Beranda HUKRIM Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Kembali Gugat PT Londsum

Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Kembali Gugat PT Londsum

Liputantimur.com, Sulsel – Berbasis pada hukum internasional dan hukum nasional  tentang Hak Masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri hingga diperluas sampai ke semua Masyarakat lokal dengan hubungan historis atas adat, tanah dan sumber daya yang mereka gunakan.

Masyarakat adat sendiri sesuai status hukum yang diperkuat dengan adopsi dari Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat atau United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) pada tahun 2008 melahirkan sebuah kesepakatan yakni Free, Prior and Informed Consent” (FPIC) sehingga Masyarakat adat berhak untuk mengatakan “ya, dan bagaimana” atau “tidak” untuk menentukan pembangunan yang dapat mempengaruhi sumber daya dalam wilayah mereka.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau Free Prior Informed Consent (FPIC) adalah bagian penting dalam konsultasi bersama Masyarakat adat setempat, dimana kegiatan operasional perkebunan ataupun pembangunan lain dilaksanakan di wilayah Adat.

Selain itu, Hak Ulayat Masyarakat adat berdasarkan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat adat dan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup.

Kendatipun hak atas hutan adat yang sebelumnya diklaim UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan dimana hutan adat merupakan hutan Negara tersebut sehingga melahirkan sejumlah polemik dari tumpang tindih antara hutan adat dan hutan negara.

Klaim tersebut justru Masyarakat adat dan hukum adat sering kali mengalami diskriminasi dan kriminalisasi atas hak Ulayatnya hal tersebut sehingga dilakukan yudisial review atas UU No 41/1999 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga lahirlah putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dengan itu ditegaskan bahwa hutan adat berada di wilayah adat dan bukan di kawasan hutan negara.

Melalui Putusan MK 35/PUU-X/2012. Masyarakat adat kembali mendorong Peraturan Daerah (Perda) melalui Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA)

Sebagimana perjuangan masyarakat adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam mendorong Pengakuan dan Perlindungan atas hak-haknya melalui Peraturan Daerah (Perda) yakni Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang.

Keberadaan Perda tersebut diharapkan mampu mendorong penyelesaian konflik sengketa tanah Masyarakat adat Amatoa Kajang dengan PT. Londong Sumatra (Londsum) yang belum mendapatkan titik terang.

Hal tersebut masyarakat adat Ammatoa Kajang melalui kuasa hukumnya kembali menggugat PT Londsum terkait sengketa tanah adatnya

Kasus ini kemudian ditangani oleh Advokat, Doktor Muhammad Nur SH., MH., Sebagai Direktur LAW FIRM DR Muhammad Nur SH., MH & Associates yang juga sebagai Pendiri Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI), Kantor Citra Lend Celebes Blog I No 3536, Jalan Tun Abdul Razak, Gowa-Makassar.

Baca juga:LSM GMBI Sul-Sel Tuntut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Pancaran Gemilang Abadi

Dari upaya kuasa hukum melakukan mediasi dilakukan baik persuasif ataupun persuratan ke pihak terkait namun belum mendapatkan kepastian dengan itu bersama Masyarakat adat Ammatoa Kajang, Kuasa hukum mengelar konferensi pers di Ruang rapat Persatuan Advokat Muslim Indonesia (PERADMI) LAW FIRM DR Muhammad Nur SH., MH & Associates, Kamis 03 Maret 2022 yang di pimpin langsung oleh DR Muhammad Nur.

Dalam konferensi pers, DR Muhammad Nur mengungkapkan bahwa ini telah dilakukan upaya persuasif dan persuratan namun mengalami jalan buntu lantaran tidak ada titik terang atau respon dari pihak terkait.

“Langkah persuasif sudah kami tempuh dengan upaya persuratan namun mengalami jalan buntu atau tidak ada titik terang dari pemerintah” ucapnya.

Ia menyambungkan “Harusnya ada jawaban atau ada langkah-langkah pemerintah untuk mempertemukan kami dengan pihak Londsum” bebernya

Menurutnya, berdasarkan hasil investigasi secara administrasi pihak PT Londsum menguasai tanah sekitar 5000an hektar namun secara indikasi dari 4 Kecamatan tersebut PT Londsum menguasai sekitar belasan ribu hektar.

