Liputantimur.com, Nunukan – Aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan, akhirnya diputuskan oleh Pihak PLN pada hari Minggu, 21 Mei 2023.
Pasalnya, tindakan tersebut menuai kontroversi, seperti dikatakan Departemen Pengembangan Organisasi
EK LMND Nunukan, Jefri Lamadike.
Diputusnya aliran listrik kata Jefri dikerenakan penuggakkan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit.
“Penunggakan sebesar Rp145 juta yang jatuh tempo setiap tanggal 21 sebulan itu pun menjadi sorotan Publik. Seharusnya pihak PLN harus memberikan waktu pihak rumah sakit hingga hari senin dikarenkan, hari minggu adalah hari libur pihak rumah sakit tidak bisa melakukan transaksi melawati bankaltimtara di tambah dengan pelayanan rumah sakit berhubungan dengan Kesehatan para pasien di rumah sakit.” Jelasnya.
Jika pemutusan ini sesuai dengan SOP PLN yang berlaku, sambung Jefri, apakah pihak PLN tidak mempunyai kasadaran akan pentingnya aliran listrik di rumah sakit terhadap pasien.
“Dan jika sesuai SOP kemana SOP terhadap pelanggan listrik PLN selama ini. Terjadinya pemadaman listrik secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Untuk rumah sakit daerah kab. Nunukan juga perlu adanya pengawasan dari DPRD Kab. Nunukan yang berhubungan dengan anggaran. Dikarenakan, sekelas rumah sakit yang bertempat di Kabupaten Nunukan mengalami kekurangan anggaran. Dan, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi KALTARA harus turun tangan untuk mengaudit manajemen keuangan di RSUD Kab. Nunukan” katanya.
Baca Pemutusan Listrik Warga Dinilai Tak SOP, Massa TODDOPULI Gruduk PLN Sungguminasa
Jefri melanjutkan, kenapa perlu adanya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) karena adanya temuan di RSUD Nunukan yang sampai hari ini masih janggal.
“Temuan tersebut antara lain Temuan dari Inspektorat Nunukan berupa pajak sebesar Rp1,1 Miliar yang harus dibayar RSUD Nunukan pada tahun 2021, ternyata tidak memiliki bukti setor dan adanya kebakaran ruang Keuangan yang mengakibatkan dokumen pertanggungjawaban Keuangan ikut terbakar . Dalam kejadian ini juga Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan terdiam di bawah arus listrik entah kemana hingga belum membuka suara tentang persoalaan yang menyangkut Kesehatan Nunukan. Seharusnya pemerintahan daerah sebagai solusi yang mengambil kebijakan dalam persoalan ini. Bukannya berdiam diri” kuncinya.
Hingga berita ini diterbitkan pihak PLN dan Pemda Nunukan sementara berusaha dikonfirmasi. (Tim/*)