Liputantimur.com, Makassar – Ketua Umum Hipma Matim Makassar, Husni Mubarak, mempertanyakan Signal positif Pemda Matim terhadap Masyarakat Manggarai Timur setelah Manggarai Timur mendapat kategorisasi miskin ekstrim.
Sekitar lima bulan yang lalu melalui survei, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber pada survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) tahun 2020.
Kabupaten Manggarai Timur (Matim) masuk dalam daftar lima Kabupaten yang mengalami kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di mana data yang dihimpun, Kabupaten Matim berada pada persentase 15,43 persen kemiskinan ekstrem dengan jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten itu sebanyak 44.630 orang. Sedangkan jumlah penduduk keseluruhan pada 2021 sebanyak 276.155 jiwa.
Lebih tajam dan telisik, Ketua Umum Hipma Matim menerangkan dari hasil data ini bahwa 44.630 adalah jumlah penduduk yang bukan sedikit. Ini setengah dari jumlah rasio penduduk secarah keseluruhan.
Oleh karena itu, harus benar-benar dijelaskan melalui data juga masyarakat butuh penjelasan dari hasil data tersebut apa sebenarnya yang menjadi sebab utama sehingga Manggarai Timur dikategorikan Miskin Ekstrim.
“Masyarakat butuh signal positif dari Pemda Manggarai Timur tentunya, terkait sebesar apa upaya Pemda Matim, untuk menanggulangi Miskin Ekstrim dengan Cepat dan tepat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ketua Umum Hipma Matim juga menjelaskan bahwa agar masyarakat Manggarai Timur tahu bahwa data Susesnas ini adalah bagian dari program kerja pemerintah pusat melalui Wakil Presiden RI. Ada angaran yang dialokasikan secara khusus terhadap daerah miskin ekstrim, melalui data susesnas NTT itu ada 5 Kabupaten kota termasuk Manggarai Timur.
“Jangan hanya dijadikan masalah teritorial semata tapi lebih dari itu ada dorongan Kebijakan yang tepat sasaran. Kebijakan bisa bermuara pada perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Matim. Bupati Matim harus berpikir sejauh mungkin prinsipnya terbuka dengan semua pihak dalam mendorong pementasan Kemiskinan dengan baik,” tandasnya
Baca juga : Demokrasi di Bawah Tekanan Oligarki
Lanjut, Husni Mubarak, juga mengkritisi tiga strategi Pemda Matim pertama, Penerima manfaat jaminan sosial (Jps), Bantuan Non tunai (PKH) dan (KIP) berikutnya ada JPS covid -19 dalam bentuk bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-DD), juga Bantuan Presiden (Banpres). Benar ini semua bermuara terhadap bantuan keluarga miskin, namun ini strategi Nasional, dan juga ada yang bermuara dari angaran Dana Desa.
“Kadang kalau kita mau melihat dari sini pemda seolah-seolah tidak punya visi yang baik bagaimana Melihat Manggarai Timur ke depan. Padahal kalau mau dilihat dari sisi potensi Manggarai Timur Kaya SDA, ini yang belum bisa dipastikan untuk bagaimana potensi ini didorong sebagai upaya penguatan terhadap pemberdayaan masyarakat yang siap bekerja mengelolah hasil pribumi sendiri, Pemda tidak usah kaku dalam hal ini,” jelas ketua Umum Hipma Matim,
Sementara menurutnya masyarakat sedang menunggu Signal positif yang baik setelah miskin ekstrim ini agar secara cepat dituntaskan oleh Pemda yang harusnya menjaga kemungkinan yang baik yang bermuara pada kebijakan yang potensial dan kualitas.
Diketahui pada tahun depan masyarakat akan berhadapan lagi pada ifening politik lokal, pasti kebijakan juga akan ikut berubah.
“Kita inginkan Manggarai Timur pada persoalan ini, Miskin ekstrim ini harus benar-benar dituntaskan masyarakat menunggu Signal positif ini,” tutup Husni mubarak ketua Umum Hipma Matim Makassar.
Sekedar diketahui, penduduk sangat miskin di Indonesia sekitar 9.91 juta jiwa atau 3.4 persen dari total penduduk sedangkan yang dikategorikan sangat miskin atau miskin ekstrim. yakni orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari 1.91 Dollar As atau setara Rp 30.000 /hari.
Pihak terkait berlum berhasil dikonfirmasi hingga berita diterbitkan
Penulis : Latif