PRESIDEN RI Joko Widodo (selanjutnya disebut Jokowi) menolak tegas usulan masa jabatan presiden tiga periode. Namun di lain sisi, dirinya tidak permasalahkan usulan perpanjangan masa jabatan presiden.Atau penundaan pemilihan presiden.Di sini Jokowi cerdas.
Sebab dia tahu tidak ada ruang baginya untuk memaksa diri menduduki jabatan presiden tiga periode. UUD45 yang diamandemen telah mengunci rapat pintu masuknya.
Namun ada cela baginya memperpanjang masa jabatan sampai tiga tahun melalui usulan perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilihan presiden.
“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” kata Jokowi tulis kompas.com Kamis (31/03/2022).
Sebelumnya Jokowi mengatakan, “Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).
Pernyataan tegas Jokowi tadi lahir dalam konteks ide masa jabatan presiden tiga periode yang tidak diatur dalam UUD45 yang diamandemen.
Tegasnya Jokowi secara implisit menerima usulan perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilihan presiden yang diglontorkan oleh Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan dan Luhut Binsar Panjaitan yang notabene semuanya orang-orang yang berada di lingkaran Jokowi.
Menikmati
Namun kecerdasan Jokowi itu menuai kritik dari Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam. Menurutnya, Jokowi seharusnya bisa lebih tegas menyatakan dirinya menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan presiden alih-alih menyatakan akan taat pada konstitusi.
“Akan lebih baik juga jika presiden menegaskan bahwa pemilu akan tetap digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024”, kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (30/3/2022).
Umam menyayangkan lingkaran Istana Presiden terus menerus berkelit dengan argumen “taat konstitusi” dan “membuka ruang demokrasi”.
Menurut dia, pilihan kata itu tak ubahnya hanya permainan diksi untuk bermain aman guna membuka ruang manuver lewat pernyataan-pernyataan bersayap.
“Jika presiden tetap enggan, rasanya memang presiden menikmati langgam permainan politik untuk memperpanjang masa jabatannya itu,” ujar Umam.
Bara itu ialah ide perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Ditiup-tiup oleh orang-orang dekat Jokowi.
Al hasil bara itu kemudian berubah menjadi api yang menyala-nyala dalam bentuk demontrasi mahasiswa serentak se Indonesia karena dipicu oleh kenaikan harga minyak goreng dan BBM.
Belum beres urus negara, tak mampu kendalikan harga minyak goreng dan BBM yang menyengsarakan rakyat banyak,ada lagi niat memperpanjang masa jabatan.
“Maka lebih baik Jokowi realisasikan semua janji politiknya sampai akhir masa jabatannya daripada membuat gaduh negeri dengan wacana perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu”, teriak mahasiswa. (*)