Beranda HUKRIM Perppu Ciptaker dan Penolakan ILMISPI Terhadap Produk Hukum yang Inkonstitusional

Perppu Ciptaker dan Penolakan ILMISPI Terhadap Produk Hukum yang Inkonstitusional

Liputantimur.com, Makassar – Rentang waktu lahirnya Perppu Ciptaker dan penolakan Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Se-Indonesia (ILMISPI) terhadap Produk Hukum yang Inkonstitusional.

Kronologis. Tepat pada saat pidato pertama Presiden Joko Widodo setelah dilantik sebagai Kepala Negara Republik Indonesia yang kedua kalinya pada tanggal 20 Oktober 2019 muncul istilah Omnibus Law tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dan diusulkan oleh Pemerintah sejak tanggal 17 Desember 2019.

Hingga pada bulan Februari 2020, Presiden telah menyerahkan Draft Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan selanjutnya pada bulan April 2020, DPR membahas RUU tersebut pada Rapat Paripurna ke-13.

Pembahasan tingkat lanjut 27 April 2020 dilakukan oleh Panja atau Panitia Kerja yang dibentuk oleh badan legislatif DPR, terdiri dari 35 orang anggota dan 5 orang Pimpinan Baleg DPR.

Pembahasan dilakukan dalam jangka waktu 3 kali masa sidang yakni pada bulan Mei hingga Oktober 2020, dan selanjutnya RUU Ciptaker disahkan dalam Rapat Paripurna Senin 5 Oktober 2020.

Gelombang Penolakan UU Ciptakerja

Bermula pada tagar #GejayanMemanggil dan #GagalkanOmnibusLaw yang trending di twitter memancing para elemen Masyarakat, Buruh Tani hingga Mahasiswa bergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak di Yogyakarta.
Pada tanggal 1 Mei 2020.

Tagar #TolakOmnibusLaw digaungkan oleh para Buruh di moment May Day atau Hari Buruh Internasional sebagai bentuk protes, Hingga pada Juli 2020, Sejumlah massa aksi masih bergantian menggelar aksi unjuk rasa menolak omnibus law.

Penolakan terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia, namun Pemerintah dan DPR seakan tidak mendengarkan suara Masyarakat dan terus membahas UU cipta kerja meski dalam kondisi pandemi, hingga ditetapkannya pada tanggal 5 Oktober 2020.

Baca Tolak Omnimbus Law, FSPMI Gelar Unras

Dengan ditetapkannya UU tersebut, mahasiswa dan Masyarakat sontak menolak keputusan tersebut dengan cara melakukan aksi demonstrasi besar-besaran.

Sebelumnya telah terjadi aksi demonstrasi yang dikenal dengan Sedarah atau September berdarah. Setelah itu tagar #MosiTidakPercaya Kembali dibuat oleh Masyarakat dan elemen mahasiswa sebagai bentuk protes dan sempat menjadi tagar trending di dunia.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah konstitusi memutuskan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan cacat secara formil, inkonstitusional bersyarat.

Keputusan tersebut dibacakan pada tanggal 25 November 2021 dengan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam amar putusan yang dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.

Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Magari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minang Kabau serta Muchtar Said.

“Pembentukan UU cipta kerja bertentangan dengan UUd 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan selama dua tahun sejak putusan ini dibacakan”

Berdasarkan putusan tersebut, dalam kurung waktu dua tahun, apabila UU tersebut tidak mendapatkan perbaikan, maka dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Perppu Cipta Kerja Nomor 2 tahun 2022
Presiden menerbitkan Perppu cipta kerja nomor 2 tahun 2022 yang dianggap bermasalah dan tidak menghormati keputusan Mahkamah Lonstitusi.

Dasar hukum pembuatan Perppu sendiri diatur pada pasal 22 ayat 1 UUd 1945 yang dimana Perppu dapat diterbitkan apabila ada suatu hal kegentingan yang memaksa. Penjelasan terkait kegentingan memaksa telah dimuat oleh putusan MK Nomor 138/PUU/VII/2009.

Baca Hari Sumpah Pemuda Unras Warnai Kota Makassar

Pemerintah mengklaim bahwa pertimbangan dalam menerbitkan Perppu ciptaker sudah sangat matang untuk menghindari ancaman inflasi, stagflasi, krisis multisector, masalah suku bunga, kondisi geopolitik, krisis pangan serta melindungi pelaku usaha dalam hal antisipasi ekonomi global. Sekalipun hal tersebut bertentangan dengan peningkatan ekonomi sebesar 5,3% menurut center of economic and law studies (celios).

