Beranda HUKRIM Komnas HAM Temukan Pelanggaran Hukum Saat Eksekusi Lahan Milik Petani Kalasey II

Komnas HAM Temukan Pelanggaran Hukum Saat Eksekusi Lahan Milik Petani Kalasey II

Liputantimur.com, Sulut – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) menemukan adanya pelanggaran hukum saat berlangsungnya pengosongan atau eksekusi lahan milik warga petani Desa Kalasey II, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, pada 07 November 2022 lalu.

Komnas HAM melalui surat 932/PM.00/R/VIII/2023 yang ditujukan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Manado, menyebutkan kalau ketiga institusi itu telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, diantaranya hak-hak mendapatkan pemenuhan dasar.

Dalam rilisnya setebal sembilan halaman itu, Komnas HAM menyebutkan kalau Menparekraf, Gubernur Sulut dan Kapolresta Manado, telah melakukan pelanggaran terhadap manusia atau orang untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan atau pekerjaan.

Rekomendasi yang diterima Frank T Kahiking dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado selaku kuasa hukum warga menyebutkan, penguasaan lahan tanpa prosedural telah menimbulkan rasa ketakutan dan trauma warga, akibat dampak dari penggusuran, pengosongan lahan secara paksa tanpa adanya kompensasi yang berkeadilan, serta pembatasan akses dan ketersediaan atas tempat tinggal.

Terkait peristiwa itu, Komnas HAM berkesimpulan ketiganya telah memosisikan masyarakat sebagai pihak yang tidak dihormati atas hak kepemilikannya menolak tanah untuk digunakan demi kepentingan hukum.

Berkaca dari sejumlah kasus penggusuran atas nama klaim tanah negara untuk kegiatan pembangunan demi kepentingan umum, Komnas HAM berkesimpulan seringkali dibarengi pelanggaran terhadap hak masyarakat mendapatkan kompensasi yang layak.

Imbasnya masyarakat yang tergusur tidak dapat mengajukan hak atas kompensasi layak, akibat hasil penilaian oleh appraisal yang tak adil atau objektif, lantaran proses administrasi hukum sering menyulitkan.

Disebutkan juga kalau masyarakat pada masalah-masalah tersebut kerap tidak diperbolehkan mengajukan besaran kompensasi yang layak, meski garapan terhadap lahan telah menyita waktu selama puluhan tahun.

Berdasarkan akibat dari peristiwa tersebut Komnas HAM RI pun menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut telah melakukan pelanggaran hak atas kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang HAM, dimana tidak diberikannya ganti rugi layak terhadap tanaman yang dimanfaatkan Warga Kalasey II, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, sebagai sumber penghasilan mereka setiap harinya.

Baca Hanafi Saleh Desak Kapolda Sulut Proses Kode Etik Seluruh Anggota Polri yang Terlibat Eksekusi Tanah Kalasey II

Dasar-dasar temuan itulah Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Menparekraf untuk berkoordinasi dengan Pemprov Sulut terkait pembangunan gedung Politeknik Pariwisata (Poltekpar) yang didirikan di Desa Kalasey II.

Selain itu disebutkan, Menparekraf wajib melakukan sosialisasi, membuka ruang dialog seluas-luasnya, menyediakan lapangan kerja sebagai pengganti pekerjaan, menyediakan akses pendidikan serta melibatkan warga Desa Kalasey II dalam program-program pengembangan pariwisata.

Sedangkan kepada Gubernur Sulut, Komnas HAM RI menekankan untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan Poltekpar disertai upaya memperbaiki taraf hidup masyarakat yang terkena dampak, sehingga kegiatan sosial ekonominya tidak mengalami kemunduran.

Kecuali itu, Pemprov Sulut wajib memperhatikan azas kesepakatan antara masyarakat dengan pihak berkepentingan melakukan dialog dan musyawarah, diantaranya pemberian kompensasi layak terhadap perkebunan yang sudah ditanami.

Baca Bawas Mahkamah Agung RI Tanggapi Pengaduan OMI Sulsel Terkait Dugaan Eksekusi Lahan

Disebutkan, pemberian kompensasi atau ganti rugi layak bagi warga dapat memulihkan kondisi sosial dan ekonomi, minimal setara dengan keadaan semula, dengan memperhitungkan kerugian terhadap faktor fisik maupun nonfisik, serta memberikan pekerjaan sebagai pengganti atas pekerjaan warga yang berkebun.

Sementara Kepada Polresta Manado, Komnas HAM mewajibkan upaya persuasif pengamanan lahan, menerapkan prinsip-prinsip Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), disamping menjamin situasi tetap kondusif, bersikap netral dan berperan sebagai pelindung bagi semua pihak. (arthur mumu)

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Penggerebekan di Kota Gaza dan Peningkatan Jumlah Syuhada Akibat Pembantaian

Liputantimur.com | Palestina - Hari ini, Minggu 14 Juli 2024, tentara pendudukan Israel terus melancarkan serangan kekerasan di Jalur Gaza, setelah pembantaian mengerikan yang dilakukannya...

Didi Sungkono : Oknum Polisi Kurangi BB Sabu, Harus di PTDH, Jangan Dilindungi oleh Pimpinan Polri

Liputantimur.com | Surabaya - Penangkapan 5 oknum anggota Polisi berdinas di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah (Jateng) terkait mengurangi barang bukti (BB) narkotika berjenis sabu...

Sedang Asik Berduaan Sambil Bugil Dalam Kamar, Seorang Oknum PNS di Mojokerto Digrebek Suami

Liputantimur.com | Mojokerto - Seorang oknum PNS di Mojokerto berinisial RP (34) digrebek saat asik berduaan sambil bugil dengan Pegawai Harian Lepas (PHL) di dalam kamar...

