Beranda PUBLIK FIGUR Pekerjaan Jurnalis Jangan di Ganggu, Ini Aturannya

Pekerjaan Jurnalis Jangan di Ganggu, Ini Aturannya

Liputantimur.com, Semarang – Pekerjaan Jurnalis jangan pernah di ganggu, Siapa yang bermaksud mengganggu kegiatan Jurnalis berarti dia punya kesalahan yang ingin di tutupi atau setidaknya ingin menutupi kesalahan orang lain.

Hal tersebut tentunya tidaklah berlebihan, Sebagaimana ketentuan Pidana yang di atur dalam Pasal 18 menyebutkan : setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (limaratus juta rupiah).

Didalam ketentuan Pasal 18 tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap Jurnalis dalam menjalankan tugas serta wujud dari kebebasan Pers, di mana Pers Nasional mempunyai hak Mencari, Memperoleh dan Menyebar luaskan gagasan dan informasi.

Bahwa Profesi Jurnalis adalah Profesi yang Mulia, dimana tugas utamanya adalah secara teratur melaksanakan kegiatan Jurnalistik meliputi Mencari, Memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Mengolah dan Menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, Suara , Gambar, Suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, Media elektronik dan segela jenis saluran yang tersedia.

Penulis berpandangan bahwa Undang undang PERS sebagai “Lex Specialis” Dalam Penyelesaian masalah Tentang PERS, Artinya UU PERS merupakan lex Specialais dari KUHP, bagi mereka yang menjalankan tugas Jurnalistik tidak bisa di jerat dengan Pasal Pasal Pencemaran nama baik dalam KUHP, hal tersebut mendasarkan pada ketentuan Pasal 50 KUHP, Pasal 50 KUHP mengamanatkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang undang, Maka tidak di Pidana.

Sementara Pasal 3 UU PERS mengamanatkan salah satu fungsi PERS Nasional adalah melakukan Control Social, Karena tugas Jurnalistik yang di lakukan insan PERS di anggap sebagai Perintah Undang Undang PERS, maka seorang Jurnalis yang melaksanakan fungsi Jurnalistik tidak bisa di Pidana.

Kita tengok lagi amanat Pasal 310 KUHP yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik bukan pencemaran nama baik bila di lakukan untuk kepentingan umum, dan berdasarkan Pasal 6 UU PERS, Pers Nasional melakukan pengawasan, kritik koreksi dan saran terhadap hal- hal yang bersifat umum.

Jika ada yang merasa di rugikan atau di cemarkan nama baiknya oleh pemberitaan Pers, maka yang bersangkutan bisa menggunakan hak jawabnya dan Pers WAJIB melayani hak jawab tersebut, dan jika Pers tidak mau memuat hak jawab tersebut, UU PERS memberikan ancaman denda sebesar Rp. 500 juta, jika hak jawab sudah dilayani maka problematika di anggap selesai, dan bila hak jawab sudah di gunakan maka pihak yang di anggap di rugikan tidak dapat lagi mengajukan gugatan Perdata terhadap Pers.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara yang demokratis sehingga kemedekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28 undang undang Dasar 1945 harus di jamin.

Bahwa Undang undang No 40 Tahun 1999 tentang PERS terdiri dari 10 Bab dan 21 Pasal, untuk ukuran suatu undang undang 21 Pasal bisa di katakana sangat Ringkas, Meskipun hanya terdiri dari 21 Pasal namun kalau kita cermati sangatlah luar biasa dalam hal menjamin kebebasan Pers dan dalam memberikan imunitas bagi para Insan Pers, Untuk Insan Pers tentunya sangat berharap Amanat pasal 18 (1) UU PERS mampu secara utuh melindungi diri dalam menjalankan fungsi Jurnalistik

Bahwa UU Pers saat ini memang masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan bagi para Penegak Hukum, Para Penegak Hukum masih belum mempunyai perspektif yang sama dalam memahami UU Pers, di sebagian besar perkara yang telah di sidangkan yang berkaitan dengan Pers dakwaan Jaksa Penuntut Umum masih menggunakan KUHP.

