Liputantimur I Majene – Kesatuan Pemuda dan Kerakyatan (KPK) kembali menyoroti Kapolres Majene yang dinilai menutup mata terhadap tuntutan penindakan rokok ilegal yang terjadi di wilayah kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Pada selasa 04/03/25)
Setelah aksi demonstrasi memasuki Jilid II, Kapolres Majene tetap bungkam dan tidak ingin menemui massa aksi hal ini memperkuat dugaan bahwa aparat kepolisian memiliki keterlibatan dalam melindungi jaringan peredaran rokok ilegal di Sulawesi Barat.
Berdasarkan investigasi lanjutan yang dilakukan oleh KPK, rokok ilegal seperti Rocker Bolt, Konser, Road Race, Felox, Djati, dan MBS terus beredar luas tanpa ada langkah konkret dari Bea Cukai maupun kepolisian. Tidak ada penyitaan, tidak ada pengungkapan jaringan, dan tidak ada tindakan hukum yang ada justru diam dan pembiaran.
“Diamnya Kapolres Majene adalah bukti nyata bahwa ada sesuatu yang disembunyikan! Jika mereka tidak terlibat, mengapa tidak ada penindakan? Mengapa mereka terus menghindari tanggung jawab? Kami menduga ada permainan kotor antara aparat dan mafia rokok ilegal.” Tegas Alwin selaku korlap.
Hasil investigasi KPK menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di Sulbar berlangsung terang-terangan, bahkan melibatkan jaringan distribusi besar yang seharusnya mudah ditindak jika aparat benar-benar menjalankan tugasnya. Namun, tidak ada satu pun penegakan hukum yang dilakukan oleh Kapolres Majene dan Bea Cukai Korwil Sulbar.
“Kami melihat pola sistematis dalam pembiaran ini. Rokok ilegal ini masuk dan beredar di berbagai daerah tanpa hambatan, yang mustahil terjadi tanpa adanya keterlibatan aparat. Jika Kapolres Majene tidak mau bertindak, maka sudah sepatutnya dia dicopot karena gagal menjalankan tugasnya.” Lanjut presiden KPK.
Setelah aksi demonstrasi Jilid II yang tidak mendapatkan respon dari Kapolres, hanya diwakilkan oleh Kabag Ops dan Kanit tipidter, KPK memastikan bahwa aksi Jilid III akan digelar dengan skala lebih besar untuk memastikan Kapolres Majene dan Bea Cukai Sulbar tidak bisa lagi menghindar dari tanggung jawab.
“Kami tidak akan berhenti sampai Kapolres Majene, Kasat Reskrim, Bea Cukai Korwil Sulbar, dan seluruh pejabat terkait dicopot serta diproses hukum! Jika mereka terus membiarkan kejahatan ini terjadi, maka merekalah bagian dari kejahatan itu.” Tutup presiden KPK.