Beranda POLITIK Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Kajian Utusan Golongan

Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Kajian Utusan Golongan

Liputantimur.com, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat & Daerah Lestari Moerdijat dan Fadel Muhammad menerima Ketua Forum Aspirasi Konstitusi MPR RI Prof Jimly Asshiddiqie, anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI yang juga pakar hukum tata negara.

Keberadaan Forum Aspirasi Konstitusi berperan untuk memperkuat tugas MPR RI sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU MD3, khususnya yang terdapat dalam ayat D, yakni menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Hingga akhir tahun 2022, Forum Aspirasi Konstitusi akan menyelenggarakan dua kali temu pakar dan diskusi untuk menyerap aspirasi konstitusi dari berbagai kalangan.

Kegiatan pertama akan diselenggarakan pada 9 November 2022 dengan tema besar “Evaluasi Konstitusi Guna Menjamin Efektifitas Penyelenggaraan Negara dan Pencapaian Tujuan Bernegara”.

Salah satu pembahasannya yakni tentang urgensi menghadirkan kembali Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR RI.

Baca juga : Bamsoet: MPR RI Bersama Kelompok Cipayung Plus Akan Adakan Sosialisasi 4 Pilar, Urgensi PPHN dan Gelar Diskusi Catatan Awal Tahun

Kegiatan kedua akan diselenggarakan sekitar Desember 2022, dengan tema besar “Evaluasi Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila”.

Dengan salah satu pembahasannya yakni tentang penataan kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian dari Rekomendasi MPR RI periode 2014-2019 yang diberikan kepada MPR RI periode 2019-2024.

“Berbagai kegiatan temu pakar dan diskusi tersebut merupakan bagian dari cara MPR RI ‘belanja masalah’, sehingga pada tahun 2023 nanti kita bisa susun berbagai langkah solusinya. Dengan demikian pada tahun 2024 di akhir masa jabatan MPR RI periode 2023-2024, kita bisa memberikan rekomendasi kepada MPR RI periode selanjutnya, salah satunya terkait urgensi menghadirkan kembali Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR RI, yang telah disuarakan berbagai kalangan seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, serta Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN), dan berbagai kalangan lainnya” ujar Bamsoet usai menerima Forum Aspirasi Konstitusi, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Jakarta, Selasa (1/11/22).

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, serta pimpinan Forum Aspirasi Konstitusi antara lain Teras Narang dan Abdul Kholik.

Baca juga : Penyebab Kematian Ayu tak Jelas, Dibunuh atau Bunuh Diri ?

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, melalui kegiatan temu pakar dan diskusi, diharapkan dapat menjawab, mengoreksi, dan menjadi antitesis dari berbagai faktor yang melatarbelakangi dihapuskannya keberadaan Utusan Golongan melalui empat kali amandemen konstitusi.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi latar belakang penghapusan Utusan Golongan pasca reformasi. Pertama, adanya pandangan bahwa pelaksanaan demokrasi langsung yang dimanifestasikan oleh pemilihan secara langsung dianggap lebih demokratis, sehingga keberadaan utusan Golongan melalui penunjukan dianggap tidak sesuai.

“Kedua, adanya pandangan perlunya penyederhanaan sistem perwakilan, di mana hanya ada satu badan perwakilan tingkat pusat yang mewakili dua unsur representasi, yaitu representasi politik (DPR) dan representasi daerah (DPD), sedangkan representasi golongan dapat diwakili dan disalurkan melalui lembaga perwakilan yang sudah ada (khususnya DPD). Ketiga, dalam praktiknya, penunjukan Utusan Golongan oleh presiden dinilai cenderung mewakili kepentingan rezim pemerintahan yang mengangkatnya, dan bukan kepentingan rakyat atau golongan yang diwakilinya,” jelas Bamsoet.

Baca juga : Abd.Kadir Patwa Diduga Lecehkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1941 K/Pdt/2015

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, melalui Forum Aspirasi Konstitusi dengan serangkaian kegiatan temu pakar dan diskusi yang diselenggarakan.

Diharapkan juga dapat mengidentifikasi masalah sekaligus menjawab berbagai hal seputar Utusan Golongan. Misalnya terkait siapakah yang dimaksud sebagai Utusan Golongan, serta bagaimana mekanisme serta tata cara pengisian Utusan Golongan, termasuk persyaratan untuk menjadi Utusan Golongan yang membedakannya dengan mekanisme serta tata cara pengisian anggota DPR dan anggota DPD.