Demikian juga dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Pers menggunakan KUHP, yang menjadi dasar di pakainya suatu UU khusus di luar KUHP adalah jika UU tersebut termasuk Lex Spesialis, dalam arti aturan khusus itu mengatur hal yang sama

Ketentuan dalam Pasal 18 UU Tentang Pers masuk juga dalam Pasal di KUHP maka akan mengacu pada Pasal 63 KUHP, jadi ketentuan pasal inilah yang di gunakan sebagai dasar JPU dalam membuat tuntutan di persidangan, bunyi Pasal 63 KUHP sebagai berikut :

  1. ayat (1) jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang di kenakan hanya salah satu di antara aturan aturan itu, jika berbeda beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat
  2. ayat (2) jika perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula pada data aturan pidana yang khusus , maka hanya khusus itulah yang di kenakan.

Sebagai salah satu unsur Penegak Hukum dan juga sebagai insan Pers tentunya Penulis berpandangan dengan di dasari Kebebasan Pers dan dalam rangka memberi jaminan perlindungan hukum bagi para Jurnalis yang sedang menjalankan tugas Jurnalistik di pandang perlu Undang Undang No. 40 Tahun 1999 di tetapkan sebagai undang undang khusus atau Lex Spesialis derogate legi Generali, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex spesialis) mengkesampingkan hukum yang bersifat umum.

Dengan di nyatakannya UU No 40 Tahun 1999 sebagai UU Lex Spesialis maka setiap perkara yang berkaitan dengan Pers dasar hukum yang di pergunakan adalah UU Pers bukan UU yang lain.

(****)

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Ketua Umum DPP LSM Gempa dilaporkan ke Polda Sulsel, Ini Kasusnya

Liputantimur.com,Gowa - Ketua Umum DPP LSM GEMPA Indonesia, Amiruddin alias Karaeng Tinggi resmi dilaporkan oleh Kepala Desa Buakkang H.Burhan Daeng Bani. Kepala Desa Buakkang didampingi...

Menangkan Kasus Seketa Tanah di PN Sungguminasa, Ahli Waris Mappatoba Daeng Sanre Ucapkan Syukur

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Kasus Tanah atas perlawanan ekseskusi oleh seorang wanita bernama Hj Maniati yang Bergulir sejak Agustus Tahun 2022 dengan Nomor Perkara...

Diduga Oknum Kepala Dusun Karampuang Desa Moncobalang melakukan Pungli Program Nasional Prona

Liputantimur.com, Gowa - Kementerian Agraria Melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencanangkan dalam Program Nasional (prona) adalah gratis bagi warga yang ingin mengurus sertifikat tanpa...

Dugaan Penggelapan Dana Hiba Pembangunan Masjid, LKBHMI Cagora dan PELAKSI Sulsel Tanyakan Kepastian Hukum

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya (LKBHMI Cagora) bersama Perhimpunan Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (PELAKSI Sulsel)...

Kanit Reskrim Polsek Mariso :Tudingan Miring Beberapa Media Tak Benar

Liputantimur.Com, Makassar- Kanit Reskrim Polsek Mariso Aiptu Faisal Ramli menepis tudingan miring dari beberapa portal berita terhadap anggotanya inisial HK membebaskan pihak terduga kasus...

Penanganan Kasus Dugaan Mafia BBM di Sinjai Terkesan Lamban, Putra Daerah Angkat Bicara

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Polres Sinjai diduga lamban menangani 3 truk pengangkut BBM yang diduga ilegal, Ketua umum Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) angkat...

Aduannya di Tipikor tak Jelas, Tiga Lembaga Ancam Turun Aksi di Mapolda Sulsel

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Tak terima aduannya belum mendapatkan kepastian hukum di Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda, tiga lembaga control Sosial BMKI, GPAM dan...

Masuk RPJMP, RPJMD, dan RKPD Lahan Pertanian Produktif Dikeluarkan Dari LP2B, Dinas Pertanian: Irigasi Rusak

Liputantimur.com, Gowa - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura  Kabupaten Gowa⁩, Drs.Muh Fajaruddin, MM memberikan tanggapan terkait adanya aktivitas pembangunan Perumahan Subsidi Jene'tallasa Residence III...