“Dari hasil investigasi pihak Londsum menguasai lahan secara administrasi seluas 5784, 45 hektar, namun ada indikasi kuat diluar dari pada itu bahwa yang dikuasai sebenarnya oleh PT londsum -+ 11000 hektar dan itu terdiri dari 4 Kecamatan,” jelasnya

Ia pun menegaskan “Saya sebagai Kuasa hukum yang beri amanah dari masyarakat adat kajang maka kami berharap jangan ada coba-coba pemerintah daerah, Bupati, BPN untuk memberikan ruang kepada mereka untuk perpanjangan izin, Kalau itu terjadi maka kami akan lakukan upaya hukum dan kami akan tidak main-main,” tegasnya.

Menurut DR Muhammad Nur bahwa masyarakat adat kajang sudah lama menderita dalam menuntut haknya, maka waktunya PT Londsum Hengkang dari wilayah adat Masyarakat Ammatoa Kajang.

“Kalau dia masih ada di tanah wilayah tertentu dengan luasan wilayah yang begitu besar tanpa ada dasar hukum yang jelas dan sudah waktunya untuk hengkang dan masih menguasai itu mafia tanah namanya,” ujarnya

Diketahui PT Londsum menguasai tanah masyarakat adat Ammatoa Kajang dari sejak tahun 1919 dan izin tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

“Dengan itu tidak boleh melakukan peremajaan bahkan melakukan pengerukan pengrusakan tanah adat,” ujarnya

Sementara itu, perwakilan dari masyarakat adat Ammatoa Kajang mengatakan, tanah yang sudah lama dikuasai tersebut segera dikembalikan ke masyarakat adat.

“Inakke Masyarakat adat Kajang inakke perwakilanna Ammatoa, Painroanga tanaku ka mallimmi nualle,” ucapnya dengan dialek bahasa Konjo

Lebih lanjut, Masyarakat Adat Amatoa Kajang juga menjelaskan apa yang disampaikan Ammatoa adalah sebuah harapan besar kepada presideng Republik Indonesia untuk mengembalikan tanah adatnya yang telah lama dikuasai oleh pihak perusahaan.

“Kepada bapak presiden agar segera mengembalikan hak kami yang telah dirampas oleh PT Londsum,” tutup perwakilan masyarakat adat kajang.

Diketahui, masyarakat adat Ammatoa Kajang hanya mengharapkan tanahnya kembali dan tidak mengharapkan uang atau ganti rugi apa pun. (*)

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Truk Proyek Antri BBM Subsidi Dikeluhkan, FM : Banyak Kejanggalan

Liputantimur.com | Tarakan – Panjangnya antrian dan kemacetan acap hari terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tarakan merupakan fenomena sosial yang...

Sikap Oknum ASN Viral, APKAN Sinjai : Minta Bupati Memperjelas Sanksi

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Viral, Video beredar di sosial media Oknum ASN yang memakai baju Dinas menendang motor pengendara seorang perempuan di Kabupaten Sinjai. Dimana...

RDP Ditolak, Keluarga Ayu Andira Kecewa, Samsul : Dimana Fungsi Wakil Rakyat?

Liputantimur.com, Makassar, Sulsel - Permintaan/permohonan RDP dari keluarga Almarhumah Sri Hastuti Ayu Andira yang meninggal secara tidak wajar di Mamasa Sulbar justru mengecewakan bagi...

DPO Curnak Dihadiahi Timah Panas Oleh Resmob Paneki Res Donggala 

Liputantimur.com, Donggala - Tim Resmob Paneki Polres Donggala akhirnya berhasil menciduk HK alias Suanto (34) di Desa Wombo Mpanau Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala. Dimana diketahui...

Gelapkan Uang Perusahaan Alfamidi, Kepala Toko Si AC Diamankan Polres Palu

Liputantimur.com, Palu - Kepolisian Sektor (Polsek) Palu Selatan menciduk oknum Kepala Toko Alfamidi Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, terkait penggelapan...

Sat Resnarkoba Polres Donggala Ciduk Kurir dan Pengguna di Lalundu

Liputantimur.com, Donggala - Satuan Reserse (Sat Res) Narkoba Polres Donggala kembali menciduk dua orang pemakai dan kurir narkoba di Desa Lalundu Kecamatan Riopakava, Kabupaten...

Grebek Pelaku Judi Kupon Putih di Donggala, KBO Reskrim Jelaskan Kronologinya

Liputantimur.com, Donggala - Tim Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Donggala sekitar pukul 15.00 Wita, di Desa Kola-Kola, Banawa Tengah, Kabupaten Donggala lagi, berhasil...

