Beranda POLITIK Kabar Baru RUU Tentang Masyarakat Adat di Akhir Periode Presiden dan DPR?

Kabar Baru RUU Tentang Masyarakat Adat di Akhir Periode Presiden dan DPR?

Liputantimur.com, Makassar – Kurang 22 tahun bangsa Indonesia sudah genap 1 abad merasakan kemerdekaan, tak terkecuali masyarakat hukum adat yang eksistensinya diakui dan dihormati oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti tercantum dalam pasal 18B ayat (2) yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Namun Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat secara nasional masih dalam rancangan, begitupun di Daerah.

Dari sejumlah peraturan daerah (Perda) yang telah disahkan baru sekitar 0,1 persen Perda untuk pengakuan dan Perlindungan tentang Hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan (Sulsel), baru beberapa Kabupaten yang memiliki Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat khususnya di Sulsel yakni, Kabupaten Bulukumba, Enrekang, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur serta Kabupaten Sinjai dengan Perda Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Sehingga hal tersebut dinilai oleh praktisi hukum bahwa selama ini alih-alih pemerintah dengan DPR terkesan tidak berani dalam mengundangkan untuk Perlindungan Hak-hak masyarakat hukum adat.

Akibatnya masyarakat adat sering kali tidak berdaya dalam melawan para mapia tanah di atas wilayah masyarakat hukum adat terutama saat berhadapan dengan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU).

“Hanya 0,1 persen pemerintah daerah berani mengundangkan itu dalam bentuk peraturan daerah (Perda) dan ini yang harus pemerintah ambil sikap tegas sebab apa gunanya Undang-Undang mapia tanah tapi prinsipnya mapia tanah ini merajalela di depan mata tidak ada yang bisa, karena kenapa? Mapia tanah dilegalkan dengan HGU ini yang menjadi problemnya, ketika mereka sudah memiliki hak guna usaha maka kesulitan masyarakat melakukan perlawanan, kemudian kita berharap ke-kehutanan, dinas kehutanan juga tidak berdaya berada dibawah tekanan bupati iyakan,” Kata Dr. Muhammad Nur S.H., M.H,. Selaku Praktisi Hukum yang aktif memberikan pendampingan kasus sengketa tanah adat dengan pihak mapia tanah adat.

Dr. Muhammad Nur yang akrab disapa Dr. Nur juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya negara wajib melindungi Hak-hak masyarakat ulayat adat, kendatipun tanpa melalui pembahasan di DPR, Presiden dan Kementrian yang terkait memiliki kewenangan menentukan tanah ulayat.

“Sebenarnyakan tanpa haruspun diperbingcangkan dan dibahas di DPR, pemerintah dalam hal ini presiden dan kementrian terkait memiliki kewenangan yang penuh untuk menentukan itu tanah ulayat tanpa harus diperbincangkan di DPR karena prinsipnya memang negara wajib melindungi tanah adat itu hutan itu apalagi di dalamnya ada masyarakat adat yang harus dijaga eksistensinya,” ujar Dr. Nur saat ditemui di beranda Warkop 33, Perumahan Citra Land, Jalan Tun Abdul Razak, Rabu (09/08/2023) malam.

Baca Bamsoet Dorang RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat

Dia pun merespon terkait dorongan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat saat ini, menurutnya sejak awal pemerintah sering menyampaikan hal itu melalui media. Tapi sampai pada saat ini, belum ada Undang-Undang yang disahkan terkait Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat adat secara nasional.

Lalu bagaimana kepastian hukum untuk masyarakat hukum adat? menurut Dr. Nur, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat harusnya telah selesai dilaksanakan jauh-jauh sebelumnya, karena dari sekian persen Undang-Undang agraria lahir dari pada hukum adat.

