Liputantimur.com, Takalar – Konsep tata kelola Pemerintahan Kabupaten Takalar selama kurang lebih empat bulan dinahkodai Pejabat (Pj) Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.,Plg, menimbulkan berbagai macam isu di tengah-tengah masyarakat.
Kebijakan dinilai jauh dari ekspektasi dan harapan masyarakat Takalar. Dimana hingga saat ini hanya sebatas menyuguhkan konsep tanpa adanya terobosan ataupun akselerasi pembangunan untuk kemajuan daerah.
Terkesan buntunya penerapan sistem pemerintahan antar birokrasi di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sinergitas dengan Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan, dalam hal memadukan program-program pembangunan dengan harapan dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan.
Baca Kasus FS di Propam Sulsel Dihentikan, Hak Dasar Anak Dipertanyakan?
Pertumbuhan ekonomi yang saat ini belum terlihat sehingga menjadi masalah tersendiri dan terkesan terjadi tarik ulur kepentingan, hingga menjadi sorotan ditengah-tengah masyarakat, dan muncul persepsi bahwa pemerintahaan saat ini hanya sekedar menyuguhkan konsep tanpa melaksanakan program kerja yang sudah seharusnya berjalan.
Hal itu diungkapkan, Sahabuddin Alle, selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Penggiat Anti Korupsi dan Kriminal ( LSM JANGKAR) yang selama ini getol mengawal setiap kebijakan birokrasi di Butta Panrannuangku, saat dikonfirmasi langsung di salah satu warkop di Kabupaten Takalar
“Konsep manajemen birokrasi Pemerintah Kabupaten Takalar selama kurang lebih empat bulan dinahkodai Pejabat (Pj) Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.,Plg, jauh dari ekspektasi dan harapan masyarakat Takalar, padahal harapan di seratus hari pertama pemerintahan sebahagian besar masyarakat berharap banyak Pemerintahan saat ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang akan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, yang bertujuan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan sehingga dapat merangsang capaian pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun kenyataannya hingga saat ini pemerintaan hanya sekedar sibuk mengutak-atik konsep tata kelola Pemerintahan” Pungkas, Sahabuddin Alle. Kamis (13/04/2023)
Baca juga Miris, Gegara Perempuan dalam Lemari, Seorang Suami Diduga Aniaya Istrinya
Lanjutnya, “Saya sangat berharap pemerintahan saat ini lebih fokus melaksanakan program kerja yang sudah seharusnya berjalan sehingga belanja APBD bisa dioptimalkan untuk pembangunan sehingga efek multiplier-nya bisa dinikmati masyarakat setempat dalam bentuk kesejahteraan yang merata, Jangan sampai Kementerian Keuangan memberi sanksi penalti jika tidak maksimal dalam melakukan penyerapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Yang berdampak buruk pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Butta Panrannuangku”.Tutupnya. (tim/*)