“Keberadaan Utusan Golongan sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Untuk melaksanakan pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada 22 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur pembentukan MPRS, yang pada saat itu terdiri atas anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan golongan. Keberadaan Utusan Golongan juga tetap eksis pada masa pemerintahan Presiden Soeharto,” terang Bamsoet.

Baca juga : WTP Yang Tak Terbebas dari KKN

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, keberadaan Utusan Golongan pada saat itu terdiri dari 13 macam golongan. Antara lain Golongan Tani, Golongan Buruh/Pegawai Negeri, Golongan Pengusaha Nasional, Golongan Koperasi, Golongan Angkatan ’45, Golongan Angkatan Bersenjata, Golongan Veteran, Golongan Alim Ulama, Golongan Pemuda, Golongan Wanita, Golongan Seniman, Golongan Wartawan, dan Golongan Cendekiawan/Pendidik. Pada saat Reformasi bergulir, keberadaan Utusan Golongan dihapuskan.

“Kini berbagai kalangan seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, serta Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN), dan berbagai kelompok masyarakat lainnya sudah mulai menyuarakan untuk menghidupkan kembali Utusan Golongan.” Terang Bamsoet.

Lanjut “Untuk itulah MPR RI membentuk Forum Aspirasi Konstitusi, sebagai wadah untuk menampung berbagai aspirasi tersebut, sekaligus mengkajinya lebih dalam, Jika memang memungkinkan dan disepakati bersama, tak mustahil jika dalam keanggotaan MPR RI periode 2029 atau selanjutnya, Utusan Golongan bisa kembali hadir,” pungkas Bamsoet. (*)

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Kades Kadatong Resmi Ditahan, Masyarakat Minta Pj.Bupati Segera Cari PLT

Liputantimur.com |Takalar - Kasus pelecehan seksual Kepala Desa Kadatong, Abdul Rauf resmi di tahan oleh Satuan Reserse Kriminal unit PPA Polres Takalar pada 19...

Upaya Hukum Praperadilan Tersangka Kasus Pelecehan Seksual Kades Kadatong Kandas

Liputantimur.com | Takalar - Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Oknum Kades Kadatong AR terhadap NM kini masih terus bergulir di Polres Takalar. Kades...

LIDIK PRO Siap Kawal Kasus Penganiayaan Nakes Di Puskesmas Barombong

Liputantimur.com | Makassar- Kasus penganiayaan yang terjadi di Puskesmas Barombong dilakukan oleh salah seorang tenaga kesehatan terhadap tenaga kesehatan lainnya yakni pegawai rekam medis,...

Korban Penipuan Dana Pinjol di Makassar Masih Gigit Jari, Pelaku Masih Hirup Udara Segar

Liputantimur.com | Makassar - Meski laporan nya sudah di terima beberapa bulan kemarin namun perkara pinjaman online oleh terlapor Ayha warga Tallo ini belum...

Orang Tua Siswa di Takalar Saling Lapor ke Polisi, Kades Patani Berhasil Mediasi Warganya

Liputantimur.com |Takalar - Selaku pemerintah setempat, Kepala Desa Patani berhasil mendamaikan warganya secara kekeluargaan yang sebelum bermasalah terkait persoalan masing-masing anaknya yang berselisih dilingkup...

Diduga Membangun Stal Kuda di Lahan Bermasalah, Walikota Manado: Saya Jongosnya Presiden

Liputantimur.com | Manado - Permasalahan tanah di Sulawesi Utara (Sulut) seolah tiada habisnya. Banyak perkara tanah belum tuntas ditangani aparat penegak hukum, timbul lagi...

DPC LSM Lacak Konut Resmi Laporkan CV. Sangia Karya Mandiri Dugaan Tipikor Proyek Pengaspalan

LIPUTANTIMUR.COM | Kendari, Beberapa waktu lalu Pemerintah Daerah Konawe Utara gencar melakukan pembangunan penataan ibu kota dan beberapa Jalan berbagai kecamatan yang ada di...