“Undang-undang agraria itu lahir dari aturan-aturan adat. Nah sekarang ini selalu diguyonkan dan selalu diungkap di media perlindungan tanah ulayat, presiden pun menyampaikan itu tidak boleh diganggu gugat, pemerintah dan DPR pun selalu itu disampaikan tapi tidak diundangkan. Untuk menguatkan tanah adat itu maka harus ada peraturan daerah, peraturan perundang-undangan bingkainya adalah perda itu yang bisa menguatkan, nah perda adat pun juga masih dilemahkan oleh pemerintah-pemerintah di atasnya kan ini problem,” tambahnya

Baca Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Kembali Gugat PT Londsum

Lanjut Dia menegaskan “Makanya saya sampaikan kalau memang itu finalisasinya ada perlindungan terhadap tanah adat, ya tidak usah dirancang-rancang lama-lama dan memang harus. Karena hampir komplik persoalan-persoalan tanah di Indonesia kan dari adat, misalnya di Papua tanah adat tanah ulayatnya diambil secara paksa, perusahaan tiba-tiba ada, HGU tiba tiba lahir dan semua ini tidak mempertimbangkan soal leluhur adat itu nenek moyang itu,” kata Dr. Nur kepada media ini.

“Nah ini yang perlu saya sampaikan bahwa sangat disayangkan di akhir akhir periode DPR ini kerjasama dengan pemerintah kemudian itu baru dirancang lagi, nanti tidak tuntas lagi, selesai pemilihan legislatif legislatif baru tidak lagi meng acc, semua terus dan ini dari tahun ke tahun dari periode ke periode dan ini terus yang ada,” tutupnya. (*)

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Kades Kadatong Resmi Ditahan, Masyarakat Minta Pj.Bupati Segera Cari PLT

Liputantimur.com |Takalar - Kasus pelecehan seksual Kepala Desa Kadatong, Abdul Rauf resmi di tahan oleh Satuan Reserse Kriminal unit PPA Polres Takalar pada 19...

Upaya Hukum Praperadilan Tersangka Kasus Pelecehan Seksual Kades Kadatong Kandas

Liputantimur.com | Takalar - Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Oknum Kades Kadatong AR terhadap NM kini masih terus bergulir di Polres Takalar. Kades...

LIDIK PRO Siap Kawal Kasus Penganiayaan Nakes Di Puskesmas Barombong

Liputantimur.com | Makassar- Kasus penganiayaan yang terjadi di Puskesmas Barombong dilakukan oleh salah seorang tenaga kesehatan terhadap tenaga kesehatan lainnya yakni pegawai rekam medis,...

Korban Penipuan Dana Pinjol di Makassar Masih Gigit Jari, Pelaku Masih Hirup Udara Segar

Liputantimur.com | Makassar - Meski laporan nya sudah di terima beberapa bulan kemarin namun perkara pinjaman online oleh terlapor Ayha warga Tallo ini belum...

Orang Tua Siswa di Takalar Saling Lapor ke Polisi, Kades Patani Berhasil Mediasi Warganya

Liputantimur.com |Takalar - Selaku pemerintah setempat, Kepala Desa Patani berhasil mendamaikan warganya secara kekeluargaan yang sebelum bermasalah terkait persoalan masing-masing anaknya yang berselisih dilingkup...

Diduga Membangun Stal Kuda di Lahan Bermasalah, Walikota Manado: Saya Jongosnya Presiden

Liputantimur.com | Manado - Permasalahan tanah di Sulawesi Utara (Sulut) seolah tiada habisnya. Banyak perkara tanah belum tuntas ditangani aparat penegak hukum, timbul lagi...

DPC LSM Lacak Konut Resmi Laporkan CV. Sangia Karya Mandiri Dugaan Tipikor Proyek Pengaspalan

LIPUTANTIMUR.COM | Kendari, Beberapa waktu lalu Pemerintah Daerah Konawe Utara gencar melakukan pembangunan penataan ibu kota dan beberapa Jalan berbagai kecamatan yang ada di...

Diduga Marak Pungli di Bulukumba, Maritim Muda Serukan Kapolres Baru Dicopot

Liputantimur.com | Bulukumba - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Maritim Muda Cabang Bulukumba Mengeruduk Mapolres Bulukumba, Kamis (11/1/24) Mereka Melayangkan Protes dan Tantangan terhadap Kapolda...

LSM Pemantik Resmi Laporkan Terkait Anggaran Dana BUM Desa, Diduga Berpotensi Merugikan Keuangan Negara.

