Beranda HUKRIM Muhammadiyah Desak Jokowi Cabut Proyek Rampang Eco-City!

Muhammadiyah Desak Jokowi Cabut Proyek Rampang Eco-City!

Liputantimur.com, Batam – Pemukiman dan warga Rampang tercatat telah ada sejak 1834, tempat tinggal dan pemukiman itulah yang saat ini terancam digusur.

Hal tersebut bermula sejak 2001, Pemerintah Kota Batam datang ke Jakarta untuk mengajukan pengembangan Kawasan Rempang berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan Kota Batam.

Mereka mengundang pengusaha nasional dan investor dari Malaysia serta Singapura, dengan PT MEG (Grup Artha Graha milik Tommy Winata) dipilih untuk mengelola dan mengembangkan kawasan tersebut selama 30 tahun, yang dapat diperpanjang hingga 80 tahun 2007 proyek ini diketahui masyarakat secara luas dan mendapatkan penolakan.

Pada Juli 2023, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Group dari Cina untuk investasi sebesar 11,5 Miliar USD dalam pembangunan pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang, sebagai bagian dari konsep Rempang Eco-City.

Meskipun proyek ini memiliki potensi besar untuk menarik investasi hingga Rp. 318 Triliun hingga 2080, rencana ini menyebabkan warga tergusur, termasuk permukiman warga asli dan 16 kampung tua yang telah ada sejak 1834.

Proyek Rempang Eco-city merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sangat bermasalah.

Pasalnya payung hukumnya baru disahkan pada tanggal 28 Agustus 2023, melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Proyek ini tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak. Hampir dalam setiap Pembangunan PSN di Indonesia, Pemerintah selalu melakukan mobilisasi aparat secara berlebihan yang berhadapan dengan masyarakat.

Lebih jauh, dalam PSN, pengadaan tanahnya terindikasi kerap merampas tanah masyarakat yang tidak pernah diberikan hak atas tanah oleh pemerintah.

Atas dasar itu, LHKP dan Majelis Hukum & HAM PP Muhammadiyah mengecam kebijakan publik pemerintah untuk menggusur masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau demi kepentingan industri swasta.

Pola pelaksanaan kebijakan yang tanpa konsultasi dan menggunakan kekuatan kepolisian dan TNI secara berlebihan bahkan terlihat brutal, pada 7 September 2023, ini sangat memalukan.

Pemerintah terlihat ambisius membangun proyek bisnis dengan cara mengusir masyarakat yang telah lama hidup di Pulau Rempang, jauh sebelum Indonesia didirikan.

LHKP dan MHH PP Muhammadiyah menilai pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyatakan bahwa “tanah di Pulau Rempang itu belum pernah digarap” sangat keliru. Faktanya, masyarakat di sana telah ada sejak tahun 1834. Menko Polhukam nampak jelas posisinya membela kepentingan investor swasta dan menutup mata pada kepentingan publik, termasuk sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di pulau tersebut.

LHKP dan MHH menilai penggusuran di Pulau Rempang ini menunjukkan kegagalan pemerintah menjalankan mandat konstitusi Indonesia.

Dalam UUD 1945 disebutkan, tujuan pendirian negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, negara gagal menjalankan Pasal 33 yang menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebaliknya, melalui penggusuran paksa itu, negara mempertontonkan keberpihakan nyata kepada investor yang bernafsu menguasai Pulau Rempang untuk kepentingan bisnis mereka berupa Proyek Eco-city seluas 17.000 hektar.
Karena itu, LHKP dan MHH Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdiri bersama berbagai elemen gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang sudah turut bersolidaritas menyatakan sikap.

Pertama, meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Presiden juga didesak untuk mengevaluasi dan mencabut PSN yang memicu konflik dan memperparah kerusakan lingkungan.

Kedua, Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik.

Ketiga, Mendesak Pemerintah segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati serta mengedepankan perspektif HAM, mendayagunakan dialog dengan cara-cara damai yang mengutakaman kelestarian lingkungan dan keadilan antar generasi.

