Beranda Info SULSEL Kasus Tambang Pasir Takalar Mangkrak, KPK Diminta Lakukan Supervisi

Kasus Tambang Pasir Takalar Mangkrak, KPK Diminta Lakukan Supervisi

Liputantimur.com | Makassar – Lembaga Antikorupsi Sulawesi Selatan (Laksus) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi atas kasus dugaan korupsi tambang pasir laut Takalar. Kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulsel ini dinilai tak punya progres konkret.

“Harus ada supervisi dari KPK. Karena kejati tidak menunjukkan progres. Kasus ini terkesan mangkrak,”. tegas Direktur Laksus Muhammad Ansar, Rabu (16/11/2022).

Menurut Ansar, kasus tambang pasir laut Takalar terlalu alot. Kasus ditangani Kejati Sulsel sejak akhir 2021. Lalu naik ke penyidikan pada Maret 2022.

Baca juga : Tarif Parkir Motor di Area CFD Panakukang di Patok Rp.5 Ribu

Namun hingga saat ini penyidik Kejati belum menetapkan tersangka. Ansar mengatakan, rentang waktu dinaikkannya kasus ini ke tahap penyidikan dengan penetapan tersangka sudah terlalu lama.

“Maret ke November itu artinya ada rentang waktu 8 bulan. Tapi belum ada penetapan tersangka. Tentu saja ini menjadi tanda tanya besar,” tandas Ansar.

Menurut Ansar, idealnya interpal waktu 8 bulan dari Maret ke November sudah seharusnya ada kemajuan konkret. Artinya kata dia, tersangka harusnya sudah ditetapkan dan diumumkan ke publik.

“Tapi ini justru kesannya mengendap. 8 bulan setelah naik ke penyidikan harusnya ada kemajuan penanganan kasus. Ini malah kami lihat kejati tidak serius,” ketusnya.

Ansar mengatakan, Kejati seharusnya menunjukkan keseriusan. Sebab dari awal kasus tersebut sudah diatensi publik. Dan publik menuntut penanganan yang terbuka.

“Nah ini tanggung jawab moral Kejati untuk menjawab rasa keadilan publik. Kalau tidak, bisa memunculkam banyak spekulasi. Dan itu akan merusak trust kejaksaan dalam perang melawan korupsi,” tandas Ansar.

Karena itu menurut Ansar, perlu ada supervisi dari lembaga antirasuah (KPK). Lewat supervisi, KPK bisa melakukan kontrol, pengawasan dan telaah agar bisa mempercepat penyelesaiannya.

Ansar menjelaskan, dalam banyak kasus mandek, supervisi KPK terbukti efektif. Selain itu, supervisi juga merupakan amanat UU

Selain supervisi KPK, Ansar juga mendesak agar hasil audit BPK harus segera diterbitkan. Audit BPK sampai saat ini belum terbit hingga menghambat penetapan tersangka.

Supervisi Amanat UU

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) telah diimplementasikan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perpres dijelaskan bahwa supervisi merupakan salah satu tugas pokok KPK seperti yang tercantum dalam Pasal 6 huruf D.

“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” demikian bunyi Pasal 2 Ayat (1) Perpres tersebut.

Dalam salinan Perpres bernomor 102/2020 itu, dijelaskan bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan supervisi terhadap kasus korupsi yang ditangani kepolisian maupun kejaksaan.

Supervisi yang dimaksud meliputi kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan kasus korupsi yang ditangani dalam rangka percepatan penanganan perkara.

Perjalanan Kasus

Seperti diketahui, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi, tim Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi, penetapan harga jual tambang pasir laut di Kabupaten Takalar tahun 2020, dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kasus ini naik ke penyidikan akhir Maret lalu.

Diketahui, kasus ini diusut lantaran adanya dugaan potensi kerugian negara sebesar Rp13,5 miliar dalam penetapan harga jual tambang pasir laut di wilayah Takalar tahun 2020. Diduga, harga tambang pasir laut dijual Rp7.500 per kubik dari harga jual yang ditetapkan dalam peraturan sebesar Rp10.000 per kubik.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, turunnya nilai harga jual tambang pasir didasari oleh adanya penawaran yang dilakukan pihak penambang. Tawaran pihak penambang kemudian direspons dengan rapat bersama sejumlah pejabat Pemkab Takalar.

Tawaran pengurangan harga itu kemudian disetujui dan disepakati melalui berita acara. Belakangan, masalah pun muncul, lantaran penetapan pengurangan harga jual tambang pasir laut tersebut, disinyalir tidak memiliki dasar regulasi yang kuat.

Dan kebijakan itu, dianggap oleh aparat penegak hukum, sebagai langkah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang cukup besar.

 

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Didampingi Kuasa Hukumnya, Kedua Orang Tua Almarhumah Ayu Resmi Melaporkan RT di Mapolda Sulbar

Liputantimur.com, Mamuju, Sulbar - Terkait kasus kematian tidak wajar Sri Hastuti Ayu Andira di Kabupaten Mamasa, didampingi Penasehat Hukum, Bakri orang tua korban resmi...

Terkait Penahanan HA Dipolrestabes Makassar, Kuasa Hukum Beberkan Hasil Gelar Perkara Khusus

Liputantimur.com, Makassar, Sulsel - Kuasa Hukum HA beberkan Terkait Penahanan kliennya Dipolrestabes Makassar yang ditetapkan sebagai tersangka dalam Dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Sebagaimana...

Ketua Lsm Gempa Minta Bupati Gowa Copot Sekdes Baturappe, Rahimi : Itu tidak Benar

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Sosial Masyarakat (Lsm) Gempa Indonesia meminta kepada Bapak Bupati Gowa Yang Terhormat agar memerintahkan...

