Beranda POLITIK Kabar Baru RUU Tentang Masyarakat Adat di Akhir Periode Presiden dan DPR?

Kabar Baru RUU Tentang Masyarakat Adat di Akhir Periode Presiden dan DPR?

Liputantimur.com, Makassar – Kurang 22 tahun bangsa Indonesia sudah genap 1 abad merasakan kemerdekaan, tak terkecuali masyarakat hukum adat yang eksistensinya diakui dan dihormati oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti tercantum dalam pasal 18B ayat (2) yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Namun Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat secara nasional masih dalam rancangan, begitupun di Daerah.

Dari sejumlah peraturan daerah (Perda) yang telah disahkan baru sekitar 0,1 persen Perda untuk pengakuan dan Perlindungan tentang Hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan (Sulsel), baru beberapa Kabupaten yang memiliki Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat khususnya di Sulsel yakni, Kabupaten Bulukumba, Enrekang, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur serta Kabupaten Sinjai dengan Perda Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Sehingga hal tersebut dinilai oleh praktisi hukum bahwa selama ini alih-alih pemerintah dengan DPR terkesan tidak berani dalam mengundangkan untuk Perlindungan Hak-hak masyarakat hukum adat.

Akibatnya masyarakat adat sering kali tidak berdaya dalam melawan para mapia tanah di atas wilayah masyarakat hukum adat terutama saat berhadapan dengan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU).

“Hanya 0,1 persen pemerintah daerah berani mengundangkan itu dalam bentuk peraturan daerah (Perda) dan ini yang harus pemerintah ambil sikap tegas sebab apa gunanya Undang-Undang mapia tanah tapi prinsipnya mapia tanah ini merajalela di depan mata tidak ada yang bisa, karena kenapa? Mapia tanah dilegalkan dengan HGU ini yang menjadi problemnya, ketika mereka sudah memiliki hak guna usaha maka kesulitan masyarakat melakukan perlawanan, kemudian kita berharap ke-kehutanan, dinas kehutanan juga tidak berdaya berada dibawah tekanan bupati iyakan,” Kata Dr. Muhammad Nur S.H., M.H,. Selaku Praktisi Hukum yang aktif memberikan pendampingan kasus sengketa tanah adat dengan pihak mapia tanah adat.

Dr. Muhammad Nur yang akrab disapa Dr. Nur juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya negara wajib melindungi Hak-hak masyarakat ulayat adat, kendatipun tanpa melalui pembahasan di DPR, Presiden dan Kementrian yang terkait memiliki kewenangan menentukan tanah ulayat.

“Sebenarnyakan tanpa haruspun diperbingcangkan dan dibahas di DPR, pemerintah dalam hal ini presiden dan kementrian terkait memiliki kewenangan yang penuh untuk menentukan itu tanah ulayat tanpa harus diperbincangkan di DPR karena prinsipnya memang negara wajib melindungi tanah adat itu hutan itu apalagi di dalamnya ada masyarakat adat yang harus dijaga eksistensinya,” ujar Dr. Nur saat ditemui di beranda Warkop 33, Perumahan Citra Land, Jalan Tun Abdul Razak, Rabu (09/08/2023) malam.

Baca Bamsoet Dorang RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat

Dia pun merespon terkait dorongan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat saat ini, menurutnya sejak awal pemerintah sering menyampaikan hal itu melalui media. Tapi sampai pada saat ini, belum ada Undang-Undang yang disahkan terkait Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat adat secara nasional.

Lalu bagaimana kepastian hukum untuk masyarakat hukum adat? menurut Dr. Nur, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat harusnya telah selesai dilaksanakan jauh-jauh sebelumnya, karena dari sekian persen Undang-Undang agraria lahir dari pada hukum adat.

