Beranda HUKRIM Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Kembali Gugat PT Londsum

Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Kembali Gugat PT Londsum

Liputantimur.com, Sulsel – Berbasis pada hukum internasional dan hukum nasional  tentang Hak Masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri hingga diperluas sampai ke semua Masyarakat lokal dengan hubungan historis atas adat, tanah dan sumber daya yang mereka gunakan.

Masyarakat adat sendiri sesuai status hukum yang diperkuat dengan adopsi dari Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat atau United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) pada tahun 2008 melahirkan sebuah kesepakatan yakni Free, Prior and Informed Consent” (FPIC) sehingga Masyarakat adat berhak untuk mengatakan “ya, dan bagaimana” atau “tidak” untuk menentukan pembangunan yang dapat mempengaruhi sumber daya dalam wilayah mereka.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau Free Prior Informed Consent (FPIC) adalah bagian penting dalam konsultasi bersama Masyarakat adat setempat, dimana kegiatan operasional perkebunan ataupun pembangunan lain dilaksanakan di wilayah Adat.

Selain itu, Hak Ulayat Masyarakat adat berdasarkan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat adat dan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup.

Kendatipun hak atas hutan adat yang sebelumnya diklaim UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan dimana hutan adat merupakan hutan Negara tersebut sehingga melahirkan sejumlah polemik dari tumpang tindih antara hutan adat dan hutan negara.

Klaim tersebut justru Masyarakat adat dan hukum adat sering kali mengalami diskriminasi dan kriminalisasi atas hak Ulayatnya hal tersebut sehingga dilakukan yudisial review atas UU No 41/1999 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga lahirlah putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dengan itu ditegaskan bahwa hutan adat berada di wilayah adat dan bukan di kawasan hutan negara.

Melalui Putusan MK 35/PUU-X/2012. Masyarakat adat kembali mendorong Peraturan Daerah (Perda) melalui Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA)

Sebagimana perjuangan masyarakat adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam mendorong Pengakuan dan Perlindungan atas hak-haknya melalui Peraturan Daerah (Perda) yakni Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang.

Keberadaan Perda tersebut diharapkan mampu mendorong penyelesaian konflik sengketa tanah Masyarakat adat Amatoa Kajang dengan PT. Londong Sumatra (Londsum) yang belum mendapatkan titik terang.

Hal tersebut masyarakat adat Ammatoa Kajang melalui kuasa hukumnya kembali menggugat PT Londsum terkait sengketa tanah adatnya

Kasus ini kemudian ditangani oleh Advokat, Doktor Muhammad Nur SH., MH., Sebagai Direktur LAW FIRM DR Muhammad Nur SH., MH & Associates yang juga sebagai Pendiri Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI), Kantor Citra Lend Celebes Blog I No 3536, Jalan Tun Abdul Razak, Gowa-Makassar.

Baca juga:LSM GMBI Sul-Sel Tuntut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Pancaran Gemilang Abadi

Dari upaya kuasa hukum melakukan mediasi dilakukan baik persuasif ataupun persuratan ke pihak terkait namun belum mendapatkan kepastian dengan itu bersama Masyarakat adat Ammatoa Kajang, Kuasa hukum mengelar konferensi pers di Ruang rapat Persatuan Advokat Muslim Indonesia (PERADMI) LAW FIRM DR Muhammad Nur SH., MH & Associates, Kamis 03 Maret 2022 yang di pimpin langsung oleh DR Muhammad Nur.

Dalam konferensi pers, DR Muhammad Nur mengungkapkan bahwa ini telah dilakukan upaya persuasif dan persuratan namun mengalami jalan buntu lantaran tidak ada titik terang atau respon dari pihak terkait.

“Langkah persuasif sudah kami tempuh dengan upaya persuratan namun mengalami jalan buntu atau tidak ada titik terang dari pemerintah” ucapnya.

Ia menyambungkan “Harusnya ada jawaban atau ada langkah-langkah pemerintah untuk mempertemukan kami dengan pihak Londsum” bebernya

Menurutnya, berdasarkan hasil investigasi secara administrasi pihak PT Londsum menguasai tanah sekitar 5000an hektar namun secara indikasi dari 4 Kecamatan tersebut PT Londsum menguasai sekitar belasan ribu hektar.