Keempat, Mendesak DPR RI untuk mengevalusi beragam peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan mandat konstitusi karena akan menjadikan masyarakat sebagai korban dan melanggengkan krisis sosio-ekologis.

Kelima, Mendesak Kementrian PPN/Bappenas untuk menyusun rencana Pembangunan Jangka Panjang dan jangka menengah yang penuh dengan partisipasi bermakna, melibatkan pihak-pihak yang akan terdampak serta memastikan prinsip keadilan antar generasi.

Keenam, Mendesak Kapolri dan Panglima TNI untuk segera memerintahkan penarikan pasukan dari lokasi yang menjadi milik masyarakat Pulau Rempang, mengevaluasi penggunaan gas air mata dalam kekerasan yang terjadi pada tanggal 7 September 2023 di Pulau Rempang serta mencopot Kapolda kepulauan Riau, Kapolres Barelang, dan Komandan Pangkalan TNI AL Batam yang terbukti melakukan kekerasan pada masyarakat sipil.

Ketujuh, Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggungjawab melakukan pemulihan kepada perempuan dan anak-anak terdampak brutalitas aparat kepolisian, dan segala bentuk represi dan intimidasi oleh aparat pemerintah.

Kedelapan, Mendesak pemerintah agar segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup, mempertahankan kebudayaan dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati, serta mengedepankan pendekatan Hak Asasi Manusia. (Rdf/Suara Muhammadiyah)

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Kasus Pencabulan Anak Usia 3 Tahun Sudah Masuk Tahap Persidangan

Liputantimur.com | Makassar - 15 Juli 2024, Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali mencuat dan memicu perhatian publik. Kali ini, seorang anak...

Usut Tuntas Dugaan Pemotongan Insentif Pegawai Pemkot Surabaya

Liputantimur.com | Surabaya - Menindak lanjuti informasi dan temuan di masyarakat, Ketua Aliansi Madura Indonesia (AMI) Baihaki Akbar mendesak agar pihak KPK RI, BPK...

Penggerebekan di Kota Gaza dan Peningkatan Jumlah Syuhada Akibat Pembantaian

Liputantimur.com | Palestina - Hari ini, Minggu 14 Juli 2024, tentara pendudukan Israel terus melancarkan serangan kekerasan di Jalur Gaza, setelah pembantaian mengerikan yang dilakukannya...

Didi Sungkono : Oknum Polisi Kurangi BB Sabu, Harus di PTDH, Jangan Dilindungi oleh Pimpinan Polri

Liputantimur.com | Surabaya - Penangkapan 5 oknum anggota Polisi berdinas di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah (Jateng) terkait mengurangi barang bukti (BB) narkotika berjenis sabu...

Sedang Asik Berduaan Sambil Bugil Dalam Kamar, Seorang Oknum PNS di Mojokerto Digrebek Suami

Liputantimur.com | Mojokerto - Seorang oknum PNS di Mojokerto berinisial RP (34) digrebek saat asik berduaan sambil bugil dengan Pegawai Harian Lepas (PHL) di dalam kamar...

Judi Sabung Ayam Merajalela Oknum Terkesan Kebal Hukum

Liputantimur.com | Blitar - Viral di medsos dan media online, maraknya perjudian sabung ayam, meresahkan masyarakat yang keberadaannya di Wilayah Njari desa Bajang pembatasan...

Breaking News, Trump Tampak Terluka Diduga Mengalami Penembakan!

Liputantimur.com | Amerika - Mantan Presiden AS Donald Trump dievakuasi dan tampak terluka setelah suara tembakan terdengar di acara kampanyenya di Butler, Pennsylvania pada...

Satpol PP Bojonegoro Tertibkan Rumah Kos dari Perbuatan Asusila

Liputantimur.com | Bojonegoro - Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyewa rumah kos yang terindikasi melakukan pelanggaran tindak asusila, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bojonegoro...

Penyeludupan Halal, Cara Warga Gaza Bertahan Hidup

Liputantimur.com | Palestina -  Cara Warga Gaza bertahan hidup dengan melakukan penyelundupan barang secara halal di tengah gempuran serangan Israel. Seperti dilansir Spirit of Aqsa,...

