Liputantimur.com, Sinjai – Pembanguna di setiap daerah sudah menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan oleh pemerintah, hal ini bisa berjalan maksimal bila pengelolaan anggarannya terbuka, transparan dan bertanggung jawab.
Walau hal tersebut masih terbilang jarang ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia. Buruknya pengelolaan keuangan berujung korupsi, marak ditemui di lapangan.
Seperti di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Sebuah daerah yang bertajuk Bumi Panrita Kitta ini, masih menuai sorotan hingga saat ini, terutama dalam pengelolaan daerah.
Tertutupnya akses informasi mengenai pembangunan, dan pelayanan publik, terlebih Kabupaten Sinjai belakangan ini ramai dibicarakan terkait hutang di masa kepemimpinan Seto-Kartini, hingga saat ini menjadi beban Penjabat (Pj) Bupati baru.
Tentu polemik tersebut menimbulkan pertanyaan publik. Seperti penggiat sosial dan demokrasi, Ancha Mayor yang dikenal aktif dan kritis.
Dirinya mendesak Pj. Bupati Sinjai untuk membongkar kebobrokan keuangan daerah bupati sebelumnya. Lantaran menilai terjadi indikasi korupsi penyelewengan anggaran pada APBD Sinjai.
“Hal ini terungkap adanya beberapa indikasi di antaranya tidak dibayarkannya honor, pembengkakan anggaran tiket pesawat, insetif petugas keagamaan, ADD yang tidak dicairkan” tegas Ancha Mayor, Minggu (5/11/23).
Baca Realisasi Bantuan Kelompok Tani Hutan di Sinjai Dipertanyakan?
Olehnya itu, Ancha Mayor mendesak Pj. Bupati untuk merekomendasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun melakukan audit investigasi.
“Ini warisan bupati sebelumnya yang merugikan rakyat Sinjai. BPK harus ambil sikap” kuncinya. (Tim/*)