Beranda HUKRIM Komnas HAM Temukan Pelanggaran Hukum Saat Eksekusi Lahan Milik Petani Kalasey II

Komnas HAM Temukan Pelanggaran Hukum Saat Eksekusi Lahan Milik Petani Kalasey II

Liputantimur.com, Sulut – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) menemukan adanya pelanggaran hukum saat berlangsungnya pengosongan atau eksekusi lahan milik warga petani Desa Kalasey II, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, pada 07 November 2022 lalu.

Komnas HAM melalui surat 932/PM.00/R/VIII/2023 yang ditujukan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Manado, menyebutkan kalau ketiga institusi itu telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, diantaranya hak-hak mendapatkan pemenuhan dasar.

Dalam rilisnya setebal sembilan halaman itu, Komnas HAM menyebutkan kalau Menparekraf, Gubernur Sulut dan Kapolresta Manado, telah melakukan pelanggaran terhadap manusia atau orang untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan atau pekerjaan.

Rekomendasi yang diterima Frank T Kahiking dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado selaku kuasa hukum warga menyebutkan, penguasaan lahan tanpa prosedural telah menimbulkan rasa ketakutan dan trauma warga, akibat dampak dari penggusuran, pengosongan lahan secara paksa tanpa adanya kompensasi yang berkeadilan, serta pembatasan akses dan ketersediaan atas tempat tinggal.

Terkait peristiwa itu, Komnas HAM berkesimpulan ketiganya telah memosisikan masyarakat sebagai pihak yang tidak dihormati atas hak kepemilikannya menolak tanah untuk digunakan demi kepentingan hukum.

Berkaca dari sejumlah kasus penggusuran atas nama klaim tanah negara untuk kegiatan pembangunan demi kepentingan umum, Komnas HAM berkesimpulan seringkali dibarengi pelanggaran terhadap hak masyarakat mendapatkan kompensasi yang layak.

Imbasnya masyarakat yang tergusur tidak dapat mengajukan hak atas kompensasi layak, akibat hasil penilaian oleh appraisal yang tak adil atau objektif, lantaran proses administrasi hukum sering menyulitkan.

Disebutkan juga kalau masyarakat pada masalah-masalah tersebut kerap tidak diperbolehkan mengajukan besaran kompensasi yang layak, meski garapan terhadap lahan telah menyita waktu selama puluhan tahun.

Berdasarkan akibat dari peristiwa tersebut Komnas HAM RI pun menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut telah melakukan pelanggaran hak atas kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang HAM, dimana tidak diberikannya ganti rugi layak terhadap tanaman yang dimanfaatkan Warga Kalasey II, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, sebagai sumber penghasilan mereka setiap harinya.

Baca Hanafi Saleh Desak Kapolda Sulut Proses Kode Etik Seluruh Anggota Polri yang Terlibat Eksekusi Tanah Kalasey II

Dasar-dasar temuan itulah Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Menparekraf untuk berkoordinasi dengan Pemprov Sulut terkait pembangunan gedung Politeknik Pariwisata (Poltekpar) yang didirikan di Desa Kalasey II.

Selain itu disebutkan, Menparekraf wajib melakukan sosialisasi, membuka ruang dialog seluas-luasnya, menyediakan lapangan kerja sebagai pengganti pekerjaan, menyediakan akses pendidikan serta melibatkan warga Desa Kalasey II dalam program-program pengembangan pariwisata.

Sedangkan kepada Gubernur Sulut, Komnas HAM RI menekankan untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan Poltekpar disertai upaya memperbaiki taraf hidup masyarakat yang terkena dampak, sehingga kegiatan sosial ekonominya tidak mengalami kemunduran.

Kecuali itu, Pemprov Sulut wajib memperhatikan azas kesepakatan antara masyarakat dengan pihak berkepentingan melakukan dialog dan musyawarah, diantaranya pemberian kompensasi layak terhadap perkebunan yang sudah ditanami.

Baca Bawas Mahkamah Agung RI Tanggapi Pengaduan OMI Sulsel Terkait Dugaan Eksekusi Lahan

Disebutkan, pemberian kompensasi atau ganti rugi layak bagi warga dapat memulihkan kondisi sosial dan ekonomi, minimal setara dengan keadaan semula, dengan memperhitungkan kerugian terhadap faktor fisik maupun nonfisik, serta memberikan pekerjaan sebagai pengganti atas pekerjaan warga yang berkebun.

Sementara Kepada Polresta Manado, Komnas HAM mewajibkan upaya persuasif pengamanan lahan, menerapkan prinsip-prinsip Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), disamping menjamin situasi tetap kondusif, bersikap netral dan berperan sebagai pelindung bagi semua pihak. (arthur mumu)

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Kades Kadatong Resmi Ditahan, Masyarakat Minta Pj.Bupati Segera Cari PLT

Liputantimur.com |Takalar - Kasus pelecehan seksual Kepala Desa Kadatong, Abdul Rauf resmi di tahan oleh Satuan Reserse Kriminal unit PPA Polres Takalar pada 19...

Upaya Hukum Praperadilan Tersangka Kasus Pelecehan Seksual Kades Kadatong Kandas

Liputantimur.com | Takalar - Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Oknum Kades Kadatong AR terhadap NM kini masih terus bergulir di Polres Takalar. Kades...

LIDIK PRO Siap Kawal Kasus Penganiayaan Nakes Di Puskesmas Barombong

Liputantimur.com | Makassar- Kasus penganiayaan yang terjadi di Puskesmas Barombong dilakukan oleh salah seorang tenaga kesehatan terhadap tenaga kesehatan lainnya yakni pegawai rekam medis,...

