Liputantimur.com | Gowa – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Inakor Gowa resmi laporkan Sekretaris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, ke Kejaksaan Negeri Gowa, Rabu (24/07/2024).
LSM Inakor Gowa melaporkan SekWan dan ketua DPRD Gowa terkait hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana surat nomor 46.A/LHP/XIX.MKS/05/2022 tentang penggunaan dana Reses Triwulan III Tahun 2021 yang naik 100% tanpa disertai kajian perubahan anggaran.
Nurdin S.IP selaku Direktur Investigasi LSM Inakor Gowa membenarkan pelaporan tersebut. Kami sudah laporkan ke Kejaksaan Negeri Gowa dengan nomor surat 005/LP/INAKOR/DPD/VII/2024,” kata Nurdin yang akrab di sapa Nuna saat di temui di warkop Mallombasang samping kejaksaan Negeri Gowa, Rabu (24/07/2024).
Ia menjelaskan bahwa ada beberapa pokok laporan salah satunya mengenai pelaksanaan belanja dana Reses yang tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga dan pembayaran belanja pada pihak ketiga atas kegiatan reses triwulan III tahun 2021 mendahului penetapan APBD perubahan.
lebih lanjut, bahwa kenaikan dana Reses Triwulan III Tahun 2021 dari Rp.652.590.000,00 menjadi Rp.1.275.120.000,00 yang tidak disertai analisis objektif, alasan dan perhitungan penambahan anggaran diduga merugikan keuangan negara,” jelas Nuna.
Selain itu, besarnya Sewa Transportasi, sewa alat kantor, serta makan minum jamuan tamu yang mencapai Rp. 2.832.720.000,00 di mana kegiatan tersebut diduga tidak dilaksanakan dan anggarannya di serahkan kepada masing-masing anggota DPRD,” tambahnya.
“Kami selaku lembaga kontrol akan mengawal temuan BPK ini dan meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri Gowa agar segera memeriksa SekWan dan Ketua DPRD Gowa dan ambil tindakan tegas kepada semua yang terlibat, khusus kepada pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Dan temuan ini harus bisa menjadi pembelajaran besar agar tidak ada lagi oknum-oknum yang coba main-main dengan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD,” tegas Nuna.(*)