Judi Sabung Ayam Merajalela Oknum Terkesan Kebal Hukum

Liputantimur.com | Blitar - Viral di medsos dan media online, maraknya perjudian sabung ayam, meresahkan masyarakat yang keberadaannya di Wilayah Njari desa Bajang pembatasan...

Breaking News, Trump Tampak Terluka Diduga Mengalami Penembakan!

Liputantimur.com | Amerika - Mantan Presiden AS Donald Trump dievakuasi dan tampak terluka setelah suara tembakan terdengar di acara kampanyenya di Butler, Pennsylvania pada...

Satpol PP Bojonegoro Tertibkan Rumah Kos dari Perbuatan Asusila

Liputantimur.com | Bojonegoro - Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyewa rumah kos yang terindikasi melakukan pelanggaran tindak asusila, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bojonegoro...

Penyeludupan Halal, Cara Warga Gaza Bertahan Hidup

Liputantimur.com | Palestina -  Cara Warga Gaza bertahan hidup dengan melakukan penyelundupan barang secara halal di tengah gempuran serangan Israel. Seperti dilansir Spirit of Aqsa,...

Polisi Edukasi Bahaya Kekerasan Anak pada Guru Sekolah

Liputantimur.com | Sidoarjo - Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Sidoarjo secara masif memberikan edukasi, tentang upaya perlindungan sekolah terhadap bahaya kekerasan dan...

Pelanggaran, Oknum Perangkat Desa Cangaan Gunakan Mobil Siaga Desa Mengisi BBM Subsidi Pertalite

Liputantimur.com | Gresik - Pada tanggal 09 Juli 2024 Selasa malam telah ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum perangkat desa di Cangaan, Ujung Pangkah,...

PT Slamet Putra Rekanan PT Petrokimia Gresik Tidak Berikan Uang Pesangon ke Karyawannya Dari Tahun 2012 Hingga 2016

Liputantimur.com | Gresik - Para buruh atau karyawan PT Slamat Putra rekanan dari PT Petrokimia Gresik menuntut uang pesangon mereka. Karyawan PT Slamet Putra menceritakan,...

Ada Apa di Balik Penerbitan Sporadik Lurah Bitowa?

Liputantimur.com | Makassar - Sebelumya Lurah Bitowa didemo Warganya sendiri dan mahasiswa di mana adanya temuan kesalahan administrasi terkait penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Fisik...

Simpan 11 Paket Sabu, Cleaning Service Diciduk Polisi

Liputantimur.com  | Surabaya -  Seorang cleaning service inisial DP tak berkutik saat digerebek Tim SUS Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak di sebuah kos di...

Sapa Masyarakat Tombolo Pao, Panglima Ta’ Diserbu Ratusan Simpatisan

LIPUTANTIMUR.COM, GOWA -- Kunjungan bakal calon Gubernur Sulsel Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki (Panglima Ta') ke dataran tinggi yakni Kecamatan Tinggi Moncong dan Tombolo...

Penyeludupan Halal, Cara Warga Gaza Bertahan Hidup

Liputantimur.com | Palestina -  Cara Warga Gaza bertahan hidup dengan melakukan penyelundupan barang secara halal di tengah gempuran serangan Israel. Seperti dilansir Spirit of Aqsa,...

Polsek Tinggimoncong Mendirikan Posko Di Kaki Gunung Bawakaraeng, Ini Tujuannya

Liputantimur.com | Gowa, Sulsel - Dalam rangka perayaan hari sumpah pemuda, Polsek Tinggimoncong mendirikan posko pemantauan pelaku wisatawan yang akan berkunjung ke Wilayah Tinggimoncong,...

Pangdam Resmi Membuka Seleksi MTQ Tingkat Kodam Hasanuddin

LiputanTimur, Makassar, Sulsel - Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi Muhammad, S.H., resmi membuka seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kodam XIV/Hasanuddin, bertempat di Masjid...

Elhan Ri Pertanyakan Pekerjaan Drainase Tala-Kacci Kaci. Kuat Dugaan Pekerjaan Sudah Over Time di Kontrak

LIPUTANTIMUR.COM | Takalar - Lembaga Elhan Ri pertanyakan pekerjaan Pembangunan Drainase Tala - Kacci Kacci Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga Sudah lewat...

Korban Penipuan Dana Pinjol di Makassar Masih Gigit Jari, Pelaku Masih Hirup Udara Segar

Liputantimur.com | Makassar - Meski laporan nya sudah di terima beberapa bulan kemarin namun perkara pinjaman online oleh terlapor Ayha warga Tallo ini belum...

Isu Polsek Tamalate Diserang, Tahanan Drop dan Dilarikan ke Rumah Sakit

Liputantimur.com, Makassar - Lantaran Isu Penyerangan Polsek Tamalate oleh OTK, 26/4/2023, kondisi kesehatan salah satu tahanannya, Hamsina (47) warga Kelurahan Bontoduri Kecaman Tamalete, Kota...

Polisi Edukasi Bahaya Kekerasan Anak pada Guru Sekolah

Liputantimur.com | Sidoarjo - Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Sidoarjo secara masif memberikan edukasi, tentang upaya perlindungan sekolah terhadap bahaya kekerasan dan...

Sidang Lanjutan Ancha Mayor, Pelapor Tidak Hadir

Liputantimur, Sinjai, Sulsel - Sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Andi Seto Gadhista Asapa selaku pelapor dan Andi Darmawansyah selaku pihak terlapor...