Kantor DPMPTSP di Geledah, Ini Kata Kasi Penkum Kejati Sulteng 

Liputantimur.com, Palu - Belum lama ini informasi penggeledahan Kantor Dinas Penenaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Tengah (Sulteng), telah menjadi perbincangan dikalangan...

Diduga terlibat Pengeroyokan, Selebgram BE Diperiksa Polisi, Ini Katanya

Liputantimur.com, Makassar - Kasus pengeroyokan yang diduga melibatkan selegram Makassar inisial BE di jalan Sinassara kecamatan Tallo kini memasuki babak baru. Sabtu (13/8/2022). Kasus pengeroyokan...

Ketua DPC AWPI Gowa Sorot Pelayanan BPHTB di BAPENDA

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kabupaten Gowa, Asywar S.ST.,S.H, menyoroti pelayanan pembayaran Biaya Perolehan Hak...

Resmi Terima Mandat, Arifuddin Siap Besarkan DPD BAIN HAM RI Gowa

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Arifuddin Resmi menerima mandat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  (DPD BAIN HAM...

Penimbunan BBM Solar Di Takalar Berhasil Diungkap Oleh Lembaga Poros Rakyat, Ini Kata Pihak Polres Takalar

Liputantimur.com, Takalar - Dugaan kelangkaan Solar subsidi yang terjadi akhir-akhir ini salah satunya disebabkan oleh adanya kasus penimbunan di beberapa daerah. Kondisi tersebut lantas...

Wujudkan Masa Depan Generasi Muda, Kabupaten Donggala Canangkan BIAN

Liputantimur.com, Donggala - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Donggala melalui Dinas Kesehatan resmi melaksanakan pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tingkat Kabupaten Donggala tahun 2022,...

Pangdam Hasanuddin Terima Audiensi Pangdivif-3/Kostrad

Liputantimur, Makassar, Sulsel - Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi Muhammad, S.H., menerima audensi Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 3/Kostrad Brigjen TNI Dwi Darmadi, S.Sos., M.M., bertempat...

Mayjen TNI Andi Muhammad Kunker di Kodim 1409 Gowa

Liputantimur, Gowa, Sulsel -  Didampingi Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD XIV Hasanuddin Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi Muhammad, S.H., melakukans kunjungan kerja...

Satgas Raika Turun, Dua Kelompok Kerumunan Sontak Dibubarkan

Liputantimur.com, Makassar - Satuan Pengurai Kerumunan (Satgas Raika) Kecamatan Ujung kembali melakukan patroli dengan melibatkan 26 personil dari TNI, POLRI, Sat.Pol.PP dan Satlinmas, Sabtu...

Yonif 512 Kembali Gelar Sweeping Di Perbatasan Papua

LIPUTANTIMUR.COM, PAPUA - Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY kembali menggelar sweeping di jalan raya depan Pos Workwana, Distrik Arso,Kabupaten Keerom, Papua, Minggu (27/06/2021). Pengguna...

Sambut Kunjungan Peserta SSDN PPRA Lemhanas RI, Ini Sambutan Bupati Donggala

Liputantimur.com, Donggala, - Sebanyak 25 orang peserta Studi Strategis Dalam Negri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Ke-64 Tahun 2022 Lembaga Ketahanan Nasional Republik...

Ditreskrimsus Poldasu Amankan Truk Bawa Barang Asal Malaysia

Liputantimur, Sumut -, Direktorat Reskrimsus Polda Sumut bersama Sat Reskrim Polres Batubara mengamankan delapan unit truk yang membawa berbagai macam barang dari Malaysia tanpa...

Peduli Lansia Dan Dhuafa, Aksi Karyawan Ulp Bajeng Sangat Bermanfaat

LIPUTANTIMUR.COM | GOWA - Aksi DKP atau Dompet Karyawan Peduli Gowa, berkunjung dan berbagi kepada lansia dan dhuafa salah satunya mengunjungi nenek Sangging di...

Jalan Poros Soppeng Wajo Bergulatan Lumpur

LIPUTANTIMUR| Wajo, Sulsel - Akses jalan penghubung Kabupaten Soppeng dan kabupaten Wajo berlubang dan bergulatan lumpur seperti kubangan kerbau. Senin (21/02/2022). Jalan tersebut yang terletak...