“Dari hasil investigasi pihak Londsum menguasai lahan secara administrasi seluas 5784, 45 hektar, namun ada indikasi kuat diluar dari pada itu bahwa yang dikuasai sebenarnya oleh PT londsum -+ 11000 hektar dan itu terdiri dari 4 Kecamatan,” jelasnya

Ia pun menegaskan “Saya sebagai Kuasa hukum yang beri amanah dari masyarakat adat kajang maka kami berharap jangan ada coba-coba pemerintah daerah, Bupati, BPN untuk memberikan ruang kepada mereka untuk perpanjangan izin, Kalau itu terjadi maka kami akan lakukan upaya hukum dan kami akan tidak main-main,” tegasnya.

Menurut DR Muhammad Nur bahwa masyarakat adat kajang sudah lama menderita dalam menuntut haknya, maka waktunya PT Londsum Hengkang dari wilayah adat Masyarakat Ammatoa Kajang.

“Kalau dia masih ada di tanah wilayah tertentu dengan luasan wilayah yang begitu besar tanpa ada dasar hukum yang jelas dan sudah waktunya untuk hengkang dan masih menguasai itu mafia tanah namanya,” ujarnya

Diketahui PT Londsum menguasai tanah masyarakat adat Ammatoa Kajang dari sejak tahun 1919 dan izin tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

“Dengan itu tidak boleh melakukan peremajaan bahkan melakukan pengerukan pengrusakan tanah adat,” ujarnya

Sementara itu, perwakilan dari masyarakat adat Ammatoa Kajang mengatakan, tanah yang sudah lama dikuasai tersebut segera dikembalikan ke masyarakat adat.

“Inakke Masyarakat adat Kajang inakke perwakilanna Ammatoa, Painroanga tanaku ka mallimmi nualle,” ucapnya dengan dialek bahasa Konjo

Lebih lanjut, Masyarakat Adat Amatoa Kajang juga menjelaskan apa yang disampaikan Ammatoa adalah sebuah harapan besar kepada presideng Republik Indonesia untuk mengembalikan tanah adatnya yang telah lama dikuasai oleh pihak perusahaan.

“Kepada bapak presiden agar segera mengembalikan hak kami yang telah dirampas oleh PT Londsum,” tutup perwakilan masyarakat adat kajang.

Diketahui, masyarakat adat Ammatoa Kajang hanya mengharapkan tanahnya kembali dan tidak mengharapkan uang atau ganti rugi apa pun. (*)

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Seorang Caleg Terpilih di Mamasa Kini Tersandung Kasus Dugaan Ijazah Palsu?

Liputantimur.com | Mamasa - Seorang calon legislatif (caleg) di Kabupaten Mamasa kini tersandung kasus dugaan ijazah palsu usai dilaporkan di Polda Sulbar bertempat di...

Banyak Pasukan Israel Angkat Kaki dari Gaza, Netanyahu Berupaya Cari Aman

Liputantimur.com | Palestina - Senin 8 April 2024, Israel menyisakan satu brigade di Jalur Gaza selatan setelah menarik banyak pasukannya dari daerah itu. Sementara Hamas...

Lebih dari 600 Ribu Anak di Rafah Kelaparan

Liputantimur.com| Palestina - Senin 8 April 2024, Juru bicara Dana Anak-anak PBB (UNICEF), James Elder, meningkatkan kewaspadaan atas situasi mengerikan yang dialami lebih dari...

“Polda Sulsel Periksa Rektor UNM Terkait Skandal Pungli CPNS: Siapa Pelakunya?”

LIPUTANTIMUR.COM |MAKASSAR – Penyidik Ditreskimsus Polda Sulawesi Selatan memeriksa Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husain Syam terkait dugaan skandal pungutan liar rekrutmen CPNS...

Anak-anak Gaza Menghadapi Jalan Panjang Menuju Kesembuhan

Liputantimur.com | Palestina - Para ahli mengecam kerusakan psikologis akibat kurangnya pendidikan ditambah dengan pemboman, kelaparan, penyakit dan kehilangan, Jum'at 05 April 2024. Dimana delapan...

Rakyat Turki Turun ke Jalan, Tuntut Dihentikan Genosida di Gaza

Liputantimur.com | Turki - Kamis 04 April 2024 Demonstrasi besar-besaran digelar di ibu kota Turki, Ankara mendukung rakyat Palestina dan menuntut diakhirinya genosida yang...

Hampir 200 Pekerja Kemanusiaan di Palestina Gugur Sejak Oktober

Liputantimur.com | Palestina - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan, “sedikitnya 196 pekerja kemanusiaan terbunuh sejak Oktober” di Jalur Gaza, menyusul tragedi terjadinya pembunuhan pekerja bantuan...

