Liputantimur.com | Makassar – Komite Pusat Federasi Rakyat Indonesia kembali memberikan tantangan kepada aparat penegak hukum wilayah Sulawesi Selatan dalam hal ini Polisi daerah Sulawesi Selatan (Polda Sul Sel) untuk fokuskan membongkar jaringan mafia migas yang kian marak terjadi di seluruh Sulawesi Selatan.
Sekertaris jendral Komite Pusat Federasi Rakyat Indonesia mengungkapkan bahwa Aktivitas mafia migas yang kian marak di Sulawesi Selatan harus menjadi atensi khusus kapolda Sul Sel, sebab dari tahun ke tahun selalu ada kasus penyelundupan, penimbunan, sampai pada penjualan BBM Subsidi yang tidak sesuai prosedur yang di perjual belikan ke parah penambang yang diduga beroperasi secara ilegal di Sulawesi Selatan.
Wahid Selaku Sekertaris jendral mengungkapkan bahwa hampir seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun selalu ada kasus Mafia BBM, ini membuktikan lemahnya penegakan hukum dari aparat dan menimbulkan pertanyaan publik bahwa aktivitas tersebut diduga di backingi oleh aparat sehingga aktivitas tersebut tidak bisa di tekan.
Wahid berharap agar Kapolda Sulsel untuk segera menekankan kepada Jajaran Kapolres dan Tipidter daerah Polda Sulsel untuk lebih memperhatikan dan menjadikan aktivitas Mafia Migas menjadi antensi khusus untuk di berantas.
Baca Marak Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi Solar Masuk Tambang di Luwu Timur
Fenomena ini telah memunculkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat Sulsel: mengapa pihak berwenang terkesan tutup mata dan tidak memberikan respons yang tegas? Apakah ada oknum-oknum dalam pemerintahan dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam praktik mafia ini? Masyarakat pun semakin resah dan kecewa dengan kinerja aparat yang seharusnya melindungi hak-hak rakyat, khususnya dalam mendapatkan BBM subsidi yang lebih murah.
Harapan Kepada Kapolda Sul Sel dan Dirreskrimsus Polda Sul Sel agar lebih intens mengawasi Distribusi Migas tersebut agar sampai pada yang seharusnya digunakan
Baca Puluhan Massa AMPPK Berunjuk Rasa di Mapolda Sulsel Desak Kapolda Turun Tangan
Dan juga mengharapkan dukungan dari pemerintah dan instansi terkait untuk lebih transparan dalam pelaksanaan program subsidi BBM. Dengan adanya tindakan tegas dan transparansi, diharapkan masyarakat Sulsel dapat mendapatkan manfaat yang sebenarnya dari subsidi BBM dan tidak lagi terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan. (**)