Beranda HUKRIM Perppu Ciptaker dan Penolakan ILMISPI Terhadap Produk Hukum yang Inkonstitusional

Perppu Ciptaker dan Penolakan ILMISPI Terhadap Produk Hukum yang Inkonstitusional

Liputantimur.com, Makassar – Rentang waktu lahirnya Perppu Ciptaker dan penolakan Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Se-Indonesia (ILMISPI) terhadap Produk Hukum yang Inkonstitusional.

Kronologis. Tepat pada saat pidato pertama Presiden Joko Widodo setelah dilantik sebagai Kepala Negara Republik Indonesia yang kedua kalinya pada tanggal 20 Oktober 2019 muncul istilah Omnibus Law tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dan diusulkan oleh Pemerintah sejak tanggal 17 Desember 2019.

Hingga pada bulan Februari 2020, Presiden telah menyerahkan Draft Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan selanjutnya pada bulan April 2020, DPR membahas RUU tersebut pada Rapat Paripurna ke-13.

Pembahasan tingkat lanjut 27 April 2020 dilakukan oleh Panja atau Panitia Kerja yang dibentuk oleh badan legislatif DPR, terdiri dari 35 orang anggota dan 5 orang Pimpinan Baleg DPR.

Pembahasan dilakukan dalam jangka waktu 3 kali masa sidang yakni pada bulan Mei hingga Oktober 2020, dan selanjutnya RUU Ciptaker disahkan dalam Rapat Paripurna Senin 5 Oktober 2020.

Gelombang Penolakan UU Ciptakerja

Bermula pada tagar #GejayanMemanggil dan #GagalkanOmnibusLaw yang trending di twitter memancing para elemen Masyarakat, Buruh Tani hingga Mahasiswa bergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak di Yogyakarta.
Pada tanggal 1 Mei 2020.

Tagar #TolakOmnibusLaw digaungkan oleh para Buruh di moment May Day atau Hari Buruh Internasional sebagai bentuk protes, Hingga pada Juli 2020, Sejumlah massa aksi masih bergantian menggelar aksi unjuk rasa menolak omnibus law.

Penolakan terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia, namun Pemerintah dan DPR seakan tidak mendengarkan suara Masyarakat dan terus membahas UU cipta kerja meski dalam kondisi pandemi, hingga ditetapkannya pada tanggal 5 Oktober 2020.

Baca Tolak Omnimbus Law, FSPMI Gelar Unras

Dengan ditetapkannya UU tersebut, mahasiswa dan Masyarakat sontak menolak keputusan tersebut dengan cara melakukan aksi demonstrasi besar-besaran.

Sebelumnya telah terjadi aksi demonstrasi yang dikenal dengan Sedarah atau September berdarah. Setelah itu tagar #MosiTidakPercaya Kembali dibuat oleh Masyarakat dan elemen mahasiswa sebagai bentuk protes dan sempat menjadi tagar trending di dunia.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah konstitusi memutuskan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan cacat secara formil, inkonstitusional bersyarat.

Keputusan tersebut dibacakan pada tanggal 25 November 2021 dengan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam amar putusan yang dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.

Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Magari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minang Kabau serta Muchtar Said.

“Pembentukan UU cipta kerja bertentangan dengan UUd 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan selama dua tahun sejak putusan ini dibacakan”

Berdasarkan putusan tersebut, dalam kurung waktu dua tahun, apabila UU tersebut tidak mendapatkan perbaikan, maka dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Perppu Cipta Kerja Nomor 2 tahun 2022
Presiden menerbitkan Perppu cipta kerja nomor 2 tahun 2022 yang dianggap bermasalah dan tidak menghormati keputusan Mahkamah Lonstitusi.

Dasar hukum pembuatan Perppu sendiri diatur pada pasal 22 ayat 1 UUd 1945 yang dimana Perppu dapat diterbitkan apabila ada suatu hal kegentingan yang memaksa. Penjelasan terkait kegentingan memaksa telah dimuat oleh putusan MK Nomor 138/PUU/VII/2009.

Baca Hari Sumpah Pemuda Unras Warnai Kota Makassar

Pemerintah mengklaim bahwa pertimbangan dalam menerbitkan Perppu ciptaker sudah sangat matang untuk menghindari ancaman inflasi, stagflasi, krisis multisector, masalah suku bunga, kondisi geopolitik, krisis pangan serta melindungi pelaku usaha dalam hal antisipasi ekonomi global. Sekalipun hal tersebut bertentangan dengan peningkatan ekonomi sebesar 5,3% menurut center of economic and law studies (celios).

Persoalan kekosongan hukum pun tidak dapat dijadikan landasan atas terbitnya Perppu tersebut, karena UU ciptaker yang sebelumnya sudah menjadi jawaban dari persoalan tersebut, hanya saja memang perlu dilakukan revisi.