Persoalan kekosongan hukum pun tidak dapat dijadikan landasan atas terbitnya Perppu tersebut, karena UU ciptaker yang sebelumnya sudah menjadi jawaban dari persoalan tersebut, hanya saja memang perlu dilakukan revisi.

Penetapan Perrpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi UU

Tepat pada tanggal 21 maret 2023, Dewan Perwakilan rakyat melalui Rapat Paripurna ke 19 dalam masa persidangan IV Tahun sidang 2022-2023.

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan UU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang ciptaker jadi UU dapat setujui untuk disahkan menjadi UU”? tanya puan yang diikuti oleh ketukan palu tiga kali.

Sikap ILMISPI Tentang Penetapan Perppu No 2 tahun 2022 tentang Ciptaker Menjadi UU

Ikatan Lembaga mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik se-indonesia (ILMISPI) melalui Sekretaris Jendralnya, Reski Sudirman menyatakan sedikitnya ada 5 point yang sampai saat ini masih menjadi persoalan, dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah seiring dengan mendalamnya kajian yang dilakukan oleh setiap BEM FISIP-Se Indonesia.

1. Perppu Ciptaker lagi lagi disahkan secara terburu-buru dan dianggap masih minim pelibatan stakeholder termasuk unsur Buruh.

2. Perppu Ciptaker sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan UU Ciptakerja yang telah diuji formilkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat dikatakan bahwa Perppu Ciptaker juga cacat secara formil pembentukannya maupun materilnya.

3. UU Ciptaker yang diuji formilkan oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya cukup memberikan waktu kepada pemerintah dan juga DPR, untuk memperbaiki UU Ciptakerja, akan tetapi alih alih memperbaiki, justru menerbitkan Perppu yang sama sekali tidak ada kegentingan memaksa untuk diterbitkannya Perppu.

4. Perppu Ciptaker tidak terlalu urgent, mengingat UU Ciptaker menurut MK, tetap berlaku selama dua tahun sehingga pemerintah dan DPR harus memanfaatkan waktu tersebut untuk memperbaiki dengan membahas bersama pelibatan Masyarakat.

5. Perppu Ciptaker sebenarnya hanya berganti baju saja dengan UU Ciptakerja, jadi secara substansial materinya masih merugikan Masyarakat terutama kaum Buruh.

Sehingga dengan demikian, kami dari Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Se-Indonesia dengan lantang menolak putusan Dewan Perwakilan Rakyat tentang penetapan Perppu No 2 tahun 2022 tentang Ciptaker menjadi UU. Senin, 10 April 2023.

Penulis : Zul, Mahasiswa

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Kasus Pencabulan Anak Usia 3 Tahun Sudah Masuk Tahap Persidangan

Liputantimur.com | Makassar - 15 Juli 2024, Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali mencuat dan memicu perhatian publik. Kali ini, seorang anak...

Usut Tuntas Dugaan Pemotongan Insentif Pegawai Pemkot Surabaya

Liputantimur.com | Surabaya - Menindak lanjuti informasi dan temuan di masyarakat, Ketua Aliansi Madura Indonesia (AMI) Baihaki Akbar mendesak agar pihak KPK RI, BPK...

Penggerebekan di Kota Gaza dan Peningkatan Jumlah Syuhada Akibat Pembantaian

Liputantimur.com | Palestina - Hari ini, Minggu 14 Juli 2024, tentara pendudukan Israel terus melancarkan serangan kekerasan di Jalur Gaza, setelah pembantaian mengerikan yang dilakukannya...

Didi Sungkono : Oknum Polisi Kurangi BB Sabu, Harus di PTDH, Jangan Dilindungi oleh Pimpinan Polri

Liputantimur.com | Surabaya - Penangkapan 5 oknum anggota Polisi berdinas di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah (Jateng) terkait mengurangi barang bukti (BB) narkotika berjenis sabu...

Sedang Asik Berduaan Sambil Bugil Dalam Kamar, Seorang Oknum PNS di Mojokerto Digrebek Suami

Liputantimur.com | Mojokerto - Seorang oknum PNS di Mojokerto berinisial RP (34) digrebek saat asik berduaan sambil bugil dengan Pegawai Harian Lepas (PHL) di dalam kamar...

Judi Sabung Ayam Merajalela Oknum Terkesan Kebal Hukum

Liputantimur.com | Blitar - Viral di medsos dan media online, maraknya perjudian sabung ayam, meresahkan masyarakat yang keberadaannya di Wilayah Njari desa Bajang pembatasan...

Breaking News, Trump Tampak Terluka Diduga Mengalami Penembakan!

