Beranda Info SULSEL Dialog, Pelecehan dan Kekerasan Seksual yang Semakin Marak

Dialog, Pelecehan dan Kekerasan Seksual yang Semakin Marak

Liputantimur.com, Makassar – Maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual, Himpunan Mahasiswa Kecamatan Rana Mese (HIPMAKERS) Makassar mengelar Dialog Publik dengan tema “Menelaah Kriminologi Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia”. di Warkop Bundu Balai Aroeppala Jl. Aroeppala No 99. Gowa. Rabu 9 Februari 2022.

Dalam dialog ini di hadiri beberapa Narasumber, diantaranya Ka Teobaldus Hemma Ketua Presidium PMKRI Cab. Makassar, Yunda Mirawati Amin LBH Makassar dan Wensislaus S. Nansi, SH., M.Hum Wadekan Fakultas Hukum Atma Jaya Makassar.

Ketua Umum HIPMAKERS, Yanto Prabowo, mengatakan dalam sambutannya, tema ini diangkat tidak terlepas dari maraknya kekerasan seksual yang tiap tahunnya bertambah.

Hal itu berdasarkan data komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2021, dari pengadilan agama, lembaga layanan dan rujukan, PPPA, dan lain sebagainya.

Tercatat kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi dalam kekerasan terhadap perempuan maupun Anak khususnya  kekerasan seksual.

Kejadian ini tidak hanya terjadi pada lingkungan kampus, atau masyarakat perkotaan, tetapi juga terjadi pada pedesaan, seperti yang terjadi belakangan ini di Desa Golo Ros, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur (Matim).

Salah satunya kekerasan seksual balita yang berumur kurang lebih dua tahun dan tidak lain pelakunya ialah pamannya sendiri.

Narasumber pertama, Teobaldus

Teobaldus, menjelaskan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi.

Hal itu merupakan bagian dari upaya terobosan alternatif guna untuk mengakomodir segala bentuk kekerasan seksual.

Tentu menurut saya dari sisi penegakan hukum sangat layak diterapkan untuk mengakomodir seluruh bentuk kekosongan hukum terkait kekerasan Seksual dan hal ini justru sangat pionir.

Kebijakan ini bukan hanya mengatur soal anak sesuai KUHP namun secara apsolut terhadap perguruan tinggi perlu diatur.

Selain itu, Kebijakan tersebut perlu kita dorong mulai dari kesadaran kolektif kemahasiswaan di dunia akademik serta masyarakat pada umumnya agar mengakibatkan pada sisi nilai moralitas serta bentuk aksi pendidikan yang berkarakter.

Narasumber kedua, Wencislaus

Wencislaus, Menegaskan saat ini Indonesia menjadi Negara darurat kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan . Hal ini dibuktikan dengan fakta dan data maraknya kasus kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak, Baik di kota-kota besar, maupun yang terjadi di kampung-kampung pelosok.

Beberapa regulasi di Indonesia sebenarnya sudah mengatur banyak hal dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap anak seperti UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang kemudian lebih dipertegas lagi dalam UU. No. 17 Tahun 2016. Meskipun dalam UU tersebut telah diatur secara tegas, namun tidak berbanding lurus dengan berkurangnya kekerasan terhadap anak.

Hal ini ditengarai disebabkan oleh beberapa hal diantaranya : Masih rendahnya penegakan hukum. Budaya Masyarakat kita yang masih melihat sosok anak sebagai milik orang Tua yang bisa diperlakukan seenaknya karena berdasarkan data bahwa banyak kekerasan seksual juga dilakukan oleh orang tua sendiri.

Dalam kaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan juga menjadi hal yang memprihatinkan. Oleh karena itu perlu didorong agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan kekerasan Seksual terhadap perempuan. Meskipun telah ada beberapa peraturan perundangan seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Tindak Pidana Perdagangan orang, namun belum cukup memadai.

Oleh karena itu langka Menteri Pendidikan Kebudayaan, Nadim Makharim dengan menerbitkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan langkah progresif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dilingkungan kampus, sebab banyak fakta bahwa lingkungan kampus juga menjadi tempat yang rawan dengan kekerasan seksual.

Selain mendorong penguatan regulasi kekerasan seksual terhadap perempuan juga dicegah melalui perubahan-perubahan pola pikir akibat konstruksi budaya patriarki yang selalu melihat perempuan sebagai kelompok subordinat dari kelompok laki-laki.

Narasumber terakhir, Yunda Mira

Yunda Mira, Menjelaskan bahwa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sendiri telah menangani 189 kasus kekerasan seksual selama tahun 2021.

