Liputantimur.com, Palu – Rapat Pengembangan Kawasan Pangan Nasional (KPN) di Sulteng dipimpin langsung Gubernur H. Rusdy Mastura didampingi Pj. Sekda Provinsi, Ir. Faisal Mang, MM, serta Kepala Bappeda Provinsi, Sandra Tobondo.
Turut hadir Tim Ahli Gubernur Ridha Saleh dan diikuti OPD Teknis dan Tim Asistensi Provinsi Sulteng, Kamis, (2/6/2022) bertempat di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur.
Pada kesempatan itu Gubernur memaparkan bahwa Sulteng telah ditetapkan menjadi kawasan Strategis Pengembangan Pangan Nasional olehnya itu agar dipersiapkan sebaik mungkin setiap OPD menjalankan tugas fungsinya.
Hal tersebut agar Bapak Presiden dapat hadir untuk melakukan peresmian dan harapannya Presiden RI menetapkan Sulteng dapat menjadi daerah pertama untuk peresmian Kawasan Tersebut.
Olehnya dirinya meminta percepatan pembukaan Jalan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dan Percepatan Peta Pola Ruang kemudian Land Clearing dilakukan oleh PT Pembangunan Sulteng usai memenuhi Persyaratan ijin pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL seluas 1.123 Ha.
“PT Pembangunan Sulteng harus berkoordinasi dengan Kementrian dan OPD teknis Pembangunan Embung oleh Dinas Cipta Karya dan SDA Provinsi Sulteng , pembangunan Dermaga dan Pelabuhan oleh Dinas Perhubungan,” Pinta Gubernur.
Dikesempatan yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Sandra Tobondo juga menyampaikan bahwa Pengembangan Kawasan Strategis Pangan Nasional (KSPN) sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi berdasarkan Visi dan Misi Gubernur.
Dimana lanjutnya, Pengembangan KPN oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta luasan areal untuk pengembangan kawasan itu serta harapanya seluas 20.000 Ha.
Berikut sejumlah kawasan Pengembangan Kawasan antara lain, Kabupaten Donggala , Meliputi , Dampelas, Sirenja, Pinembani seluas 18.823 Ha, Kabupaten Sigi , Wilayah Karavana, Bangga, Sibalaya ,Sidera, Jonooge, seluas 2.108 Ha.
Kemudian lanjut ke Kabupaten , Poso, Sigi dan Parigi Moutong terletak diwilayah Manggalapi seluas 1.976 Ha.
Lebih jauh dirinya meminta untuk melihat secara langsung wilayah Manggalapi agar dijadwalkan kunjungan kerja (Kunker) bersama Danrem 132 Tdl, Kapolda , Bupati dan OPD Teknis untuk mengunjungi Kawasan Strategis Pangan Nasional (KPN).
Dengan harapan dapat menjadi langkah pemerintah untuk menghentikan separatis yang ada disana dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di wilayah tersebut.
Diakhir rapat Gubernur memerintahkan kepada Bupati agar memastikan seluruh tanah di wilayahnya termanfaatkan dengan baik dan terus dorong masyarakat memanfaatkan Kredit UMKM untuk masyarakat mengelola Tanah yang belum diusahakan. (Ibra).