Polisi Edukasi Bahaya Kekerasan Anak pada Guru Sekolah

Liputantimur.com | Sidoarjo - Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Sidoarjo secara masif memberikan edukasi, tentang upaya perlindungan sekolah terhadap bahaya kekerasan dan...

Pelanggaran, Oknum Perangkat Desa Cangaan Gunakan Mobil Siaga Desa Mengisi BBM Subsidi Pertalite

Liputantimur.com | Gresik - Pada tanggal 09 Juli 2024 Selasa malam telah ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum perangkat desa di Cangaan, Ujung Pangkah,...

PT Slamet Putra Rekanan PT Petrokimia Gresik Tidak Berikan Uang Pesangon ke Karyawannya Dari Tahun 2012 Hingga 2016

Liputantimur.com | Gresik - Para buruh atau karyawan PT Slamat Putra rekanan dari PT Petrokimia Gresik menuntut uang pesangon mereka. Karyawan PT Slamet Putra menceritakan,...

LSM INTAI Tantang Sekda Takalar Adu Data Dihadapan Kejaksaan Negeri

Luputantimur.com, Takalar - Lembaga Swadaya Masyarakat Investigasi Transparansi Aparatur Indonesia (LSM INTAI) menantang pihak Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar H.Muhammad Hasbi S.STP.,M.AP yang dulu menjabat...

Syarat dan Penuh Makna HUT GMBI Ke 20 Digelar Di Benteng Somba Opu

Liputantimur.com, Sulsel - Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) menggelar acara Bakti sosial yang di adakan di lokasi Benteng Somba Opu,...

Dikemas Dengan Perlombaan, IPPM Tarakan Akan Gelar Silaturahmi Akbar

Liputantimur.com | Tarakan - Ikatan Persaudaraan Pemuda Makassar (IPPM) Kota Tarakan menggelar silaturahmi yang dirangkaikan dengan pertandingan domino yang akan dilaksanakan di Warung Agus...

Terkait Laporan LSM LIRA Soal Perusaan Pembakar Ban Bekas, Satpol PP Segera Panggil Pemilik

Pekanbaru,Riau | Liputantimur.com- Satpol PP Pekanbaru segera memanggil pengusahaan yang melakukan pembakaran ban bekas didareah Rumbai, pemanggilan ini terkait dengan laporan yang dilakukan LSM...

Transaksi Judi Online Capai Rp. 200 Triliun, DPW FABEM SULSEL : Usut Tuntas Bank yang Terlibat!!

Liputantimur.com, Makassar - Saat ini Pemerintah sedang gencar melawan judi online yang telah merugikan masyarakat luas hingga Rp 27 triliun. Bahkan dari Laporan Pusat Pelaporan...

Legislator Golkar Kota Makassar Apiaty K Amin Syam : Jangan Tolak Tim Detektor

Makassar, liputantimur.com - PPKM dan Tim Detektor hadir untuk menyelamatkan masyarakat dari Covid-19, bukan sebaliknya, menyesengsarkan. Jangan takut pada tim detektor karena mereka bekerja...

Aksi Tawuran Terjadi Satu Diantaranya Kena Anak Panah

Liputantimur, Makassar, Sulsel - Satu warga Jalan Maccini Kidul, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terkena anak panah di bagian perutnya ketika aksi tawuran...

Antisipasi Angka Pelanggaran, Ini Agenda Rutin Sat Lantas Polresta Palu 

Liputantimur.com, Palu - Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polresta Palu terus rutin melaksanakan sosialisasi sembari melakukan pembagian brosur imbauan kepada masyarakat Kota Palu. Selain itu...

Kantor Desa Gattareng Dibobol OTK, Komputer Utama Hilang

Liputantimur.com, Bone, Sulsel - Terjadi pencurian 1 buah komputer dan Printer dengan pengrusakan jendela kaca oleh orang tidak dikenal (OTK) di kantor Desa Gattareng,...