Beranda HUKRIM Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Kembali Gugat PT Londsum

Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Kembali Gugat PT Londsum

Liputantimur.com, Sulsel – Berbasis pada hukum internasional dan hukum nasional  tentang Hak Masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri hingga diperluas sampai ke semua Masyarakat lokal dengan hubungan historis atas adat, tanah dan sumber daya yang mereka gunakan.

Masyarakat adat sendiri sesuai status hukum yang diperkuat dengan adopsi dari Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat atau United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) pada tahun 2008 melahirkan sebuah kesepakatan yakni Free, Prior and Informed Consent” (FPIC) sehingga Masyarakat adat berhak untuk mengatakan “ya, dan bagaimana” atau “tidak” untuk menentukan pembangunan yang dapat mempengaruhi sumber daya dalam wilayah mereka.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau Free Prior Informed Consent (FPIC) adalah bagian penting dalam konsultasi bersama Masyarakat adat setempat, dimana kegiatan operasional perkebunan ataupun pembangunan lain dilaksanakan di wilayah Adat.

Selain itu, Hak Ulayat Masyarakat adat berdasarkan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat adat dan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup.

Kendatipun hak atas hutan adat yang sebelumnya diklaim UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan dimana hutan adat merupakan hutan Negara tersebut sehingga melahirkan sejumlah polemik dari tumpang tindih antara hutan adat dan hutan negara.

Klaim tersebut justru Masyarakat adat dan hukum adat sering kali mengalami diskriminasi dan kriminalisasi atas hak Ulayatnya hal tersebut sehingga dilakukan yudisial review atas UU No 41/1999 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga lahirlah putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dengan itu ditegaskan bahwa hutan adat berada di wilayah adat dan bukan di kawasan hutan negara.

Melalui Putusan MK 35/PUU-X/2012. Masyarakat adat kembali mendorong Peraturan Daerah (Perda) melalui Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA)

Sebagimana perjuangan masyarakat adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam mendorong Pengakuan dan Perlindungan atas hak-haknya melalui Peraturan Daerah (Perda) yakni Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang.

Keberadaan Perda tersebut diharapkan mampu mendorong penyelesaian konflik sengketa tanah Masyarakat adat Amatoa Kajang dengan PT. Londong Sumatra (Londsum) yang belum mendapatkan titik terang.

Hal tersebut masyarakat adat Ammatoa Kajang melalui kuasa hukumnya kembali menggugat PT Londsum terkait sengketa tanah adatnya

Kasus ini kemudian ditangani oleh Advokat, Doktor Muhammad Nur SH., MH., Sebagai Direktur LAW FIRM DR Muhammad Nur SH., MH & Associates yang juga sebagai Pendiri Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI), Kantor Citra Lend Celebes Blog I No 3536, Jalan Tun Abdul Razak, Gowa-Makassar.

Baca juga:LSM GMBI Sul-Sel Tuntut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Pancaran Gemilang Abadi

Dari upaya kuasa hukum melakukan mediasi dilakukan baik persuasif ataupun persuratan ke pihak terkait namun belum mendapatkan kepastian dengan itu bersama Masyarakat adat Ammatoa Kajang, Kuasa hukum mengelar konferensi pers di Ruang rapat Persatuan Advokat Muslim Indonesia (PERADMI) LAW FIRM DR Muhammad Nur SH., MH & Associates, Kamis 03 Maret 2022 yang di pimpin langsung oleh DR Muhammad Nur.

Dalam konferensi pers, DR Muhammad Nur mengungkapkan bahwa ini telah dilakukan upaya persuasif dan persuratan namun mengalami jalan buntu lantaran tidak ada titik terang atau respon dari pihak terkait.

“Langkah persuasif sudah kami tempuh dengan upaya persuratan namun mengalami jalan buntu atau tidak ada titik terang dari pemerintah” ucapnya.

Ia menyambungkan “Harusnya ada jawaban atau ada langkah-langkah pemerintah untuk mempertemukan kami dengan pihak Londsum” bebernya

Menurutnya, berdasarkan hasil investigasi secara administrasi pihak PT Londsum menguasai tanah sekitar 5000an hektar namun secara indikasi dari 4 Kecamatan tersebut PT Londsum menguasai sekitar belasan ribu hektar.

