Beranda EKOBIZ DPRD Sulsel Gelar RDP, Driver Online Tuntut Kesejahteraan Mitra

DPRD Sulsel Gelar RDP, Driver Online Tuntut Kesejahteraan Mitra

Liputantimur.com, Makassar – Polemik yang berkepanjangan terkait PM 118 yang dianggap setengah hati membuat masalah kesejahteraan transportasi online di ambang kehancuran dan seakan tiada hentinya. DPRD Sulsel merespon dengan menggelar Dengar Rapat Pendapat (RDP) Digedung DPRD Provinsi Sulawesi Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (09/06/2022).

Turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan, Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi, Dirlantas Polda Sulsel, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Pihak Aplikator Serta Pihak Terkait Lainnya.

Hengki Yasin Selaku Ketua Komisi 1 D Yang memimpin rapat RDP mengatakan, perlunya adanya pengawasan dari pihak pemerintahan yang lebih intensif terkait transportasi khusus taksi online.

“Adanya beberapa pertimbangan dari Driver Online sehingga kita perlu membuat adanya penyesuaian tarif baru. Kami di DPRD selaku wakilnya masyarakat tentu sangat paham dan merasa perihatin dan akan berusaha untuk mengakomodir tuntutan teman driver online”, Ujarnya.

Perlunya pemahaman tentang penentuan tarif yang masih dalam regulasi pusat. Termasuk kebijakan kemitraan yang telah dan akan diterapkan nantinya agar terjadi keseimbangan.

“Tapi perlu juga diketahui, apakah penentuan tarif ini masih dalam regulasi pusat atau sudah di serahkan sepenuhnya ke Kabupaten kota untuk penerapannya. Jika dipusat tentunya kita hanya bisa memberikan pertimbangan untuk dikonsultasikan bersama dipusat termasuk perjanjian kemitraan yang harus berkesinambungan agar driver tidak banyak menuntut.” Jelasnya.

Pernyataan Dishub Prov Sulsel

Kadis PLH Dishub Prov Sulsel H. Aruddin Menyampaikan, Usulan terkait penyesuaian tarif driver online telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel ke pusat dengan mengirimkan surat dan perwakilan untuk membahas permasalahan driver online

“Seminggu ini kami instes komunikasi dengan pak dirjen, Dan hari ini telah saya utus Kepala Bidang Angkutan Darat terkait dengan urusan ini” Bebernya.

Aruddin juga mengatakan telah menyampaikan hal tersebut ke Gubernur Sulsel terkait penyesuaian tarif angkutan khusus taksi online.

“Kenapa meksi ada penyesuaian, Alasannya itu yah karena adanya biaya langsung dan tidak langsung dengan adanya status perubahan bahan bakar pengguna driver dari premium ke pertalite. Gubernur yang diwakili Sekda telah menandatangani hal ititu dan sudah dilanjutkan ke Pak Dirjen Perhubungan Darat.” Lanjutnya.

Tak hanya itu Aruddin juga menyinggung terkait adanya sistem zonasi atau prioritas (Level) yang dilakukan oleh perusahaan penyedia transportasi online yang dikeluhkan oleh para Mitranya.

“Sekira itu kebijakan Aplikator, Tetapi pemerintahan tidak akan tinggal diam melihat itu selagi Keluhan-keluhan itu disampaikan kepada kami. Pihak Aplikator akan kami panggil setidaknya ada solusi, Dalam waktu sebulan progres pemerintahan menyikapi hal itu sudah jalan tentunya dari persetujuan pak Dirjen untuk menetapkan dan menindaklanjuti kedalam sebuah regulasi yaitu keputusan penuh kepada pemerintah Sulawesi Selatan “, Kata Aruddin Dalam RDP, Kamis (09/06/2022)

Para Pihak Aplikator Menyikapi

Perwakilan Penyedia transportasi online (Grab) menuturkan bahwa, Terkait penyesuaian tarif ini merupakan yang kedua kalinya namun terkendala pandemik sehingga lahirlah Keputusan Gubernur yang berlaku sekarang.

“Kami dari pihak Aplikator menerapkan itu ketika sudah dilakukan Surat Keputusan (SK) sesuai hasil Keputusan Gubernur. Memang sedikit ada Anomali ketika perumusan tarif tersebut karena pertimbangan dari sisi BBM, Penjemputan hingga minat bayar Customer.

Dia juga mengatakan, Apakah memang penyesuaian tarif ini perlu diterapkan di masa pandmeik begini. Tapi apapun hasilnya pihaknya akan siap dan tunduk serta patuh terhadap aturan yang ada.

“Saya perwakilan Grab Sulawesi berkomitmen Terkait Regulasi yang baru kami siap ikuti, Buktinya penyesuaian tarif pertama kami ikuti. Kami mengikuti penyesuaian tarif di kilometer pertama dengan batas tarif atas”, Ucapnya.

Ia juga menjelaskan Terkait Alokasi Order dan pengawasan Pemerintah. Pihaknya telah menjalin perjanjian dengan KPPU.

“Sebelumnya sempat pihak kami di terpa isu adanya alokasi order, Namun kami tidak terbukti di KPPU. Segala bentuk kebijakan ataupun regulasi Grab telah diawasi oleh KPPU bahkan kami dibekali oleh pihak KPPU agar tidak terjadi hal-hal yang sifatnya merugikan Mitra”, Ungkapnya dalam RDP.

Hal Senadapun disampaikan oleh kedua Aplikator Lainnya yakni GO-JEK Dan Maxim, bahwa semua tahapan telah dilaluinya dan senantiasa menjaga pola kemitraan dengan baik.

“Kami selama ini senantiasa menjaga aturan yang telah ada baik aturan dari kementerian pusat maupun daerah. Kami juga senantiasa akan menjaga unsur keseimbangan konsumen dan tetap dalam koridor yang telah ditetapkan pemerintah.” Pungkas Perwakilan GO-JEK tersebut.

Lebih lanjut Perwakilan Maxim juga menyampaikan hal yang sama dimana pihaknya senantiasa selalu berproses mengikuti regulasi yang ada, baik dari pusat maupun pemerintah daerah.

“Namun di perusahaan maxim sendiri ada kebijakan tersendiri Terkait alokasi order terhadap Driver, Dimana ada 2 kategori Prioritas Dan Non Prioritas yakni mobil yang full branding tapi lebih mengacu kepada tingkat performance Driver.” Ucapnya.

Pihak Perwakilan Driver Online Beri Penyataan Mengejutkan

Perwakilan Driver Online berpendapat lain Dimana apa yang telah dipaparkan oleh pihak Aplikator hanyalah sebuah pembelaan semata, Dimana fakta lapangan sangat jauh berbeda dengan apa yang telah disampaikan.

Herman Mustafa yang kerap disapa Eeng, sangat menyayangkan sikap para Aplikator dimana dalam penyampaiannya tidak sepenuh hati menginginkan adanya perubahan tarif yang notabene kondisi sekerang jauh berbeda dengan yang sebelumnya serta berdalih mengimplementasikan PM 118.

“Bahwa selama ini Aplikator melakukan giatnya berdasarkan PM 118, Buktinya saja sampaikan sekarang mereka belum menyerahkan bukti monitoring Dashboard kepada pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban.” Ucap Eeng (09/06/2022).

Tak hanya itu Eeng juga menyesalkan tidak adanya pelaporan secara detail kepada pemerintah terkait jumlah Armada yang beroperasi. Ditambah lagi ditengah susahnya orderan pihak Aplikator malah membuka pendaftaran calon driver baru secara terang-terangan.

“Adapun sejumlah informasi yang telah disampaikan oleh pihak Aplikator adalah dugaan manipulasi data. Buktinya saja selama kurang lebih 6 tahun beroperasi tidak mengindahkan PM 118, Contoh kongkrit dengan menerima driver baru sampai sekarang padahal telah di atur dalam PM 118.” Ujar Eeng Dengan Nada Kesal.

Eeng juga mengatakan Penerapan PM 118 dianggap setengah hati, Dirinya sendiri sempat mengikuti rapat di Kementerian Perhubungan, Tapi Pihak stakeholder belum bisa memberikan solusi terkait permasalahan tersebut.

“Termasuk kementrian informatika beberapa kali demo minta kejelasan Peraturan Pemerintah selalu berdalih sementara digodok. Jika kementerian belum bisa mengeluarkan PM minimal ada aturan yang membuat Aplikator bisa memberikan informasi kepada pemerintah terkait monitoring Dashboard.” Tambahnya.

Lebih lanjut Eeng juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan pihak Aplikator di setiap mengeluarkan kebijaksan baru adalah penyampaian informasi palsu kepada stakeholder yang ada.

“Apa yang kalian sampaikan bahwa selalu melakukan kopdar Online Maupun online untuk senantiasa berdiskusi dengan para driver lalu buat keputusan lalu selanjutnya diterapkan adalah hal salah, Tetapi itu kalian lakukan lebih kepada pemaparan kebijakan yang akan diterapkan, bukan dalam rana diskusi, Saya punya banyak bukti,” Tegas Eeng.

Tak hanya itu Eeng juga memaparkan sejumlah permasalahan lain yang dialami oleh para driver, Namun diduga pihak Aplikator seakan tutup mata melihat permasalahan Mitranya di lapangan.

“Tak jarang dari mereka (Driver) meski bersinggungan dengan Debcoletor bahkan sampai ada jual asset untuk pertahankan kendaraan agar tetap bisa menjadi Mitra daripada Aplikator, Tapi apa feedback buat mereka, yang ada malah pembiaran. Penjemputan 3 sampai 5 kilometer lalu Pengantaran 1 Kilometer dibayar hanya 1 Kilometer dengan tarif kurang lebih Rp. 8.800, Ini sudah tidak rasional dan permasalahan yang berkepanjangan tidak diakomodir,” Pungkasnya.

Perlu juga diketahui, Saat Sedang berlangsung RDP terlihat Sejumlah Perwakilan Driver Online (Ojol) Makassar Sulawesi Selatan memadati depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan “Driver Online Menuntut Tarif ASK”.

Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk dukungan moral terhadap pemerintahan yang masih memikirkan masyarakat (Para Driver Online). Dan untuk diketahui bersama RDP tersebut merupakan yang kedua kali dimana sebelumnya telah digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Perwakilan Driver Online di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Selatan beberapa pekan Lalu.

Penegasan Poin Penting Ketua Komisi D DPRD Prov Sulsel

Ketua Komisi D Rahman Pina menyampaikan hal penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Permasalahan ini akan berlanjut terus jika apa yang menjadi tuntutan daripada Mitra Aplikator (Driver Online) tidak segera diselesaikan.

“Perlu diketahui kepentingan kami di DPRD adalah keberpihakan kepada masyarakat (Driver Online) dan (Konsumen) . Hal penting yang meski di percepat adalah adanya segera Peraturan Gubernur terkait masalah tarif.” Ucapnya.

Rahman Pina juga menyampaikan jika nantinya dalam Peraturan Gubernur ada Regulasi yang mengatur terkait kewajiban pihak Aplikator kepada Mitranya dan Pihak Terkait lainnya.

“Tadi telah disinggung tentang PAD, Yah meskinya ada dari pihak Aplikator. Harus segera di usulkan coba bayangkan jika dari Ketiga Aplikator punya ribuan kendaraan yang beroperasi, Itu berapa banyak luas jalan yang meski diperhatikan yang kemungkinan akan membuat kemacetan itupun mereka bayar pajak tidak seberapa itupun terimplikasi ke Driver Bukan Ke Aplikator,” Tambahnya.

Lebih lanjut, Rahman juga mengungkapkan bahwa menjadi pihak Aplikator sangatlah bagus karena banyak keuntungan, Hanya bermodalkan Aplikasi sudah bisa memiliki ribuan Unit kendaraan Mitra, Sebisa mungkin diperhatikan Peraturan terkait hal tersebut.

“Tugas pertama Pihak terkait utamanya Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan adalah menyiapkan regulasi dalam waktu singkat seperti Peraturan Gubernur yang bisa mengikat para Aplikator. Saya kaget rupanya masih ada pihak Aplikator yang rupanya tidak memperhatikan kesejahteraan Mitranya, Terlebih lagi pihak Kepolisian mengeluh pihak Aplikator tidak memberikan data jumlah kendaraan untuk senantiasa dimonitoring,” Harapnya.

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Ketua Umum DPP LSM Gempa dilaporkan ke Polda Sulsel, Ini Kasusnya

Liputantimur.com,Gowa - Ketua Umum DPP LSM GEMPA Indonesia, Amiruddin alias Karaeng Tinggi resmi dilaporkan oleh Kepala Desa Buakkang H.Burhan Daeng Bani. Kepala Desa Buakkang didampingi...

Menangkan Kasus Seketa Tanah di PN Sungguminasa, Ahli Waris Mappatoba Daeng Sanre Ucapkan Syukur

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Kasus Tanah atas perlawanan ekseskusi oleh seorang wanita bernama Hj Maniati yang Bergulir sejak Agustus Tahun 2022 dengan Nomor Perkara...

Diduga Oknum Kepala Dusun Karampuang Desa Moncobalang melakukan Pungli Program Nasional Prona

Liputantimur.com, Gowa - Kementerian Agraria Melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencanangkan dalam Program Nasional (prona) adalah gratis bagi warga yang ingin mengurus sertifikat tanpa...

Dugaan Penggelapan Dana Hiba Pembangunan Masjid, LKBHMI Cagora dan PELAKSI Sulsel Tanyakan Kepastian Hukum

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya (LKBHMI Cagora) bersama Perhimpunan Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (PELAKSI Sulsel)...

Kanit Reskrim Polsek Mariso :Tudingan Miring Beberapa Media Tak Benar

Liputantimur.Com, Makassar- Kanit Reskrim Polsek Mariso Aiptu Faisal Ramli menepis tudingan miring dari beberapa portal berita terhadap anggotanya inisial HK membebaskan pihak terduga kasus...

Penanganan Kasus Dugaan Mafia BBM di Sinjai Terkesan Lamban, Putra Daerah Angkat Bicara

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Polres Sinjai diduga lamban menangani 3 truk pengangkut BBM yang diduga ilegal, Ketua umum Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) angkat...

Aduannya di Tipikor tak Jelas, Tiga Lembaga Ancam Turun Aksi di Mapolda Sulsel

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Tak terima aduannya belum mendapatkan kepastian hukum di Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda, tiga lembaga control Sosial BMKI, GPAM dan...

Masuk RPJMP, RPJMD, dan RKPD Lahan Pertanian Produktif Dikeluarkan Dari LP2B, Dinas Pertanian: Irigasi Rusak

Liputantimur.com, Gowa - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura  Kabupaten Gowa⁩, Drs.Muh Fajaruddin, MM memberikan tanggapan terkait adanya aktivitas pembangunan Perumahan Subsidi Jene'tallasa Residence III...

Kapolsek Turikale Berhasil Mengaman Resedivis Kambuhan Curanmor.

Liputantimur.com-Maros, Pelarian pelaku pencurian dan pemberatan Aditya Pratama (23) berakhir setelah berhasil dibekuk Polsek Turikale usai dilaporkan oleh orang tuanya sendiri. AP yang merupakan residivis curanmor...

Tiga Tahanan Polres Bantaeng Kabur. ” Ini Penjelasan Kapolres Bantaeng”.!!!

Liputantimur.Com-Bantaeng |Tiga Tahanan Kasus Narkoba Polres Bantaeng melarikan diri dari Ruang Sel Tahanan Polres Bantaeng pada hari Minggu 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.30...

Kapolres Luwu Atensi Terkait Kasus Penculikan Dimakasar.”Ini Himbauan Kapolres ini”!!!

Liputantimur.com-Luwu|Menyikapi maraknya isu penculikan anak yang beredar, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Luwu AKBP Arisandi, S.H, S.I.K, M.Si memberikan himbauan kepada para orang tua dan...

Membangun Perumahan Diatas Lahan Produktif, DPRD Gowa : Pemda Tidak Berani Mengeluarkan Izin

Liputantimur.com, Gowa-Rencana pembangunan Perumahan Subsidi Jene'tallasa Residence III dengan pengembang PT Anugerah Pratama Gowa mendapat sorotan keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti...

Penutupan Turnamen Cup I Elar Raya, Camat Elar Sampaikan Apresiasi

Liputantimur.com, Matim, NTT -  Kegiatan Remaja Masjid (Remas) Turnamen Cup I Elar Raya telah sukses dan berlangsung selama satu bulan lebih hingga resmi penutupan...

Lahan Warga Trasmigran Eks Timtim Dikembalikan

Liputantimur.com, Luwu Timur, Sulsel - Menindaklanjuti kasus sengketa lahan warga Trasmigran Eks Timor Timur (Timtim) Kuasa hukum mendatangi Kantor Dinas Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan...

Rutin Pantau Kamseltibcar Lalu Lintas, Ini Imbauan Kasat Lantas Res Donggala 

Liputantimur.com, Donggala - Guna menekan angka pelanggaran pengendara roda dua maupun empat di wilayah Kabupaten Donggala, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres melaksanakan Patroli...

Kapolresta Palu Temui Ketua MUI dan FKUB Palu, Jalin Silahturahmi

Liputantimur.com, Palu - Mengawali tugasnya di Kota Palu, Kapolresta Kombes Pol Barliansyah ,S.I.K.,M.H melakukan kunjungan sekaligus silaturahmi kepada Prof.Dr.KH Zainal Abidin, M.Ag selaku Ketua...

Walikota Makassar Danny Pomanto : Tim Detektor Mulai Bekerja 2 Juli 2021

Makassar, liputantimur.com - Tim Detektor (TDR) Kota Makassar yang dibentuk  beberapa bulan lalu oleh Pemerintah Kota Makassar mulai bekerja pada 2 Juli 2021. TD akan...

Kapolda Sulsel Hadiri Acara Bhayangkara Mural Festival 2021 Yang Digelar Serentak Se-Indonesia.

Liputantimur.com | Makassar, Sulsel - Kepala kepolisian daerah Sulawesi Selatan Irjen Pol Merdisyam menghadiri acara seremonial pembukaan Bhayangkara Mural Festival 2021 piala Kapolri di...

Sinergitas Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas Amankan Perlombaan Fun Fishing Kerapu

PENAJAM.liputantimur.com - Babinsa Koramil 0913-01/Penajam Kodim 0913/PPU Kelurahan Tanjung Tengah Serda Heri bersama Bhabinkamtibmas Bripka Ali Mansyur melaksanakan monitoring dan pengamananan kegiatan acara perlombaan...

Cek Langsung Pengamanan Perayaan Waisak di Palu, Ini Imbauan Kapolresta

Liputantimur.com, Palu - Kapolresta Palu Kombes Pol Barliansyah ,S.I.K.,M.H. didampingi Kabagops Kompol Alfian Joan Komaling ,S.H.M.Pd, Kasat Samapta AKP Rudy Cornelis ,S.H.,M.H. Kasat Lantas...

Dugaan Pemotongan Dana BLT oleh Perangkat Desa Garut

Liputantimur.com, Gayo Lues, Aceh - Dugaan perangkat Desa Garut, Kecamatan Langkejeren telat dan potong dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), Tokoh Masyarakat akan melaporkan ke...