Kasus Kematian Ayu di Mamasa tak Jelas, APH Terkesan Saling Lempar Tanggung Jawab?

Liputantimur.com, Mamasa, Sulbar - Kasus kematian Sri Hastuti Ayu Andira di Kanpung Ra'da, Desa Masuppu, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) hingga...

Lahan Warga Trasmigran Eks Timtim Dikembalikan

Liputantimur.com, Luwu Timur, Sulsel - Menindaklanjuti kasus sengketa lahan warga Trasmigran Eks Timor Timur (Timtim) Kuasa hukum mendatangi Kantor Dinas Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan...

Pemilik Tambang di Takalar Mengaku tidak Mengantongi Izin!

Liputantimur.com, Takalar, Sulsel - Pemilik Tambang pasir yang beroperasi di Lingkungan Sompu, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar mengaku tidak mengantongi izin. Ketua DPP...

Polres Gowa Menindak Lanjuti Laporan Pemilik Ruko yang Hendak Dieksekusi

Liputantomur.com, Gowal, Sulsel - Penyidik Polres Gowa Polda Sulawesi Selatan menindak lanjuti laporan polisi pemilik Ruko yang berlokasi di Jalan Pallantikang Nomor 12 Kelurahan...

Abd.Kadir Patwa Diduga Lecehkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1941 K/Pdt/2015

Liputantomur.com, Gowa, Sulsel - Sekitar jam 10 wita dini hari Senin Tanggal 24/10/2022 beberapa orang diduga Preman yang menurutnya menerima Kuasa dari Lelaki Kadir...

FMP Laporkan Ketua BUMdes dan Mantan Kades Lumbutarombo Ke Kejati Sulteng 

Liputantimur.com,Palu - Forum Masyarakat Peduli (FMP) Desa Lumbutarombo melaporkan mantan kepala desa dan mantan ketua BUMdes Lumbutarombo ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng). Laporah...

Modus Ajak Korban Arisan Online,WA Diamankan Polres Soppeng 

Liputantimur.com,Soppeng - Penyidik Satuan Reserse (Satreskrim) Polres Soppeng menetapkan tersangka yang merupakan owner Arisan Online Winda Ali alias Indah Ceng. Olehnya Kasat Reskrim Polres Soppeng,...

Kasus Kenpark Surut?, Baihaki : Mana Lambang Presisi Polri!

Liputantimur.com, Surabaya, Jatim - Kasus ambrolnya perosotoan Kenpark yang terjadi bulan Mei silam hingga menimbulkan 17 korban, kini kasusnya surut seiring berjalannya waktu seakan-akan...

Lambat Tangani Kasus, Korban Laka Lantas di Galut Keluhkan Tim Penyidik

Liputantimur.com, Takalar, Sulsel - Sebuah kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) yang terjadi sebulan lalu di jalan poros Galesong Utara (Galut) - Barombong, Kabupaten Takalar,...

Tak Beratribut PD Parkir, Jasa Parkir Motor di Warung Pisang Epe Rp 3.000

Liputantimur.com | Makassar - Dilansir dari Linksatusulsel.com edisi 5 Agustus 2022, Sangat memperihatinkan soal parkiran di Kota Makassar. Selain wajib mengetahui bahwa juru parkir...

Pasar Sentral Sinjai Terbakar, Andi Kartini: Duka Mendalam Bagi Kita Semua

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Ottong sampaikan duka mendalam kepada korban musibah kebakaran di Pasar Sentral Sinjai tepatnya di Jalan...

Dunia Pendidikan Kembali Tercoreng di Makassar

Liputantimur, Makassar ---- Buntut viral Video Kekerasan penganiayaan pelajar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kembali terjadi. Kali ini diketahui bahwa video tersebut, adalah siswi SMP...

Koramil 1408-07 Ujung Pandang Sasar 300 Murid SMPN2 Divaksin

Liputantimur.com, Makassar - Untuk sapu bersih warga Kota Makassar yang belum vaksin pihak Koramil 1408-07  menyasar sekolah-sekolah di walayah Kecamatan Ujung Pandang,Kota Makassar. Hal itu...

Peresmian Mako Detasemen Gegana Sat Brimobda Sulsel Turut Mendukung Pengembangan Dan Kemampuan Jajaran Polri

Liputantimur.com | Makassar, Sulsel - Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam meresmikan penggunaan gedung Mako Detasemen Gegana Sat Brimobda Sulsel di Jl. Sultan Alauddin Pabaeng-baeng,...

Mahasiswa Sambangi Kejati Sulsel, Pertanyakan Laporan Dugaan Korupsi di Dinsos Selayar

Liputantimur.com | Makassar - Gerakan Mahasiswa Bersatu (GMB Sulsel) kembali melakukan aksi unjuk rasa jilid 4 di Kejaksaan Tinggi (Kejati Sulsel) terkait dugaan korupsi...

Penetapan Tersangka Haris Azhar dan Fatia, Ridwan Basri: Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan

Liputantimur.com, Jakarta - Penetapan tersangka terhadap aktivis HAM, Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti memunculkan...

PKS Tarakan Rekrut Kaum Muda, Bahar : Saudara Adyansa Sosok Berwibawa

Liputantimur.com | Tarakan - MPW PKS Kalimantan Utara dan DPD PKS Tarakan menggelar pertemuan membahas Bacaleg tahun 2024, Adyansa, SM dipilih sebagai Bakal Calon...

Tempat Wisata Air di Sulsel, Grand Waterboom Maros Jadi Pilihan Masyarakat

Liputantimur.com | Sulsel - Libur panjang lebaran tahun ini dimanfaatkan Masyarakat untuk berlibur atau berwisata, hal itu terlihat di Grand Waterboom Maros jalan poros...