“Dari hasil investigasi pihak Londsum menguasai lahan secara administrasi seluas 5784, 45 hektar, namun ada indikasi kuat diluar dari pada itu bahwa yang dikuasai sebenarnya oleh PT londsum -+ 11000 hektar dan itu terdiri dari 4 Kecamatan,” jelasnya

Ia pun menegaskan “Saya sebagai Kuasa hukum yang beri amanah dari masyarakat adat kajang maka kami berharap jangan ada coba-coba pemerintah daerah, Bupati, BPN untuk memberikan ruang kepada mereka untuk perpanjangan izin, Kalau itu terjadi maka kami akan lakukan upaya hukum dan kami akan tidak main-main,” tegasnya.

Menurut DR Muhammad Nur bahwa masyarakat adat kajang sudah lama menderita dalam menuntut haknya, maka waktunya PT Londsum Hengkang dari wilayah adat Masyarakat Ammatoa Kajang.

“Kalau dia masih ada di tanah wilayah tertentu dengan luasan wilayah yang begitu besar tanpa ada dasar hukum yang jelas dan sudah waktunya untuk hengkang dan masih menguasai itu mafia tanah namanya,” ujarnya

Diketahui PT Londsum menguasai tanah masyarakat adat Ammatoa Kajang dari sejak tahun 1919 dan izin tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

“Dengan itu tidak boleh melakukan peremajaan bahkan melakukan pengerukan pengrusakan tanah adat,” ujarnya

Sementara itu, perwakilan dari masyarakat adat Ammatoa Kajang mengatakan, tanah yang sudah lama dikuasai tersebut segera dikembalikan ke masyarakat adat.

“Inakke Masyarakat adat Kajang inakke perwakilanna Ammatoa, Painroanga tanaku ka mallimmi nualle,” ucapnya dengan dialek bahasa Konjo

Lebih lanjut, Masyarakat Adat Amatoa Kajang juga menjelaskan apa yang disampaikan Ammatoa adalah sebuah harapan besar kepada presideng Republik Indonesia untuk mengembalikan tanah adatnya yang telah lama dikuasai oleh pihak perusahaan.

“Kepada bapak presiden agar segera mengembalikan hak kami yang telah dirampas oleh PT Londsum,” tutup perwakilan masyarakat adat kajang.

Diketahui, masyarakat adat Ammatoa Kajang hanya mengharapkan tanahnya kembali dan tidak mengharapkan uang atau ganti rugi apa pun. (*)

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Menangkan Kasus Seketa Tanah di PN Sungguminasa, Ahli Waris Mappatoba Daeng Sanre Ucapkan Syukur

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Kasus Tanah atas perlawanan ekseskusi oleh seorang wanita bernama Hj Maniati yang Bergulir sejak Agustus Tahun 2022 dengan Nomor Perkara...

Diduga Oknum Kepala Dusun Karampuang Desa Moncobalang melakukan Pungli Program Nasional Prona

Liputantimur.com, Gowa - Kementerian Agraria Melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencanangkan dalam Program Nasional (prona) adalah gratis bagi warga yang ingin mengurus sertifikat tanpa...

Dugaan Penggelapan Dana Hiba Pembangunan Masjid, LKBHMI Cagora dan PELAKSI Sulsel Tanyakan Kepastian Hukum

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya (LKBHMI Cagora) bersama Perhimpunan Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (PELAKSI Sulsel)...

Kanit Reskrim Polsek Mariso :Tudingan Miring Beberapa Media Tak Benar

Liputantimur.Com, Makassar- Kanit Reskrim Polsek Mariso Aiptu Faisal Ramli menepis tudingan miring dari beberapa portal berita terhadap anggotanya inisial HK membebaskan pihak terduga kasus...

Penanganan Kasus Dugaan Mafia BBM di Sinjai Terkesan Lamban, Putra Daerah Angkat Bicara

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Polres Sinjai diduga lamban menangani 3 truk pengangkut BBM yang diduga ilegal, Ketua umum Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) angkat...

Aduannya di Tipikor tak Jelas, Tiga Lembaga Ancam Turun Aksi di Mapolda Sulsel

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Tak terima aduannya belum mendapatkan kepastian hukum di Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda, tiga lembaga control Sosial BMKI, GPAM dan...

Masuk RPJMP, RPJMD, dan RKPD Lahan Pertanian Produktif Dikeluarkan Dari LP2B, Dinas Pertanian: Irigasi Rusak

Liputantimur.com, Gowa - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura  Kabupaten Gowa⁩, Drs.Muh Fajaruddin, MM memberikan tanggapan terkait adanya aktivitas pembangunan Perumahan Subsidi Jene'tallasa Residence III...