“Undang-undang agraria itu lahir dari aturan-aturan adat. Nah sekarang ini selalu diguyonkan dan selalu diungkap di media perlindungan tanah ulayat, presiden pun menyampaikan itu tidak boleh diganggu gugat, pemerintah dan DPR pun selalu itu disampaikan tapi tidak diundangkan. Untuk menguatkan tanah adat itu maka harus ada peraturan daerah, peraturan perundang-undangan bingkainya adalah perda itu yang bisa menguatkan, nah perda adat pun juga masih dilemahkan oleh pemerintah-pemerintah di atasnya kan ini problem,” tambahnya

Baca Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Kembali Gugat PT Londsum

Lanjut Dia menegaskan “Makanya saya sampaikan kalau memang itu finalisasinya ada perlindungan terhadap tanah adat, ya tidak usah dirancang-rancang lama-lama dan memang harus. Karena hampir komplik persoalan-persoalan tanah di Indonesia kan dari adat, misalnya di Papua tanah adat tanah ulayatnya diambil secara paksa, perusahaan tiba-tiba ada, HGU tiba tiba lahir dan semua ini tidak mempertimbangkan soal leluhur adat itu nenek moyang itu,” kata Dr. Nur kepada media ini.

“Nah ini yang perlu saya sampaikan bahwa sangat disayangkan di akhir akhir periode DPR ini kerjasama dengan pemerintah kemudian itu baru dirancang lagi, nanti tidak tuntas lagi, selesai pemilihan legislatif legislatif baru tidak lagi meng acc, semua terus dan ini dari tahun ke tahun dari periode ke periode dan ini terus yang ada,” tutupnya. (*)

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Penggerebekan di Kota Gaza dan Peningkatan Jumlah Syuhada Akibat Pembantaian

Liputantimur.com | Palestina - Hari ini, Minggu 14 Juli 2024, tentara pendudukan Israel terus melancarkan serangan kekerasan di Jalur Gaza, setelah pembantaian mengerikan yang dilakukannya...

Didi Sungkono : Oknum Polisi Kurangi BB Sabu, Harus di PTDH, Jangan Dilindungi oleh Pimpinan Polri

Liputantimur.com | Surabaya - Penangkapan 5 oknum anggota Polisi berdinas di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah (Jateng) terkait mengurangi barang bukti (BB) narkotika berjenis sabu...

Sedang Asik Berduaan Sambil Bugil Dalam Kamar, Seorang Oknum PNS di Mojokerto Digrebek Suami

Liputantimur.com | Mojokerto - Seorang oknum PNS di Mojokerto berinisial RP (34) digrebek saat asik berduaan sambil bugil dengan Pegawai Harian Lepas (PHL) di dalam kamar...

Judi Sabung Ayam Merajalela Oknum Terkesan Kebal Hukum

Liputantimur.com | Blitar - Viral di medsos dan media online, maraknya perjudian sabung ayam, meresahkan masyarakat yang keberadaannya di Wilayah Njari desa Bajang pembatasan...

Breaking News, Trump Tampak Terluka Diduga Mengalami Penembakan!

Liputantimur.com | Amerika - Mantan Presiden AS Donald Trump dievakuasi dan tampak terluka setelah suara tembakan terdengar di acara kampanyenya di Butler, Pennsylvania pada...

Satpol PP Bojonegoro Tertibkan Rumah Kos dari Perbuatan Asusila

Liputantimur.com | Bojonegoro - Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyewa rumah kos yang terindikasi melakukan pelanggaran tindak asusila, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bojonegoro...

Penyeludupan Halal, Cara Warga Gaza Bertahan Hidup

Liputantimur.com | Palestina -  Cara Warga Gaza bertahan hidup dengan melakukan penyelundupan barang secara halal di tengah gempuran serangan Israel. Seperti dilansir Spirit of Aqsa,...

Polisi Edukasi Bahaya Kekerasan Anak pada Guru Sekolah

Liputantimur.com | Sidoarjo - Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Sidoarjo secara masif memberikan edukasi, tentang upaya perlindungan sekolah terhadap bahaya kekerasan dan...