Penetapan Perrpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi UU

Tepat pada tanggal 21 maret 2023, Dewan Perwakilan rakyat melalui Rapat Paripurna ke 19 dalam masa persidangan IV Tahun sidang 2022-2023.

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan UU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang ciptaker jadi UU dapat setujui untuk disahkan menjadi UU”? tanya puan yang diikuti oleh ketukan palu tiga kali.

Sikap ILMISPI Tentang Penetapan Perppu No 2 tahun 2022 tentang Ciptaker Menjadi UU

Ikatan Lembaga mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik se-indonesia (ILMISPI) melalui Sekretaris Jendralnya, Reski Sudirman menyatakan sedikitnya ada 5 point yang sampai saat ini masih menjadi persoalan, dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah seiring dengan mendalamnya kajian yang dilakukan oleh setiap BEM FISIP-Se Indonesia.

1. Perppu Ciptaker lagi lagi disahkan secara terburu-buru dan dianggap masih minim pelibatan stakeholder termasuk unsur Buruh.

2. Perppu Ciptaker sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan UU Ciptakerja yang telah diuji formilkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat dikatakan bahwa Perppu Ciptaker juga cacat secara formil pembentukannya maupun materilnya.

3. UU Ciptaker yang diuji formilkan oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya cukup memberikan waktu kepada pemerintah dan juga DPR, untuk memperbaiki UU Ciptakerja, akan tetapi alih alih memperbaiki, justru menerbitkan Perppu yang sama sekali tidak ada kegentingan memaksa untuk diterbitkannya Perppu.

4. Perppu Ciptaker tidak terlalu urgent, mengingat UU Ciptaker menurut MK, tetap berlaku selama dua tahun sehingga pemerintah dan DPR harus memanfaatkan waktu tersebut untuk memperbaiki dengan membahas bersama pelibatan Masyarakat.

5. Perppu Ciptaker sebenarnya hanya berganti baju saja dengan UU Ciptakerja, jadi secara substansial materinya masih merugikan Masyarakat terutama kaum Buruh.

Sehingga dengan demikian, kami dari Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Se-Indonesia dengan lantang menolak putusan Dewan Perwakilan Rakyat tentang penetapan Perppu No 2 tahun 2022 tentang Ciptaker menjadi UU. Senin, 10 April 2023.

Penulis : Zul, Mahasiswa

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Seorang Caleg Terpilih di Mamasa Kini Tersandung Kasus Dugaan Ijazah Palsu?

Liputantimur.com | Mamasa - Seorang calon legislatif (caleg) di Kabupaten Mamasa kini tersandung kasus dugaan ijazah palsu usai dilaporkan di Polda Sulbar bertempat di...

Banyak Pasukan Israel Angkat Kaki dari Gaza, Netanyahu Berupaya Cari Aman

Liputantimur.com | Palestina - Senin 8 April 2024, Israel menyisakan satu brigade di Jalur Gaza selatan setelah menarik banyak pasukannya dari daerah itu. Sementara Hamas...

Lebih dari 600 Ribu Anak di Rafah Kelaparan

Liputantimur.com| Palestina - Senin 8 April 2024, Juru bicara Dana Anak-anak PBB (UNICEF), James Elder, meningkatkan kewaspadaan atas situasi mengerikan yang dialami lebih dari...

“Polda Sulsel Periksa Rektor UNM Terkait Skandal Pungli CPNS: Siapa Pelakunya?”

LIPUTANTIMUR.COM |MAKASSAR – Penyidik Ditreskimsus Polda Sulawesi Selatan memeriksa Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husain Syam terkait dugaan skandal pungutan liar rekrutmen CPNS...

Anak-anak Gaza Menghadapi Jalan Panjang Menuju Kesembuhan

Liputantimur.com | Palestina - Para ahli mengecam kerusakan psikologis akibat kurangnya pendidikan ditambah dengan pemboman, kelaparan, penyakit dan kehilangan, Jum'at 05 April 2024. Dimana delapan...

Rakyat Turki Turun ke Jalan, Tuntut Dihentikan Genosida di Gaza

Liputantimur.com | Turki - Kamis 04 April 2024 Demonstrasi besar-besaran digelar di ibu kota Turki, Ankara mendukung rakyat Palestina dan menuntut diakhirinya genosida yang...

Hampir 200 Pekerja Kemanusiaan di Palestina Gugur Sejak Oktober

Liputantimur.com | Palestina - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan, “sedikitnya 196 pekerja kemanusiaan terbunuh sejak Oktober” di Jalur Gaza, menyusul tragedi terjadinya pembunuhan pekerja bantuan...