Kapolsek Turikale Berhasil Mengaman Resedivis Kambuhan Curanmor.

Liputantimur.com-Maros, Pelarian pelaku pencurian dan pemberatan Aditya Pratama (23) berakhir setelah berhasil dibekuk Polsek Turikale usai dilaporkan oleh orang tuanya sendiri. AP yang merupakan residivis curanmor...

Tiga Tahanan Polres Bantaeng Kabur. ” Ini Penjelasan Kapolres Bantaeng”.!!!

Liputantimur.Com-Bantaeng |Tiga Tahanan Kasus Narkoba Polres Bantaeng melarikan diri dari Ruang Sel Tahanan Polres Bantaeng pada hari Minggu 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.30...

Kapolres Luwu Atensi Terkait Kasus Penculikan Dimakasar.”Ini Himbauan Kapolres ini”!!!

Liputantimur.com-Luwu|Menyikapi maraknya isu penculikan anak yang beredar, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Luwu AKBP Arisandi, S.H, S.I.K, M.Si memberikan himbauan kepada para orang tua dan...

Membangun Perumahan Diatas Lahan Produktif, DPRD Gowa : Pemda Tidak Berani Mengeluarkan Izin

Liputantimur.com, Gowa-Rencana pembangunan Perumahan Subsidi Jene'tallasa Residence III dengan pengembang PT Anugerah Pratama Gowa mendapat sorotan keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti...

Pengacara Muda Ini Menangkan Kasus Sengketa Tanah di PN Takalar

Liputantimur.com, Takalar, Sulsel - Terkait Sidang perkara sengketa tanah lahan startegis yang terletak di daerah Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar,Setelah Dua minggu ditunda kini...

Kapolda Sulsel Berikan Penghargaan Kepada Jajarannya Yang Berprestasi Sebagai Bentuk Motivasi

Liputantimur.com | Makassar - Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana AS., M.M. memberikan penghargaan untuk personil Polda Sulawesi Selatan saat apel pagi di halaman...

Kota Sinjai Bergulatan Lumpur Berselimut Debu

Liputantimur, Sinjai, Sulsel - Pusat kota bergulatan lumpur ketika musim hujan berselimut debu ketika musim kemarau sementara jalan desa di kabarkan mulus. Seperti terjadi yang...

Hasbullah Siap Menangkan Golkar

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Partai Golkar Kabupaten Sinjai kembali menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam) . Berlangsung di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat (Sinbar) Minggu, (31/10/2021), Andi...

Menuju Kelurahan” BERSINAR” Ini Komitmen Camat dan BNN Kota Palu

Liputantimur.com, Palu - Pemerintah Kecamatan Palu Selatan (Palsel), dalam hal ini Camat Goenawan S.S.T.P menerima kunjungan kerja (kunker) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu,...

Viral, Kaos Tetaplah Menjadi Pejabat Walau tidak Berguna!

Liputantimur.com - Viral, Kaos dengan kata-kata sindiran terhadap kaum pejabat yang tidak berguna. Seperti dihimpun oleh Liputantimur Sabtu 23 April 2022 dari beberapa tokoh penjualan...

Tanpa Mengenal Hari Libur PolresBatu bara Terus Gelar Vaksinasi Masal

    Batu bara |LiputanTimur.com- Sesuai janji dan Target capai 80% Polres Batu bara dan Pemerintah Kabupaten terus laksanakan Vaksinasi Masal Di Seluruh Kab. Batu bara...

Aksi Beringas Ribuan Massa Korban Penculikan dan Pembunuhan Dibatua Raya Dikawal Ketat Pihak Kepolisian. “Ini yang Dilakkannya”.!!

Makassar- Liputan timur. Com, Kejadian penculikan serta pembunuhan anak yang terjadi di batua raya kel. Batua kec. Panakkukang yang kini kedua pelaku penculikan yang...

Bupati Gayo Lues Ikuti Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Secara Virtual

Liputantimur.com, Gayo Lues, Banda Aceh - Peringati Hari Anti Korupsi se-dunia Bupati Gayo Lues bersama Inspektorat Kabupaten Gayo Lues hadiri upacara peringatan Hari Anti...

Danrem : Garjas, Media Test Tingkat Kebugaran Peronel Korem 091/ASN

SAMARINDA.liputantimur.com - Bagi seorang prajurit TNI  tes kesegaran Jasmani (Garjas) adalah menjadi salah satu cara dalam upaya mengecek tingkat kebugaran serta kesiapan jasmani personel...