yang biasanya terik, mendadak sejuk pada Sabtu (14/5), bertepatan dengan Peringatan Haul ke-54 ulama karismatik, pendiri lembaga pendidikan...

Resmi Luncurkan Pelat Motor Warna Putih, Ini Kata Dir Lantas Polda Sulteng 

Liputantimur.com, Palu - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) saat ini mulai menerapkan penggunaan pelat Motor warna putih resmi dari...

Lakukan Tip Off, Irjen Iqbal Membuka Resmi Honda DBL Series Riau

PEKANBARU, Riau | Liputantimur.com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, membuka secara resmi perhelatan Honda DBL 2021 Riau Series. Kegiatan...

Bamsoet: MPR RI Bersama Kelompok Cipayung Plus Akan Adakan Sosialisasi 4 Pilar, Urgensi PPHN dan Gelar Diskusi Catatan Awal Tahun

JAKARTA, liputantimur - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Organisasi Kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus akan menyelenggarakan diskusi Catatan Awal Tahun pada...