YLBHI menangani kasus kekerasan seksual berupa percobaan atau upaya perkosaan, kekerasan berbasis gender online (KBGO), pelecehan, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pembuatan video, pemerasan, begal Payudara, kekerasan fisik-psikis, dan gang rape.

Sedangkan untuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), LBH menangani kasus penelantaran rumah tangga, kekerasan fisik, menikah tanpa izin istri, kekerasan psikis, eksploitasi anak, dan kekerasan fisik terhadap anak.

Dari segi pelaku terbanyak yakni kasus kekerasan seksual pada relasi dalam pacaran, disusul kemudian, pelaku relasi dalam keluarga, relasi dalam pekerjaan, pertemanan, pertemanan dalam sosial media, pinjaman online, serta tidak dikenal.

Terkait situasi penanganan kekerasan terhadap perempuan, YLBHI menyimpulkan proses hukum tidak berpihak kepada korban.

Baca juga :Terkait Hukuman Mati Bagi Herry Wirawan, Ridwan Basri Kritik Kekhawatiran Komnas HAM

Pertama, terlihat dari penghentian proses penyidikan. “Bisa dilihat dari kasus yang ditangani LBH Makassar, di Luwu Timur, yang mana ada 3 anak korban perkosaan pada 2019 proses penyelidikannya dihentikan. Ini berhasil didorong dengan berbagai upaya yang muncul secara serentak di publik. Gerakan tagar percuma lapor polisi.

Kedua, terlihat dari pencabutan berkas dengan dalih restorative justice. Misalnya, Polrestabes Makassar memfasilitasi pencabutan berkas pada dua kasus kekerasan seksual terhadap anak dan disabilitas.

Dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, pemerintah harus segera mengesahkan RUU PKS. Karena dalam RUU PKS akan mengakomodir kejahatan terkait kekerasan seksual, maka akan mampu menjangkau para pelaku yang selama ini dapat lolos dari jeratan hukum.

Karena yang terjadi pada lapangan, kekerasan seksual hanya diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak ditindak lanjuti, sedangkan bagi korban meninggalkan trauma yang mendalam.

Jenis kasus kekerasan yang tercantum dalam RUU PKS akan membantu dan memproses sembilan jenis kekerasan seksual, yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacur, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Adanya payung hukum ini juga membuat korban bisa leluasa melaporkan segala tindak kekerasan yang terjadi.

Laporan: Latif

 

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Kades Kadatong Resmi Ditahan, Masyarakat Minta Pj.Bupati Segera Cari PLT

Liputantimur.com |Takalar - Kasus pelecehan seksual Kepala Desa Kadatong, Abdul Rauf resmi di tahan oleh Satuan Reserse Kriminal unit PPA Polres Takalar pada 19...

Upaya Hukum Praperadilan Tersangka Kasus Pelecehan Seksual Kades Kadatong Kandas

Liputantimur.com | Takalar - Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Oknum Kades Kadatong AR terhadap NM kini masih terus bergulir di Polres Takalar. Kades...

LIDIK PRO Siap Kawal Kasus Penganiayaan Nakes Di Puskesmas Barombong

Liputantimur.com | Makassar- Kasus penganiayaan yang terjadi di Puskesmas Barombong dilakukan oleh salah seorang tenaga kesehatan terhadap tenaga kesehatan lainnya yakni pegawai rekam medis,...

Korban Penipuan Dana Pinjol di Makassar Masih Gigit Jari, Pelaku Masih Hirup Udara Segar

Liputantimur.com | Makassar - Meski laporan nya sudah di terima beberapa bulan kemarin namun perkara pinjaman online oleh terlapor Ayha warga Tallo ini belum...

Orang Tua Siswa di Takalar Saling Lapor ke Polisi, Kades Patani Berhasil Mediasi Warganya

Liputantimur.com |Takalar - Selaku pemerintah setempat, Kepala Desa Patani berhasil mendamaikan warganya secara kekeluargaan yang sebelum bermasalah terkait persoalan masing-masing anaknya yang berselisih dilingkup...

Diduga Membangun Stal Kuda di Lahan Bermasalah, Walikota Manado: Saya Jongosnya Presiden

Liputantimur.com | Manado - Permasalahan tanah di Sulawesi Utara (Sulut) seolah tiada habisnya. Banyak perkara tanah belum tuntas ditangani aparat penegak hukum, timbul lagi...

DPC LSM Lacak Konut Resmi Laporkan CV. Sangia Karya Mandiri Dugaan Tipikor Proyek Pengaspalan

LIPUTANTIMUR.COM | Kendari, Beberapa waktu lalu Pemerintah Daerah Konawe Utara gencar melakukan pembangunan penataan ibu kota dan beberapa Jalan berbagai kecamatan yang ada di...