Korban Penipuan Dana Pinjol di Makassar Masih Gigit Jari, Pelaku Masih Hirup Udara Segar

Liputantimur.com | Makassar - Meski laporan nya sudah di terima beberapa bulan kemarin namun perkara pinjaman online oleh terlapor Ayha warga Tallo ini belum...

Orang Tua Siswa di Takalar Saling Lapor ke Polisi, Kades Patani Berhasil Mediasi Warganya

Liputantimur.com |Takalar - Selaku pemerintah setempat, Kepala Desa Patani berhasil mendamaikan warganya secara kekeluargaan yang sebelum bermasalah terkait persoalan masing-masing anaknya yang berselisih dilingkup...

Diduga Membangun Stal Kuda di Lahan Bermasalah, Walikota Manado: Saya Jongosnya Presiden

Liputantimur.com | Manado - Permasalahan tanah di Sulawesi Utara (Sulut) seolah tiada habisnya. Banyak perkara tanah belum tuntas ditangani aparat penegak hukum, timbul lagi...

DPC LSM Lacak Konut Resmi Laporkan CV. Sangia Karya Mandiri Dugaan Tipikor Proyek Pengaspalan

LIPUTANTIMUR.COM | Kendari, Beberapa waktu lalu Pemerintah Daerah Konawe Utara gencar melakukan pembangunan penataan ibu kota dan beberapa Jalan berbagai kecamatan yang ada di...

Diduga Marak Pungli di Bulukumba, Maritim Muda Serukan Kapolres Baru Dicopot

Liputantimur.com | Bulukumba - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Maritim Muda Cabang Bulukumba Mengeruduk Mapolres Bulukumba, Kamis (11/1/24) Mereka Melayangkan Protes dan Tantangan terhadap Kapolda...

LSM Pemantik Resmi Laporkan Terkait Anggaran Dana BUM Desa, Diduga Berpotensi Merugikan Keuangan Negara.

Liputantimur.com | Takalar - Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Lembaga Pemerhati Masalah Ham, Narkotika Tindak Kriminal dan KKN (LSM Pemantik) resmi melapor ke Kejaksaan Negeri...

Kuasa Hukum Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Menduga Pemda Bulukumba Pro PT. London Sumatera

Liputantimur.com | Bulukumba -  Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kajang yang di percayakan oleh Ammatoa atau Pimpinan Masyarakat Adat Kajang , DR.Muhammad Nur, S.H.,M.H dari...

Dua Korban Pelecehan Seksual di Takalar Mengajukan Perlindungan ke LPSK

Liputantimur.com | Takalar - Sahabat Saksi Korban (SSK) Sulsel menerima surat permohonan perlindungan dari dua korban tindak pidana kekerasan seksual, NR (18 tahun) dan...

ELHAN RI : Perlu Ada Sangsi Tegas Tindakan Kekerasan Terhadap Siswa

Liputantimur.com || Takalar - Pendidikan seharusnya merupakan lingkungan yang aman dan mendukung kenyamanan bagi anak-anak. Salah satu faktor penting untuk menciptakan lingkungan tersebut adalah...

FKUB Kerja Keras, Jaga Kerukunan Sulteng, Ini Komitmen KH Zainal

Liputantimur.com, Palu - Jajaran pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Selawesi Tengah (Sulteng) akhirnya resmi dikukuhkan oleh Gubernur H. Rusdy Mastura, Selasa, (12/4/2022) pagi,...

Massa GMB Sul – Sel Menuntut Kejati Segera Menuntaskan Kasus Korupsi Bansos di Selayar

LIPUTANTIMUR.COM | MAKASSAR - Gerakan Mahasiswa Bersatu (GMB Sulsel) kembali melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Gubernur Sulsel dan Kejaksaan Tinggi (Kejati Sulsel) terkait...

BREAKING NEWS: Kecelakaan Tunggal di Sekitar Bandara Hasanuddin

Liputantimur, Makassar, Sulsel - Kecelakaan tunggal terjadi sekitar Jalan menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Senin (10/01/2022). Kendaraan mengalami Kecelakaan adalah mobil jenis Pick up...

Alfamidi Salurkan Bantuan Gizi untuk Balita Stunting di Jeneponto

Liputantimur.com, Jeneponto - Perseroan Terbatas (PT) Midi Utama Indonesia Tbk Branch menyerahkan bantuan gizi berupa telur untuk 8 (delapan) balita stunting di Kabupaten Jeneponto,...

Diduga Mabuk Oknum Polisi Tangkap Pencuri Sepeda

Liputantimur, Makassar, Sulsel - Diduga Kedua tahanan Polsek Biringkanaya kabur, bernama, Fajar (16) dan Alwi (17) kini ada dirumahnya di Jalan Tamangapa Raya, Kecamatan Manggala,...

HIPMAKERS Makassar Gelar Dialog Penyuluhan Hukum

Liputantimur, Makassar, Sulsel - Kampus Merdeka Atma Jaya Makassar gelar Penyuluhan Hukum melalui via WhatsApp Yanto Prabowo,selaku ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kecamatan Rana Mese...

Ribuan Surat Suara Rusak,Bawaslu Takalar: Kami Sudah Mengimbau KPU Takalar

Liputantimur.com | Takalar - Tahapan sortir dan pelipatan surat suara DPR RI, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kabupaten Takalar yang berlangsung selama 4...

Polisi Naikkan Status Kasus Bahar Bin Smith

Liputantimur, Jabar - Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana menegaskan pihaknya sudah meningkatkan kasus yang menjerat Bahar bin Smith menjadi penyidikan. Kasus yang menjerat Bahar...

Genjot Puskelling dan Pojok Baca, Ini Harapan Kadis Kerasipan Perpustakaan 

Liputantimur.com | Palu - Adalah Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kota Palu saat ini memiliki sedikitnya 3000 an koleksi buku di perpustakaan, dan sekitar 2000...