Israel Diduga Sengaja Targetkan Relawan Kemanusiaan di Gaza

Liputantimur.com | Palestina - Rabu 3 April 2024, Lembaga pengawas dan cek fakta, Bellingcat dalam laporannya, Selasa (2/4), membenarkan serangan udara Israel di Gaza membuat...

Disinyalir Berupaya Membungkam Pers, Kuasa Hukum Ilham Rajab Layangkan Somasi Perusahaan Media

Liputantimur.com || Makassar - Salah satu  ketentuan yang diberlakukan tentang tanggung jawab institusi pers dari setiap pemberitaan yang disebar ke wilayah publik yang secara...

300 Mayat di Kompleks Shifa dan Kehancuran yang Meluas Setelah Tentara Israel Mundur

Liputantimur.com || Palestina - Senin 1 April 2024. Sumber-sumber Palestina mengumumkan pada hari Senin bahwa tentara Israel menarik diri dari Kompleks Medis Shifa di...

Orang Tua Korban Pelecehan Tunjuk Elhan Law Firm Sebagai Kuasa Hukumnya

Liputantimur.com | Makassar - Tidak terimah anaknya mendapat perlakukan Pelecehan Seksual disalah satu hotel, Seorang ibu rumah tangga (IRT) di jalan daeng kuling parangtambung...

Demonstrasi Besar-besaran di Yaman, Irak dan Yordania untuk Mendukung Palestina

Liputantimur.com || Palestina - Hari ini, Jumat 29 Maret 2024, demonstrasi terjadi di Irak, Yordania, dan Yaman untuk mendukung Jalur Gaza, yang terus menerus...

Mulawarman Tangguh Bersama, Pangdam VI/Mulawarman Berikan Sembako Kepada warga Desa Binuang Sepaku

PENAJAM.liputantimur.com - Pangdam VI/Mulawarman didampingi oleh Kasdam VI/Mlw, Irdam VI/Mlw, Kapoksahli Kodam VI/Mlw, Asintel Kasdam VI/Mlw, Asops Kasdam VI/Mlw, Aspers Kasdam VI/Mlw, Aster Kasdam VI/Mlw,...

Bamsoet Ajak Cipayung Plus Jadi Motor Penggerak Nilai Nilai Kebangsaan

Liputantimur, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus memberikan Catatan Awal Tahun yang berisi pandangan...

Harta Kekayaan Bupati Sinjai Capai 35,4 M, Burhan SJ : Ini Menjadi Sinyal Bagi KPK

Liputantimur.com, Sinjai - Woow, harta kekayaan Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa capai 35,4 M. Hal itu merupakan akumulasi harta berupa surat berharga, tanah dan...

Penataan Prasarana Pasar Bua Disoal, Pelaksana Kegiatan Beri Klarifikasi, Masyarakat: Kami Dukung Penuh Pembangunan

LIPUTANTIMUR.COM | LUWU -- Dukungan dan apresiasi datang dari berbagai tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kabupaten Luwu terkait penataan prasarana Pasar Rakyat di...

Audiensi Pengurus DPD FSI Sulsel Diterima Langsung Oleh Gubernur

Liputantimur.com, Makassar -  Audiensi ke Pemprov Sulsel Pengurus DPD Forum Santri Indonesia Sulawesi Selatan (DPD FSI Sulsel) diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi...

Truk Proyek Antri BBM Subsidi Dikeluhkan, FM : Banyak Kejanggalan

Liputantimur.com | Tarakan – Panjangnya antrian dan kemacetan acap hari terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tarakan merupakan fenomena sosial yang...

Akibat Diguyur Hujan, Jalur Elar-Ruteng Terputus

Liputantimur, Matim, NTT - Hujan yang mengguyur mulai pukul 12.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA membuat beberapa titik Longsor sehingga akses keluar masuk kendaraan...

Ini Imbauan Kasat Lantas Bagi Para Pemohon SIM di SATPAS Res Donggala 

Liputantimur.com, Donggala - Pelayanan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) di Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Donggala sejauh ini masih relatif menurun alias landai...

Katim Perumus RPJM Desa Turungan Baji Silaturahmi ke Guru Besar UNM

Liputantimur.com, Makassar - Ketua Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Turungan Baji,  Nurhidayatullah B. Cottong melakukan kunjungan silaturahmi kepada guru besar Universitas...