Liputantimur.com | Takalar - Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Lembaga Pemerhati Masalah Ham, Narkotika Tindak Kriminal dan KKN (LSM Pemantik) resmi melapor ke Kejaksaan Negeri...

Kuasa Hukum Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Menduga Pemda Bulukumba Pro PT. London Sumatera

Liputantimur.com | Bulukumba -  Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kajang yang di percayakan oleh Ammatoa atau Pimpinan Masyarakat Adat Kajang , DR.Muhammad Nur, S.H.,M.H dari...

Dua Korban Pelecehan Seksual di Takalar Mengajukan Perlindungan ke LPSK

Liputantimur.com | Takalar - Sahabat Saksi Korban (SSK) Sulsel menerima surat permohonan perlindungan dari dua korban tindak pidana kekerasan seksual, NR (18 tahun) dan...

ELHAN RI : Perlu Ada Sangsi Tegas Tindakan Kekerasan Terhadap Siswa

Liputantimur.com || Takalar - Pendidikan seharusnya merupakan lingkungan yang aman dan mendukung kenyamanan bagi anak-anak. Salah satu faktor penting untuk menciptakan lingkungan tersebut adalah...

Presiden Jokowi Beserta Rombongan Tiba di Palu, Berikut Agenda Kunkernya

Liputantimur.com, Palu - Kamis (24/2/2022) tepat pukul 18.17 Wita tiba di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu dengan menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing A-737-400 Presiden...

Diduga Gunakan Sabu, 2 Orang Warga Sinjai Terciduk Polisi

Liputantimur, Sinjai, Sulsel - Jelang pergantian tahun 2021- 2022, 2 (Dua) orang Warga Sinjai terciduk Satuan Reserse Narkoba (Sat Res Narkoba) Polres Sinjai diduga...

Sampah Plastik Penuhi Pelabuhan Penyebrangan Pantai Bira Bulukumba

Liputantimur.com, Bulukumba - Sampah plastik berserakan di pinggir pantai bira penyebarangan. Destinasi wisata tersebut cukup kontras dengan onggokan sampah yang tak sedap di pandang....

Staff Khusus Wakil Presiden dukung program Santri Tani NU, saat lakukan kunjungan ke Ketua Umum DPP Santri Tani NU T.Rusli Ahmad

Pekanbaru, Riau | Liputantimur.com - T. Rusli Ahmad Ketua Umum DPP Santri Tani NU yang juga Ketua PWNU Riau, sambut kedatangan silaturahmi KH. M.Imam...

Bangkitkan Desa, Karang Taruna Kaipra Desa Uhailanu Sulbar Gelar Ruang Kolaborasi

Liputantimur.com, Mamasa - Berangkat dari keresahan anak muda desa yang melihat pembangunan  desanya yang jalan di tempat(stagnan).Dikarenakan oleh pengelolaan managemen pemerintahan desa yang tidak...

Luar Biasa, Bupati Asa Sukses Bangun Tujuh Jembatan Satu Retak

Liputantimur, Sinjai, Sulsel - Tiga tahun memimpin Kabupaten Sinjai, Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa (ASA) terus berkomitmen untuk merealisasikan program unggulan yang telah dicanangkan. Sama...

Kunjungan Kerja Dandim 0906/Kutai Kartanegara, Himbau Anggota Koramil Agar Selalu Kompak

Kutai Kartanegara, Liputantimur, – Danramil 0906-07/Sebulu Kapten Caj Lexsi Picasouw sambut langsung kunjungan kerja Komandan Kodim (Dandim) 0906/Kutai Kartanegara (Kkr) Letkol Inf. Jeffry Satria...

Dituding Demo PMP di Kejari Tanpa Bukti, Teva Iris : Saudara Ikrom “Tong Kosong Nyaring Bunyinya”

PEKANBARU,Riau | Liputantimur.com - Sebagaimana statement salah seorang oknum mahasiswa yang mengaku dirinya Koordinator Aliansi Mahasiswa Pekanbaru (AMP), Muhammad Ikrom, di salah satu media...

Kepengurusan 34 Provinsi Terpenuhi, PWDPI Resmi di Daftarkan ke Dewan Pers

Liputantimur.com, Makassar - Organisasi Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) telah resmi di daftarkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga Dewan Pers. Pada...