Liputantimur.com | Amerika - Mantan Presiden AS Donald Trump dievakuasi dan tampak terluka setelah suara tembakan terdengar di acara kampanyenya di Butler, Pennsylvania pada...

Satpol PP Bojonegoro Tertibkan Rumah Kos dari Perbuatan Asusila

Liputantimur.com | Bojonegoro - Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyewa rumah kos yang terindikasi melakukan pelanggaran tindak asusila, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bojonegoro...

Penyeludupan Halal, Cara Warga Gaza Bertahan Hidup

Liputantimur.com | Palestina -  Cara Warga Gaza bertahan hidup dengan melakukan penyelundupan barang secara halal di tengah gempuran serangan Israel. Seperti dilansir Spirit of Aqsa,...

Polisi Edukasi Bahaya Kekerasan Anak pada Guru Sekolah

Liputantimur.com | Sidoarjo - Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Sidoarjo secara masif memberikan edukasi, tentang upaya perlindungan sekolah terhadap bahaya kekerasan dan...

Pelanggaran, Oknum Perangkat Desa Cangaan Gunakan Mobil Siaga Desa Mengisi BBM Subsidi Pertalite

Liputantimur.com | Gresik - Pada tanggal 09 Juli 2024 Selasa malam telah ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum perangkat desa di Cangaan, Ujung Pangkah,...

PT Slamet Putra Rekanan PT Petrokimia Gresik Tidak Berikan Uang Pesangon ke Karyawannya Dari Tahun 2012 Hingga 2016

Liputantimur.com | Gresik - Para buruh atau karyawan PT Slamat Putra rekanan dari PT Petrokimia Gresik menuntut uang pesangon mereka. Karyawan PT Slamet Putra menceritakan,...

Serbuan Vaksin di Sinjai Barat Didampingi Tiga Babinsa

Liputantimur, Sinjai, Sulsel - Personil Komando Rayon Militer (Koramil) 1424-02 Sinjai Barat melakukan pendampingan dalam pelaksanaan vaksinasi bersama Warga dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM). Kegiatan...

Camat Galesong Utara Disinyalir Nekat Buat APHB di Atas Tanah Sengketa

Liputantimur, Takalar, Sulsel - Camat Gelesong Utara, Kabupaten Takalar AMRAN S.Sos selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS) disinyalir berani membuat Akte Pembagian Hak...

Heboh, Penemuan Mayat Tanpa Identitas, Lurah Lolu Utara Jelaskan Kronologinya 

Liputantimur.com, Palu - Berdasarkan laporan dari Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, bahwa telah ditemukan mayat hanyut tanpa identitas. Penemuan mayat itu...

Hadir di Webinar MTI Pada Webinar MTI, Marinus Gea Sampaikan Pemerintah sebagai Regulator Harus Buat Sistem Agar Dana Tidak Digunakan Sia-sia

Liputantimur, Jakarta - Millenial Talk Institute (MTI) menggelar acara catatan akhir tahun dengan mengadakan diskusi secara webinar mengangkat tema besar ‘Keberpihakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan...

Dt. Rajo Alam Buka kejuaraan Sepak Takraw Pemuda Astek

Liputantimur, Padang, Sumbar - Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Dt. Rajo Alam, SH.MM membuka secara resmi turnamen sepak takraw Pemuda Astek Kelurahan...

Jelang Lebaran, Anggota DPRK Gayo Lues Bagi Takjil

Liputantimur, Gayo Lues, Aceh - H.Idris Arlem Anggota DPRK Gayo Lues dari Fraksi Partai Demokrat bagi takjil. Jum’at (29/04/2022). Politisi Partai Demokrat berikan ke Warga...

KKG PJOK Tallo dan FOPI Kota Makassar Sosialisasi Cabang Olahraga Petanque

Liputantimur.com, Makassar - Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) Tallo bersamaFederasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) kota Makassar adakan sosialisasi Cabang...

Kodim 0906/Kutai Kartanegara Kembali Gelar Serbuan Vaksinasi

Liputantimur, Kutai Kartanegara, Kaltim - Kodim 0906/Kutai Kartanegara (Kkr) kembali gelar serbuan vaksinasi di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Jum'at (22/04/2022). Serbuan...

Ketua Spensa Ikut Wisata Rally Benteng Kupa 2022, Ini alasannya

Liputantimur.com, Makassar - Wisata rally Benteng Kupa resmi digelar ditandai dengan acar seromony dan pelepasan peserta rally pada Jumat (24/06/2022). Beberapa pengurus Ikatan Alumni...