Diduga Marak Pungli di Bulukumba, Maritim Muda Serukan Kapolres Baru Dicopot

Liputantimur.com | Bulukumba - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Maritim Muda Cabang Bulukumba Mengeruduk Mapolres Bulukumba, Kamis (11/1/24) Mereka Melayangkan Protes dan Tantangan terhadap Kapolda...

LSM Pemantik Resmi Laporkan Terkait Anggaran Dana BUM Desa, Diduga Berpotensi Merugikan Keuangan Negara.

Liputantimur.com | Takalar - Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Lembaga Pemerhati Masalah Ham, Narkotika Tindak Kriminal dan KKN (LSM Pemantik) resmi melapor ke Kejaksaan Negeri...

Kuasa Hukum Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Menduga Pemda Bulukumba Pro PT. London Sumatera

Liputantimur.com | Bulukumba -  Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kajang yang di percayakan oleh Ammatoa atau Pimpinan Masyarakat Adat Kajang , DR.Muhammad Nur, S.H.,M.H dari...

Dua Korban Pelecehan Seksual di Takalar Mengajukan Perlindungan ke LPSK

Liputantimur.com | Takalar - Sahabat Saksi Korban (SSK) Sulsel menerima surat permohonan perlindungan dari dua korban tindak pidana kekerasan seksual, NR (18 tahun) dan...

ELHAN RI : Perlu Ada Sangsi Tegas Tindakan Kekerasan Terhadap Siswa

Liputantimur.com || Takalar - Pendidikan seharusnya merupakan lingkungan yang aman dan mendukung kenyamanan bagi anak-anak. Salah satu faktor penting untuk menciptakan lingkungan tersebut adalah...

Ada Napi Korupsi Nginap di Rumahnya, Kalapas Perempuan : Tidak Setiap Hari

Liputantimur.com || Makassar - LPR Indonesia meminta Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa dicopot, diduga adanya Napi korupsi menginap di rumah Dinasnya Jalan...

Bersama Pemuda, BMI Bulungan Semakin Optimis

Liputantimur.com, Bulungan, Kaltara - Pengurus Benteng Muda Indonesia (BMI) Kabupaten Bulungan turut andil merayakan Hari Lahir (Halrah) yang ke 23 tahun. Kegiatan ini dihadiri sejumlah...

HIPMAKERS Makassar Gelar Dialog Penyuluhan Hukum

Liputantimur, Makassar, Sulsel - Kampus Merdeka Atma Jaya Makassar gelar Penyuluhan Hukum melalui via WhatsApp Yanto Prabowo,selaku ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kecamatan Rana Mese...

DPRD Sulsel Gelar RDP, Driver Online Tuntut Kesejahteraan Mitra

Liputantimur.com, Makassar - Polemik yang berkepanjangan terkait PM 118 yang dianggap setengah hati membuat masalah kesejahteraan transportasi online di ambang kehancuran dan seakan tiada...

Alhamdulillah, Lazis NU Donggala Distribusikan Beras dan Takjil, Ini Sasarannya

Liputantimur.com, Donggala - Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazis NU) Care Kabupaten Donggala telah menerima zakat fitrah dan sedekah dari masyarakat total...

Penolakan Masyarakat Klasik Vaksinasi

  GAYO LUES - Pencegahan COVID-19 melalui vaksinasi adalah tugas bersama bukan hanya tanggung jawab dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan, Kepolisian, atau...

Jelang Kunker RI-1, Danrem 41/TP Gelar Pasukan 

Liputantimur, Jeneponto, Sulsel - Dalam rangka kunjungan kerja (kunker) Presiden RI Ir. Joko Widodo di wilayah Korem 141/TP Kodam XIV/Hasanuddin. Komandan Korem (Danrem) 141/TP Brigjen...

SGP SulSel dan Ganjarist SulSel Tandatangani MoU

Liputantimur.com,Makassar - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ganjar Pranowo (DPW SGP) Sulawesi Selatan Ir Muh Nawir Bahar bersama Ketua Ganjarist Sulawesi-Selatan Hendrawan Haddade menandatangi Memorandum...

Serahkan Dua Unit Komputer Untuk Faperik Unisa, Ini Harapan Ali Assegaf 

Liputantimur.com, Palu - Adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Kadiskanlut), Kabupaten Donggala, Ali Assegaf S.Pi menyerahkan donasi sebanyak dua unit komputer tipe All In...