Kapolsek Turikale Berhasil Mengaman Resedivis Kambuhan Curanmor.

Liputantimur.com-Maros, Pelarian pelaku pencurian dan pemberatan Aditya Pratama (23) berakhir setelah berhasil dibekuk Polsek Turikale usai dilaporkan oleh orang tuanya sendiri. AP yang merupakan residivis curanmor...

Tiga Tahanan Polres Bantaeng Kabur. ” Ini Penjelasan Kapolres Bantaeng”.!!!

Liputantimur.Com-Bantaeng |Tiga Tahanan Kasus Narkoba Polres Bantaeng melarikan diri dari Ruang Sel Tahanan Polres Bantaeng pada hari Minggu 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.30...

Kapolres Luwu Atensi Terkait Kasus Penculikan Dimakasar.”Ini Himbauan Kapolres ini”!!!

Liputantimur.com-Luwu|Menyikapi maraknya isu penculikan anak yang beredar, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Luwu AKBP Arisandi, S.H, S.I.K, M.Si memberikan himbauan kepada para orang tua dan...

Membangun Perumahan Diatas Lahan Produktif, DPRD Gowa : Pemda Tidak Berani Mengeluarkan Izin

Liputantimur.com, Gowa-Rencana pembangunan Perumahan Subsidi Jene'tallasa Residence III dengan pengembang PT Anugerah Pratama Gowa mendapat sorotan keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti...

Satgas Madago Kontak Tembak dengan Teroris Poso, 1 DPO Tewas 

Liputantimur.com | Sulteng - Satuan Tugas (Satgas) Madago Raya terlibat baku tembak dengan kelompok teroris Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), di Bendungan Desa Dolago Padang,...

Melalui Keadilan Restoratif, Kejagung Menghentikan 4 Kasus Pidana di Sulsel

Liputantimur.com | Makassar - Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jam-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 4 (empat) Permohonan Penghentian Penuntutan...

LSM GMBI Sultra, Stop Rampas Hak Warga Demi Tambang

Liputantimur.com, Sultra - Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang cukup menggiurkan bagi para investor dan para pengusaha tambang, itu terlihat dari belakangan ini...

Kejaksaan Tidak Merdeka, Bahaya !

Tidak tertutup kemungkinan hibah ini akan mempengaruhi kinerja kejaksaan terhadap si pemberi hibah sehingga itu patut disayangkan, kata Anggota Komisi III DPR RI Romo...

Nelayan Gantung Diri

Liputantimur, Sibolga, Sumut - Warga Jalan Pasar Inpres Gang Jambu, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, mendadak heboh dengan penemuan mayat seorang pria...

Breaking news, Macet Total Diduga Gegara Jembatan Timbangan

Breaking news - Seorang yang tidak menyebutkan identitasnya sedang mengeluhkan Aktivitas pengelolaan Jembatan Timbangan Datae di Jalan Poros Sidrap, Kabupaten Sidrap. Minggu, (10/04/2022). Dari informasi...

WTP Yang Tak Terbebas dari KKN

Liputantimur.com | OPINI PUBLIK - Tulisan WTP Yang Tak Terbebas dari KKN ini dilatarbelakangi oleh fenomena banyaknya pemerintah daerah (Pemda) mendapat opini Wajar Tanpa...

Konsep Outdoor, PBSI Sulteng Resmi Dilantik Langsung Sekjen Pusat

Liputantimur.com, Palu - Pelantikan pengurus Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Provinsi Sulteng pada Minggu (29/5/2022) mengusung konsep berbeda. Agenda seremoni yang biasanya dilangsungkan di indoor...

Heboh!!!, Salah Satu Perumahan Dimakassar Dikagetkan Dengan Kemunculan Buaya

Liputantimur.com | Makassar - Penampakan buaya di sekitar Perumahan Blok 10 Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar membuat heboh warga setempat. Penampakan buaya tersebut sudah...