Liputantimur.com || Takalar – Menjadi seorang Kepala desa tentunya bukan sesuatu hal yang gampang untuk mengalihkan perhatian masyarakat untuk amanah membawa keadilan, seyogyanya mampu memberikan kepercayaan, ketenangan,kesejukan dan tentram serta menjadi pengayom dalam memimpin dan Melayani masyarakat dilingkup pemerintahan desa yang pimpinnya yang mana mestinya bisa menjadi pemimpin yang netralitas untuk warganya.
Namun berbeda suasana dipemerintahan Desa Bontosunggu kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar diketahui selama dibawa kepemimpinan oleh Hadija Dg Kebo selaku kepala desa diduga tidak lepas dari masalah terhadap warganya yang mana diketahui selalu menjadi perbincangan serius kepada masyarakatnya bahakan sampai kemedsos yang terkesan menjadikan pemerintahan yang otoriter
Akibat hal tersebut, Ratusan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Desa Bontosunggu Bersatu gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor desa bontosunggu kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar, Sulawasi Selatan, Selasa (20/2/2024)
Hal tersebut disampaikan Taufik Daeng Mappalewa dalam orasinya saat menggelar Aksi Unjuk Rasa Didepan Kantor Desa Bonto Sunggu ” hari ini kami datang di kantor desa Bontosunggu bersama warga dengan tujuan meminta keadilan yang ada di Desa Bontosunggu, Dimana selama dijabat oleh Hadija Dg kebo tidak ada ketenangan bahkan banyak permasalahan yang terjadi di desa ini seperti sembako tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kemensos dititip di Desa Bontosunggu menuai banyak protes karna pembagiannya diberikan yang tidak ada namanya di Barcode, sementara yang punya nama mengetahui bahwa sudah 3 sampai 4 kali berasnya tidak di berikan” Ungkap dalam Orasinya
Lebih lanjut Dikatakan ” Kemudian terkait penggunaaan anggaran dana desa kami tengarai tidak ada transparansi sebab sampai hari ini Musyawarah Pembahasan LPJ tdk pernah dilaksanakan dan sudah masuk di anggaran 2024, olehnya itu kami meminta kepada PJ bupati takalar agar segera mengambil langkah untuk mengevaluasi kinerja kepala desa Bontosunggu” Sambung Mappalewa
Adapun tuntutan Aliansi Masyarakat desa Bontosunggu Bersatu sebagai berikut
1.Meminta kepala desa memberikan sembako yang terdaftar namanya sebagai penerima 2023.
2. Meminta kepada penegak hukum dalam hal ini pihak kejaksaan agar megusut anggaran dana desa tahun 2023 yang sampai hari ini belum ada LPJ-nya.
3.Meminta agar kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh suami ibu desa di proses sesuai hukum yang berlaku.
4. Meminta Pihak pemerintah kecamatan agar mengambil alih pemerintahan desa Bontosunggu karena banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan.
5. Meminta pemerintah Desa Bontosunggu tampil memberikan jawaban kepada masyarakat atas berbagai persoalan yang terjadi di desa bontosunggu apabila pemerintah desa Bontosunggu tidak sanggup menyelesaikan maka harus mundur dari jabatannya.
Lebih lanjut ditambahkan “Dan apabila tdk ada langkah cepat maka akan dilaksanakan lagi aksi kedua di depan kantor Bupati Takalar dengan massa yg lebih Banyak lagi” Tegas Mappalewa
Dihari yang sama, Kepala Desa Bontosunggu Hadija Dg Kebo Yang Dikonfirmasi Media ini terkait aksi unjuk rasa tersebut menjelaskan bahawa” itu masalah sembako, kemarin ada yang bermasalah namun sudah selesai, selain itu masalah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) namu kalau LPJ itu Urusan Ispektorat” Ujarnya
Sementara PJ Bupati Takalar, Setiawan Aswad yang dimintai tanggapannya melalui pesan WatshApp terkait unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor Desa Bontosunggu kecamat Galut, menjawab dengan singakat ” Saya sudah minta kepkesbang dan Camat Galut Untuk Menindak Lanjuti Issu yang perlu diatensi” Tutupnya
(FS_D-All)