Diduga Marak Pungli di Bulukumba, Maritim Muda Serukan Kapolres Baru Dicopot

Liputantimur.com | Bulukumba - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Maritim Muda Cabang Bulukumba Mengeruduk Mapolres Bulukumba, Kamis (11/1/24) Mereka Melayangkan Protes dan Tantangan terhadap Kapolda...

LSM Pemantik Resmi Laporkan Terkait Anggaran Dana BUM Desa, Diduga Berpotensi Merugikan Keuangan Negara.

Liputantimur.com | Takalar - Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Lembaga Pemerhati Masalah Ham, Narkotika Tindak Kriminal dan KKN (LSM Pemantik) resmi melapor ke Kejaksaan Negeri...

Kuasa Hukum Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Menduga Pemda Bulukumba Pro PT. London Sumatera

Liputantimur.com | Bulukumba -  Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kajang yang di percayakan oleh Ammatoa atau Pimpinan Masyarakat Adat Kajang , DR.Muhammad Nur, S.H.,M.H dari...

Dua Korban Pelecehan Seksual di Takalar Mengajukan Perlindungan ke LPSK

Liputantimur.com | Takalar - Sahabat Saksi Korban (SSK) Sulsel menerima surat permohonan perlindungan dari dua korban tindak pidana kekerasan seksual, NR (18 tahun) dan...

ELHAN RI : Perlu Ada Sangsi Tegas Tindakan Kekerasan Terhadap Siswa

Liputantimur.com || Takalar - Pendidikan seharusnya merupakan lingkungan yang aman dan mendukung kenyamanan bagi anak-anak. Salah satu faktor penting untuk menciptakan lingkungan tersebut adalah...

Tim Polres Metro Jabar Berhasil Ringkus Komplotan Pelaku Pencurian Mobil Box

Liputantimur.com, Jabar - Tim gabungan Jatanras dan resmob Polres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus komplotan spesialisasi pelaku pencurian mobil box pada Minggu dini hari,...

Mahasiswa Sambangi Kejati Sulsel, Pertanyakan Laporan Dugaan Korupsi di Dinsos Selayar

Liputantimur.com | Makassar - Gerakan Mahasiswa Bersatu (GMB Sulsel) kembali melakukan aksi unjuk rasa jilid 4 di Kejaksaan Tinggi (Kejati Sulsel) terkait dugaan korupsi...

Hindari Banjir Tahunan, Warga Kelurahan Baru Ingin Perbaikan Drainase

Liputantimur.com, Makassar - Musyawarah Rencana Pembangunan Warga (Musrembang) Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang yang digelar di Kantor Kecamatan Ujung Pandang Jln.Samiun Kota Makassar  Kamis...

Tiga Hari Menjabat, Jaringan Narkotika Tolitoli Terciduk

Liputantimur, Palu, Sulten - Personil Ditresnarkoba Polda Sulteng kembali berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika. Hal ini di ungkapkan oleh Direktur Resnarkoba Polda Sulteng Kombes...

Kades Wae Tuo Apresiasi BPI IAIM Sinjai

Liputantimur, Bone, Sulsel - Mahasiswa BPI bersama masyarakat beserta mahasiswa dari UNISMU dan UNM melakukan bakti sosial. Bertempat diDesa Wae tuo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone,...

Danrem 074/Wrt:Terima kasih Bupati Sukoharjo atas Bantuan Motor Operasional Babinsa

....bantuan ini merupakan wujud perhatian Kabupaten Sukoharjo dan berkat koordinasi yang baik dari Dandim dan juga Kapolres kepada Pemda Sukoharjo Liputantimur.com, Sukoharjo -  Danrem 074/Wrt...

Perjanjian Kerjasama Posbakum, Fokus Bantu Masyarakat yang Buta Hukum

Liputantimur, Bali - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Terkait Pos Bantuan Hukum Antara Pengadilan Negeri Bangli dengan DPC Peradi Denpasar T.A 2022 di laksanakan pada Selasa...

Eks Dirut PDAM Makassar HYL di Tuntut 11 Tahun Penjara, JPU: Diduga Korupsi Berjamaah

Liputantimur.com, Makassar – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel menuntut eks Dirut PDAM Makassar Haris Yasin Limpo dengan pidana 11 tahun penjara dan denda...

Kasdam Hasanuddin Bersama Forkopimda Pantau Malam Lebaran dan Pos Pam Ops Ketupat di Kota Makassar

Liputantimur, Makassar, Sulsel - Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIV/ Hasanuddin Brigjen TNI Dany Budiyanto, S.E., M.Han., bersama sejumlah pimpinan yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan...