Beranda EKOBIZ DPRD Sulsel Gelar RDP, Driver Online Tuntut Kesejahteraan Mitra

DPRD Sulsel Gelar RDP, Driver Online Tuntut Kesejahteraan Mitra

Liputantimur.com, Makassar – Polemik yang berkepanjangan terkait PM 118 yang dianggap setengah hati membuat masalah kesejahteraan transportasi online di ambang kehancuran dan seakan tiada hentinya. DPRD Sulsel merespon dengan menggelar Dengar Rapat Pendapat (RDP) Digedung DPRD Provinsi Sulawesi Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (09/06/2022).

Turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan, Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi, Dirlantas Polda Sulsel, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Pihak Aplikator Serta Pihak Terkait Lainnya.

Hengki Yasin Selaku Ketua Komisi 1 D Yang memimpin rapat RDP mengatakan, perlunya adanya pengawasan dari pihak pemerintahan yang lebih intensif terkait transportasi khusus taksi online.

“Adanya beberapa pertimbangan dari Driver Online sehingga kita perlu membuat adanya penyesuaian tarif baru. Kami di DPRD selaku wakilnya masyarakat tentu sangat paham dan merasa perihatin dan akan berusaha untuk mengakomodir tuntutan teman driver online”, Ujarnya.

Perlunya pemahaman tentang penentuan tarif yang masih dalam regulasi pusat. Termasuk kebijakan kemitraan yang telah dan akan diterapkan nantinya agar terjadi keseimbangan.

“Tapi perlu juga diketahui, apakah penentuan tarif ini masih dalam regulasi pusat atau sudah di serahkan sepenuhnya ke Kabupaten kota untuk penerapannya. Jika dipusat tentunya kita hanya bisa memberikan pertimbangan untuk dikonsultasikan bersama dipusat termasuk perjanjian kemitraan yang harus berkesinambungan agar driver tidak banyak menuntut.” Jelasnya.

Pernyataan Dishub Prov Sulsel

Kadis PLH Dishub Prov Sulsel H. Aruddin Menyampaikan, Usulan terkait penyesuaian tarif driver online telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel ke pusat dengan mengirimkan surat dan perwakilan untuk membahas permasalahan driver online

“Seminggu ini kami instes komunikasi dengan pak dirjen, Dan hari ini telah saya utus Kepala Bidang Angkutan Darat terkait dengan urusan ini” Bebernya.

Aruddin juga mengatakan telah menyampaikan hal tersebut ke Gubernur Sulsel terkait penyesuaian tarif angkutan khusus taksi online.

“Kenapa meksi ada penyesuaian, Alasannya itu yah karena adanya biaya langsung dan tidak langsung dengan adanya status perubahan bahan bakar pengguna driver dari premium ke pertalite. Gubernur yang diwakili Sekda telah menandatangani hal ititu dan sudah dilanjutkan ke Pak Dirjen Perhubungan Darat.” Lanjutnya.

Tak hanya itu Aruddin juga menyinggung terkait adanya sistem zonasi atau prioritas (Level) yang dilakukan oleh perusahaan penyedia transportasi online yang dikeluhkan oleh para Mitranya.

“Sekira itu kebijakan Aplikator, Tetapi pemerintahan tidak akan tinggal diam melihat itu selagi Keluhan-keluhan itu disampaikan kepada kami. Pihak Aplikator akan kami panggil setidaknya ada solusi, Dalam waktu sebulan progres pemerintahan menyikapi hal itu sudah jalan tentunya dari persetujuan pak Dirjen untuk menetapkan dan menindaklanjuti kedalam sebuah regulasi yaitu keputusan penuh kepada pemerintah Sulawesi Selatan “, Kata Aruddin Dalam RDP, Kamis (09/06/2022)

Para Pihak Aplikator Menyikapi

Perwakilan Penyedia transportasi online (Grab) menuturkan bahwa, Terkait penyesuaian tarif ini merupakan yang kedua kalinya namun terkendala pandemik sehingga lahirlah Keputusan Gubernur yang berlaku sekarang.

“Kami dari pihak Aplikator menerapkan itu ketika sudah dilakukan Surat Keputusan (SK) sesuai hasil Keputusan Gubernur. Memang sedikit ada Anomali ketika perumusan tarif tersebut karena pertimbangan dari sisi BBM, Penjemputan hingga minat bayar Customer.

Dia juga mengatakan, Apakah memang penyesuaian tarif ini perlu diterapkan di masa pandmeik begini. Tapi apapun hasilnya pihaknya akan siap dan tunduk serta patuh terhadap aturan yang ada.

“Saya perwakilan Grab Sulawesi berkomitmen Terkait Regulasi yang baru kami siap ikuti, Buktinya penyesuaian tarif pertama kami ikuti. Kami mengikuti penyesuaian tarif di kilometer pertama dengan batas tarif atas”, Ucapnya.

Ia juga menjelaskan Terkait Alokasi Order dan pengawasan Pemerintah. Pihaknya telah menjalin perjanjian dengan KPPU.

“Sebelumnya sempat pihak kami di terpa isu adanya alokasi order, Namun kami tidak terbukti di KPPU. Segala bentuk kebijakan ataupun regulasi Grab telah diawasi oleh KPPU bahkan kami dibekali oleh pihak KPPU agar tidak terjadi hal-hal yang sifatnya merugikan Mitra”, Ungkapnya dalam RDP.

Hal Senadapun disampaikan oleh kedua Aplikator Lainnya yakni GO-JEK Dan Maxim, bahwa semua tahapan telah dilaluinya dan senantiasa menjaga pola kemitraan dengan baik.

“Kami selama ini senantiasa menjaga aturan yang telah ada baik aturan dari kementerian pusat maupun daerah. Kami juga senantiasa akan menjaga unsur keseimbangan konsumen dan tetap dalam koridor yang telah ditetapkan pemerintah.” Pungkas Perwakilan GO-JEK tersebut.

Lebih lanjut Perwakilan Maxim juga menyampaikan hal yang sama dimana pihaknya senantiasa selalu berproses mengikuti regulasi yang ada, baik dari pusat maupun pemerintah daerah.

“Namun di perusahaan maxim sendiri ada kebijakan tersendiri Terkait alokasi order terhadap Driver, Dimana ada 2 kategori Prioritas Dan Non Prioritas yakni mobil yang full branding tapi lebih mengacu kepada tingkat performance Driver.” Ucapnya.

Pihak Perwakilan Driver Online Beri Penyataan Mengejutkan

Perwakilan Driver Online berpendapat lain Dimana apa yang telah dipaparkan oleh pihak Aplikator hanyalah sebuah pembelaan semata, Dimana fakta lapangan sangat jauh berbeda dengan apa yang telah disampaikan.

Herman Mustafa yang kerap disapa Eeng, sangat menyayangkan sikap para Aplikator dimana dalam penyampaiannya tidak sepenuh hati menginginkan adanya perubahan tarif yang notabene kondisi sekerang jauh berbeda dengan yang sebelumnya serta berdalih mengimplementasikan PM 118.

“Bahwa selama ini Aplikator melakukan giatnya berdasarkan PM 118, Buktinya saja sampaikan sekarang mereka belum menyerahkan bukti monitoring Dashboard kepada pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban.” Ucap Eeng (09/06/2022).

Tak hanya itu Eeng juga menyesalkan tidak adanya pelaporan secara detail kepada pemerintah terkait jumlah Armada yang beroperasi. Ditambah lagi ditengah susahnya orderan pihak Aplikator malah membuka pendaftaran calon driver baru secara terang-terangan.

“Adapun sejumlah informasi yang telah disampaikan oleh pihak Aplikator adalah dugaan manipulasi data. Buktinya saja selama kurang lebih 6 tahun beroperasi tidak mengindahkan PM 118, Contoh kongkrit dengan menerima driver baru sampai sekarang padahal telah di atur dalam PM 118.” Ujar Eeng Dengan Nada Kesal.

Eeng juga mengatakan Penerapan PM 118 dianggap setengah hati, Dirinya sendiri sempat mengikuti rapat di Kementerian Perhubungan, Tapi Pihak stakeholder belum bisa memberikan solusi terkait permasalahan tersebut.

“Termasuk kementrian informatika beberapa kali demo minta kejelasan Peraturan Pemerintah selalu berdalih sementara digodok. Jika kementerian belum bisa mengeluarkan PM minimal ada aturan yang membuat Aplikator bisa memberikan informasi kepada pemerintah terkait monitoring Dashboard.” Tambahnya.

Lebih lanjut Eeng juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan pihak Aplikator di setiap mengeluarkan kebijaksan baru adalah penyampaian informasi palsu kepada stakeholder yang ada.

“Apa yang kalian sampaikan bahwa selalu melakukan kopdar Online Maupun online untuk senantiasa berdiskusi dengan para driver lalu buat keputusan lalu selanjutnya diterapkan adalah hal salah, Tetapi itu kalian lakukan lebih kepada pemaparan kebijakan yang akan diterapkan, bukan dalam rana diskusi, Saya punya banyak bukti,” Tegas Eeng.

Tak hanya itu Eeng juga memaparkan sejumlah permasalahan lain yang dialami oleh para driver, Namun diduga pihak Aplikator seakan tutup mata melihat permasalahan Mitranya di lapangan.

“Tak jarang dari mereka (Driver) meski bersinggungan dengan Debcoletor bahkan sampai ada jual asset untuk pertahankan kendaraan agar tetap bisa menjadi Mitra daripada Aplikator, Tapi apa feedback buat mereka, yang ada malah pembiaran. Penjemputan 3 sampai 5 kilometer lalu Pengantaran 1 Kilometer dibayar hanya 1 Kilometer dengan tarif kurang lebih Rp. 8.800, Ini sudah tidak rasional dan permasalahan yang berkepanjangan tidak diakomodir,” Pungkasnya.

Perlu juga diketahui, Saat Sedang berlangsung RDP terlihat Sejumlah Perwakilan Driver Online (Ojol) Makassar Sulawesi Selatan memadati depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan “Driver Online Menuntut Tarif ASK”.

Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk dukungan moral terhadap pemerintahan yang masih memikirkan masyarakat (Para Driver Online). Dan untuk diketahui bersama RDP tersebut merupakan yang kedua kali dimana sebelumnya telah digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Perwakilan Driver Online di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Selatan beberapa pekan Lalu.

Penegasan Poin Penting Ketua Komisi D DPRD Prov Sulsel

Ketua Komisi D Rahman Pina menyampaikan hal penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Permasalahan ini akan berlanjut terus jika apa yang menjadi tuntutan daripada Mitra Aplikator (Driver Online) tidak segera diselesaikan.

“Perlu diketahui kepentingan kami di DPRD adalah keberpihakan kepada masyarakat (Driver Online) dan (Konsumen) . Hal penting yang meski di percepat adalah adanya segera Peraturan Gubernur terkait masalah tarif.” Ucapnya.

Rahman Pina juga menyampaikan jika nantinya dalam Peraturan Gubernur ada Regulasi yang mengatur terkait kewajiban pihak Aplikator kepada Mitranya dan Pihak Terkait lainnya.

“Tadi telah disinggung tentang PAD, Yah meskinya ada dari pihak Aplikator. Harus segera di usulkan coba bayangkan jika dari Ketiga Aplikator punya ribuan kendaraan yang beroperasi, Itu berapa banyak luas jalan yang meski diperhatikan yang kemungkinan akan membuat kemacetan itupun mereka bayar pajak tidak seberapa itupun terimplikasi ke Driver Bukan Ke Aplikator,” Tambahnya.

Lebih lanjut, Rahman juga mengungkapkan bahwa menjadi pihak Aplikator sangatlah bagus karena banyak keuntungan, Hanya bermodalkan Aplikasi sudah bisa memiliki ribuan Unit kendaraan Mitra, Sebisa mungkin diperhatikan Peraturan terkait hal tersebut.

“Tugas pertama Pihak terkait utamanya Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan adalah menyiapkan regulasi dalam waktu singkat seperti Peraturan Gubernur yang bisa mengikat para Aplikator. Saya kaget rupanya masih ada pihak Aplikator yang rupanya tidak memperhatikan kesejahteraan Mitranya, Terlebih lagi pihak Kepolisian mengeluh pihak Aplikator tidak memberikan data jumlah kendaraan untuk senantiasa dimonitoring,” Harapnya.

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Upaya Hukum Praperadilan Tersangka Kasus Pelecehan Seksual Kades Kadatong Kandas

Liputantimur.com | Takalar - Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Oknum Kades Kadatong AR terhadap NM kini masih terus bergulir di Polres Takalar. Kades...

LIDIK PRO Siap Kawal Kasus Penganiayaan Nakes Di Puskesmas Barombong

Liputantimur.com | Makassar- Kasus penganiayaan yang terjadi di Puskesmas Barombong dilakukan oleh salah seorang tenaga kesehatan terhadap tenaga kesehatan lainnya yakni pegawai rekam medis,...

Korban Penipuan Dana Pinjol di Makassar Masih Gigit Jari, Pelaku Masih Hirup Udara Segar

Liputantimur.com | Makassar - Meski laporan nya sudah di terima beberapa bulan kemarin namun perkara pinjaman online oleh terlapor Ayha warga Tallo ini belum...

Orang Tua Siswa di Takalar Saling Lapor ke Polisi, Kades Patani Berhasil Mediasi Warganya

Liputantimur.com |Takalar - Selaku pemerintah setempat, Kepala Desa Patani berhasil mendamaikan warganya secara kekeluargaan yang sebelum bermasalah terkait persoalan masing-masing anaknya yang berselisih dilingkup...

Diduga Membangun Stal Kuda di Lahan Bermasalah, Walikota Manado: Saya Jongosnya Presiden

Liputantimur.com | Manado - Permasalahan tanah di Sulawesi Utara (Sulut) seolah tiada habisnya. Banyak perkara tanah belum tuntas ditangani aparat penegak hukum, timbul lagi...

DPC LSM Lacak Konut Resmi Laporkan CV. Sangia Karya Mandiri Dugaan Tipikor Proyek Pengaspalan

LIPUTANTIMUR.COM | Kendari, Beberapa waktu lalu Pemerintah Daerah Konawe Utara gencar melakukan pembangunan penataan ibu kota dan beberapa Jalan berbagai kecamatan yang ada di...

Diduga Marak Pungli di Bulukumba, Maritim Muda Serukan Kapolres Baru Dicopot

Liputantimur.com | Bulukumba - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Maritim Muda Cabang Bulukumba Mengeruduk Mapolres Bulukumba, Kamis (11/1/24) Mereka Melayangkan Protes dan Tantangan terhadap Kapolda...

LSM Pemantik Resmi Laporkan Terkait Anggaran Dana BUM Desa, Diduga Berpotensi Merugikan Keuangan Negara.

Liputantimur.com | Takalar - Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Lembaga Pemerhati Masalah Ham, Narkotika Tindak Kriminal dan KKN (LSM Pemantik) resmi melapor ke Kejaksaan Negeri...

Kuasa Hukum Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Menduga Pemda Bulukumba Pro PT. London Sumatera

Liputantimur.com | Bulukumba -  Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kajang yang di percayakan oleh Ammatoa atau Pimpinan Masyarakat Adat Kajang , DR.Muhammad Nur, S.H.,M.H dari...

Dua Korban Pelecehan Seksual di Takalar Mengajukan Perlindungan ke LPSK

Liputantimur.com | Takalar - Sahabat Saksi Korban (SSK) Sulsel menerima surat permohonan perlindungan dari dua korban tindak pidana kekerasan seksual, NR (18 tahun) dan...

ELHAN RI : Perlu Ada Sangsi Tegas Tindakan Kekerasan Terhadap Siswa

Liputantimur.com || Takalar - Pendidikan seharusnya merupakan lingkungan yang aman dan mendukung kenyamanan bagi anak-anak. Salah satu faktor penting untuk menciptakan lingkungan tersebut adalah...

Terkait Dugaan Pengeroyokan Di SPBU Kalongkong, Polsek Galut Konsisten Penyidikan Tetap Berjalan Sesuai SOP

Liputantimur.com || Takalar - Dipicu gegara pengisian jiregen Jenis Solar , salah seorang wartawan media online ditakalar Jadi korban penganiayaan yang diduga keras dilakukan...

Moral Pelaku Bisnis Global

TESLA, salah satu raksasa global pembuat kendaraan listrik batal menanam modal di Indonesia. Alasannya sederahan tapi berat, "Tambang nikel Indonesia umumnya tak ramah lingkungan"....

Senin depan Tarif baru Taksi Online Akan diberlakukan

Liputantimur.com-Makassar, Pemerintah akan memberlakukan tarif baru transportasi online. Tarif baru ini mulai berlaku Senin (12/12/2022). gabungan komunitas Taksi online yang mengatasnamakan DOBRAK "Driver Online Bergerak"...

Idul Adha, Kapolresta Serahkan Puluhan Hewan Qurban ke Masyarakat 

Liputantimur.com, Palu - Dalam merayakan Hari raya Idul Adha 1443 H, Kapolresta Palu Kombes Pol. Barliansyah , S.I.K., M.H. menyerahkan sebanyak 14 ekor sapi...

Lagi, PBH-LIN Sul-Sel Sukses Menggelar Pelatihan Diklat Paralegal Angk III

Liputantimur.com | Makassar - Perhimpunan Bantuan Hukum Lembaga Imparsial Negara (PBH LIN) Wilayah Sulawesi Selatan kembali mencetak kader aktifis pencari keadilan muda dan berbakat. Kegiatan...

Bupati Delis Ungkap Berbagai Upaya Tingkatkan Kesejahteraan masyarakat

Liputantimur.com, Morowali - Adalah Bupati Morowali Utara (Morut) DR. Dr. Delis Julkarson Hehi, MARS belum lama ini menekankan bahwa visi besar Pemda Morut adalah...

Gedung Kantor Lurah Sawerigading Rusak Berat, Warga Minta Bantuan Perbaikan ke Legislator PDIP Andi Suahada Sappaile

Liputantimur.com Maassar – Satu warga Jln.Sungai Saddang Kelurahan Sawerigading Yulia Rahma memohon kepada Legisator PDIP Hj Andi Suhada Sappaile agar membantu perbaikan gedung kantor...

Dijanjikan Anaknya Lulus Casis Polri, Seorang Tukang Batu Diduga Ditipu Oleh Oknum Polisi.

Liputantimur.com, Gowa -- Salahsatu keluarga yang berprofesi sebagai tukang batu, "Molle Daeng Ngemba mengaku dirinya telah ditipu oleh seorang oknum polisi yang diduga bertugas...

SMPN 23 Pekanbaru Launching Program Ecobrick Day dan Taman Literasi Berbasis Ecobrick

Liputantinur.com, Pekanbaru - SMPN 23 Pekanbaru Launching Program Ecobrick Day dan Taman Literasi Berbasis Ecobrick. Kegiatan tersebut di langsungkan di halaman Sekolah SMPN 23...

Desak Gubernur Sikapi Krisis Listrik ke Donggala Utara , Ini Kata Ketua Adha

Liputantimur.com, Palu - Forum Pemekaran Kabupaten Donggala Utara (Duta) mendesak Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) H. Rusdy Mastura agar memperhatikan ketersediaan pasokan listrik yang memadai. Sebab...