Pelanggaran, Oknum Perangkat Desa Cangaan Gunakan Mobil Siaga Desa Mengisi BBM Subsidi Pertalite

Liputantimur.com | Gresik - Pada tanggal 09 Juli 2024 Selasa malam telah ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum perangkat desa di Cangaan, Ujung Pangkah,...

PT Slamet Putra Rekanan PT Petrokimia Gresik Tidak Berikan Uang Pesangon ke Karyawannya Dari Tahun 2012 Hingga 2016

Liputantimur.com | Gresik - Para buruh atau karyawan PT Slamat Putra rekanan dari PT Petrokimia Gresik menuntut uang pesangon mereka. Karyawan PT Slamet Putra menceritakan,...

Ada Apa di Balik Penerbitan Sporadik Lurah Bitowa?

Liputantimur.com | Makassar - Sebelumya Lurah Bitowa didemo Warganya sendiri dan mahasiswa di mana adanya temuan kesalahan administrasi terkait penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Fisik...

Simpan 11 Paket Sabu, Cleaning Service Diciduk Polisi

Liputantimur.com  | Surabaya -  Seorang cleaning service inisial DP tak berkutik saat digerebek Tim SUS Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak di sebuah kos di...

Masyarakat Adat Rampi Gelar Unjuk Rasa, Ini Tuntutannya?

Liputantimur.com,  Luwu Utara - Puluhan masyarakat adat Desa Onodowa Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara Mengelar aksi unjuk rasa yang berlangsung di Desa Onodowa, Selasa...

JMBI Sulsel akan di Nahkodai oleh Sosok Wartawan Idealis

Liputantimur.com | Makassar - Perebutan Ketua DPW JMBI Sulsel akan memasuki babak akhir, pekan depan, Dewan Pengurus Pusat Jurnalis Milenial Bersatu Indonesia berencana mengumumkan...

Hadir di Malinau, Suryadi : Baruga Makassar Sebagai Wadah Silaturahmi

Liputantimur.com | Malinau - Baruga Mangkasara atau sekretariat kerukunan keluarga besar Makassar (KKBM) di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara Diresmikan, Rabu (24/8/2022). Ketua Ikatan Persaudaraan Pemuda...

Pemilik Tambang di Takalar Mengaku tidak Mengantongi Izin!

Liputantimur.com, Takalar, Sulsel - Pemilik Tambang pasir yang beroperasi di Lingkungan Sompu, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar mengaku tidak mengantongi izin. Ketua DPP...

Satgas Raika Turun, Dua Kelompok Kerumunan Sontak Dibubarkan

Liputantimur.com, Makassar - Satuan Pengurai Kerumunan (Satgas Raika) Kecamatan Ujung kembali melakukan patroli dengan melibatkan 26 personil dari TNI, POLRI, Sat.Pol.PP dan Satlinmas, Sabtu...

Diduga Pembangunan Perumahan NORITA GARDEN Mengancam Kelangsungan Hidup Petani

Liputantimur.com | Gowa - Banyaknya pengembangan yang bebas melakukan pembangunan Perumahan Subsidi ataupun Non Subsidi di Wilayah Kecamatan Barombong seakan-akan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa...

Partai Rakyat : Dukung Syiah dan LGBT

Jakarta - Arvindo Noviar selaku Ketua Umum Partai Rakyat memiliki toleransi diatas kebanyakan para pembesar parpol lain di republik ini, lantaran sikapnya yang membela...

Sinergitas TNI/Polri Gelar Apel Operasi Ketupat Mahakam

Liputantimur, Kutai Kartanegara, Kaltim - Jelang hari raya Idul Fitri 1443 H, Sinergitas TNI/Polri Gelar Apel Operasi Ketupat Mahakam. Operasi Ketupat Mahakam tahun 2022 tema"Wujud...

Heboh Siswi SMP di Palu dikeroyok 5 Orang, Begini Kronologinya

Liputantimur.com, Palu - Viral beredar di Jagat media sosial salah satu siswi SMP di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) jadi korban perundungan/bullying alias pengeroyokan. Korban...