Israel Diduga Sengaja Targetkan Relawan Kemanusiaan di Gaza

Liputantimur.com | Palestina - Rabu 3 April 2024, Lembaga pengawas dan cek fakta, Bellingcat dalam laporannya, Selasa (2/4), membenarkan serangan udara Israel di Gaza membuat...

Disinyalir Berupaya Membungkam Pers, Kuasa Hukum Ilham Rajab Layangkan Somasi Perusahaan Media

Liputantimur.com || Makassar - Salah satu  ketentuan yang diberlakukan tentang tanggung jawab institusi pers dari setiap pemberitaan yang disebar ke wilayah publik yang secara...

300 Mayat di Kompleks Shifa dan Kehancuran yang Meluas Setelah Tentara Israel Mundur

Liputantimur.com || Palestina - Senin 1 April 2024. Sumber-sumber Palestina mengumumkan pada hari Senin bahwa tentara Israel menarik diri dari Kompleks Medis Shifa di...

Orang Tua Korban Pelecehan Tunjuk Elhan Law Firm Sebagai Kuasa Hukumnya

Liputantimur.com | Makassar - Tidak terimah anaknya mendapat perlakukan Pelecehan Seksual disalah satu hotel, Seorang ibu rumah tangga (IRT) di jalan daeng kuling parangtambung...

Demonstrasi Besar-besaran di Yaman, Irak dan Yordania untuk Mendukung Palestina

Liputantimur.com || Palestina - Hari ini, Jumat 29 Maret 2024, demonstrasi terjadi di Irak, Yordania, dan Yaman untuk mendukung Jalur Gaza, yang terus menerus...

Hilang Saat Berada di Jakarta, Wartawan Online Babel diduga diculik OTK

Jakarta, Liputantimur.com - EDJ (36) wartawan PT. Jurnalis Nusantara Satu Kabiro Provinsi Babel yang juga anggota Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Setwil Babel diduga...

Babinsa Koramil Tenggarong Dampingi UMKM Unggulan

Liputantimur, Kutai Kartanegar, Kaltim -  Babinsa selalu aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat di wilayah binaannya. Baik dalam bidang keamanan, edukasi, kegiatan dari pemerintah, hingga...

Kinerja Hebat : Sat Pol PP Kota Makassar BKO Ujung Pandang lakukan Pengamanan Gereja – Demi mewujudkan Trantibum

Liputantimur.com, Makassar - Sat pol PP Kota Makassar BKO Kecamatan Ujung Pandang Bersama TNI Polri turunkan personel dalam upaya memberikan pengamanan gereja serta lancarnya...

Kapolres Sinjai Berikan Reward Kepada Personelnya

Liputantimur, Sinjai, Sulsel - – Kapolres Sinjai, Ajun Komisaris Besar Polisi (Akbp) Iwan Irmawan, S.Ik., M.Si kembali menganugerahi reward kepada personelnya yang berprestasi. Disiplin dalam...

Polda Kalsel Dinilai Tidak Becus, Tim Advokasi Jurkani Minta Bareskrim Mabes Polri

Liputantimur. Tanah Bambu, Kalsel - Tim Advokasi Jurkani meminta Bareskrim Mabes Polri mengambil alih kasus penganiayaan yang berujung kematian seorang advokat di Tanah Bumbu,...

Babinsa Kota Bangun Sertu Yuwono Lakukan Pendampingan Dalam Kegiatan Sunatan Massal

KUTAI KARTANEGARA. liputantimur.com - Babinsa Koramil 0906-09/Kota Bangun (Koba) Kodim 0906/Kutai Kartanegara (Kkr) Sertu Yuwono menghadiri acara sunatan massal dalam rangka Milad Muhaddiyah yang ke...

Ketua Spensa Ikut Wisata Rally Benteng Kupa 2022, Ini alasannya

Liputantimur.com, Makassar - Wisata rally Benteng Kupa resmi digelar ditandai dengan acar seromony dan pelepasan peserta rally pada Jumat (24/06/2022). Beberapa pengurus Ikatan Alumni...

Polsek Tinggimoncong Lakukan Antisipasi Membludaknya Pendaki Ke Gunung Bawakaraeng

Liputantimur.com | Gowa, Sulsel - Sebagai bentuk antisipasi terjadinya lonjakan pengunjung bawakaraeng dalam rangka puncak perayaan hari Sumpah Pemuda jajaran kepolisian Resor Gowa melalui...

Erick Perwakilan Media Swara Bhayangkara, Ucapkan Selamat Bertugas kepada Kapolda Riau yang baru

Liputantimur.com, Pakanbaru- Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi sejumlah jabatan perwira tinggi diantaranya beberapa Kapolda, Melalui surat telegram nomor ST/2568/KEP./2021 tanggal 17...