Liputantimur.com, Sinjai – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Sinjai, menggelar diskusi publik. Sabtu, (20/5/2023).
Diskusi publik ini digelar dengan teman “Menakar Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, gagal atau berhasil”.
Pada kegiatan tersebut, HMI-MPO Cabang Sinjai menghadirikan empat narasumber yaitu Kepala Bapedda Sinjai, Ketua DPRD Sinjai, Pimpinan redaksi Sinjai info, dan aktivis NGO.
Namun Kepala Bapedda dan Ketua DPRD Kabupaten Sinjai memilih untuk tidak hadir dalam diskusi tersebut.
Tentu hal ini menuai pertanyaan dan kritikan dari beberapa peserta. Pasalnya, diskusi ini mengundang pembicara dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sinjai, namun tidak dihadiri perwakilan Pemerintah Daerah.
Ketua HMI-MPO Cabang Sinjai, Ashabul Qahfih mengatakan diskusi publik ini tentunya diharapkan mampu memberikan keterbukaan informasi publik terkait capaian program Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai selama satu periode.
“Ketidak hadiran Kepala Bapedda dan Ketua DPRD Kabupaten Sinjai membuktikan tidak adanya keterbukaan Pemerintah daerah kepada Publik,” ucapnya.
Baca Harta Kekayaan Bupati Sinjai Capai 35,4 M, Burhan SJ : Ini Menjadi Sinyal Bagi KPK
Lebih lanjut, Qahfih menuturkan, pihaknya sudah mengundang Kepala Bapedda dan Ketua DPRD Sinjai, secara resmi untuk duduk dan berdiskusi bersama, tapi sangat disayangkan tidak ada respon baik yang diberikan.
“Mungkin tidak hadirnya Kepala Bapedda dan Ketua DPRD Kabupaten Sinjai membuktikan tidak mampunya mereka dalam berkomunikasi dihadapan publik atau mungkin saja ada perintah untuk tidak hadir dalam diskusi tersebut,” katanya.
Kepala Bapedda yang memiliki tugas dalam membantu merencanakan, mengkoordinir, dan mempertanggungjawabkan perencanaan pembangunan daerah tentunya memiliki data terkait capaian program Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
Baca juga LSM GMBI Mendesak Proses Dugaan Korupsi Dan Penyerangan Di Sinjai
Begitupun dengan DPRD Kabupaten Sinjai yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah melalui visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.
Namun keduanya tidak hadir dihadapan publik untuk menyampaikan hal tersebut.
“Kami menganggap keduanya tidak gentleman dan tidak layak menduduki posisi jabatan publik seperti itu,” pungkasnya.
Sampai berita diterbitkan pihak Bapedda beserta Ketua DPRD Kabupaten Sinjai sementara berusaha untuk dikonfirmasi. (Tim/*)