Beranda PEMERINTAHAN Tak Semua Wajib Pajak Kota Makassar Kena Kanaikan PBB yang Tinggi, ada...

Tak Semua Wajib Pajak Kota Makassar Kena Kanaikan PBB yang Tinggi, ada Juga yang Turun, Ini  Alasannya

Liputantimur.com, Makassar – Target PAD Kota Makassar dari sektor PBB  pada 2022 sebesar Rp.275 miliar, naik sebesar Rp.95 miliar atau 34 persen dari tahun 2021 yang nilainya sebesar Rp.180  miliar.

Ikut mengalami kenaikan ialah target perolehan PBB Kecamatan Ujung Pandang, dari Rp.16 miliar pada 2021, naik sebesar Rp.9 miliar (33,5 persen) menjadi Rp.27 miliar pada tahun ini.

Sampai 30 Mei 2022 realisasi penerimaan PBB Kecamatan Ujung Pandang sebesar 1,6 miliar atau 5 persen dari target yang dipasang.Walau demikian Pemkot Makassar opitimis Kecamatan Ujung Pandang mampu mencapai targetnya hingga September 2022.

Pasalnya, banyak pelaku usaha skala besar di kecamatan ini. Selain itu, kalau semua wajib pajak membayar PBB, realisasinya mencapai Rp.28 miliar karena terdapat hutang pajak yang belum dibayar sebesar Rp.22 milar lebih.

Kata lain potensi PBB Kecamatan Ujung Pandang jika dibulatkan angkanya sebesar Rp.50 miliar (Rp.27 miliar  target + 22 miliar lebih berupa hutang wajib pajak).

“Sebab itu kalau semua wajib pajak taat, realisasi PBB Kecamatan Ujung Pandang bisa sampai Rp.28 miliar”, kata  Kepala Tata Usaha (KTU) PBB Kota Makassar Indirwan Dermayasasi di hadapan seluruh kepala kelurahan, Tomas, Pj LPM, Pj Ketua RTRW Kecamatan Ujung Pandang dalam acara “Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan” di Kantor Kecamatan Ujung Pandang Jln.Samiun, Kota Makassar, Senin (30/05/2022) pukul.09.35 Wit.

Pemutahiran harga tanah

Sejauh ini ada selisih harga tanah di NJOP dengan harga tanah di lapangan. Misalkan di NJOP harga tanah 10 juta per meter, ternyata saat transaksi penjualan hargnya lebih besar yakni Rp.25 juta per meter.

Dermayasasi memberikan contoh  transaksi jual beli Ruko di Jln.Pattimura Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang. Luas ruko 11,5 x 20 meter persegi  dan luas bangunan 10 x 20 meter persegi  tiga lantai.

Setelah dilakukan perhitungAn, ditemukan harga bangunan sebesar Rp.3 miliar dan harga penawaran tanahnya Rp.11,5 miliar atau  harga negonya sebesar Rp.11 miliar.

Jadi harga tanahnya Rp.34 juta per meter, lebih tinggi Rp. 12 juta dari harga di NJOP yang hanya sebesar Rp.22 juta.

Hal yang sama juga dijumpai pada transaksi jual-bei Ruko Jln.Penghibur. Harga penawaran  ruko Rp.14 miliar dan harga negonya Rp.14 miliar. Pasca perhitungan, ketahuan harga tanahnya sebesar Rp.35 juta per meter sementara NJOP sebesar Rp.23,950 juta per meter.

Masih banyak contoh lagi.Semua itu, lanjut Dermayasasi,  dijadikan  dasar pertimbangan Pemkot Makassar melakukan pemutahiran harga tanah.

“Dalam melakukan pemutahiran harga pemerintah mengacu pada data-data ril di lapangan dan beberapa pertimbangan lain, ada parameternya, tidak asal menaikkan”, katanya.

Kepala Tata Usaha (KTU) PBB Pemkot Makassar Indirwan Dermayasasi, “Tak semua kena kenaikan PBB tinggi 300 persen, ada juga yang tidak naik, malah ada yang turun,tergantung posisi tanah”.

Pemerinah  tak punya keinginan merugikan rakyat sebab prinsipnya nilai NJOP harus di bawah harga jual tanah. Tidak sebaliknya, harga jual lebih rendah dari NJOP. Apalagi semakin tinggi nilai NJOP semakian tinggi pula harga jual tanah.

“Misalkan ada kebutuhan mendesak sehingga harus memohon kredit perbankan. Dalam penentukan besaran kredit, pihak perbankan menggunakan dasar NJOP, semakin besar nilai NJOP tanah semakin besar pula kredit yang dapat diberikan”, tuturnya.

Keberatan dan pengurangan

Wajib pajak bisa melakukan keberatan atau meminta pengurangan nilai PBB yag harus dibayar. Keberatan didasari adanya kekeliruan pemerintah dalam penentuan NJOP. Sedangkan pengurangan didasari oleh ketidak mampuan ekonomi wajib pajak.

“Jadi beda antara keberatan dengan pengurangan nilai PBB. Dasarnya keberatan ialah kekeliruan dalam penentuan NJOP, sedangkanya dasar pengajuan permohonan pengurangan PBB ialah ketidakmampuan ekonomi wajib pajak”, kata  Dermayasasi.

Pj Ketua RW003 Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Ichwansyah Akil (Iwan Toi), “Kebijakan menaikkan PBB sangat tinggi dan mendadak merupakan kebijakan tidak populer. Mestinya kenaikan PBB step by step”

Kekeliruan penentuan nilai NJOP biasanya terjadi karena ada perubahaan posisi bangunan,sebelumnnya berada di jalan kelas satu, karena ada pembangunan, berubah posisi ke jalan kelas dua,kelas tiga, atau masuk lorong.

Kerena perubahan kelas dari tinggi ke rendah, otomatis nilai jual tanah turun,sementara NJOP tidak turun. Karena itu pihak wajib pajak dapat mengajukan keberatan yang ditujukan kepada kepala kelurahan setempat disertai dengan bukti-bukti perubahan-perubahan tersebut.

“Karena adanya perubahan seperti itu bisa saja NJOP sebelumnya tinggi menjadi rendah.Sebaliknya dari rendah menjadi tinggi. Apalagi di beberapa kecamatan NJOP nya memang rendah.Jadi, tidak semua PBBnya warga naik tinggi sampai 300 persen.Ada juga yang turun, tergantung posisi tanah,dll”, tambahnya.

Terkait dengan pengurangan nilai PBB yang harus dibayarkan, Dermayasasi mengatakan, ada empat golongan wajib pajak yang dapat diberikan pengurangan yakni warga tidak mampu, pensiunan (purnawirawaan,red),  veteran, dan usaha rumahan yang mengalami kebangkrutan.

“Untuk mendapatkan pengurangan pembayaran PBB yang ditetapkan, pihak wajib pajak diminta menyertai permohonannya dengan keterangan tidak mampu atau keterangan bangkrut dari kelurahan,  dokomuen veteran dan pensiunan dari instansi terkait”, urai Dermayasasi.

Pelan-pelan

Sejumlah Pj LPM dan Ketua RTRW menyangkan sikap Pemerintah Kota Makassar yang  tiba-tiba menaikkan PBB dalam jumlah besar hingga 300 persen.

Idealnya, kenaikan dicicil, tahun pertama misalnya 50 persen dan seterusnya hingga 300 persen pada tahun terakhir. Dengan demikian tidak memberatkan masyarakat apalagi ekonomi belum pulih karena hantaman pandemi Covid-19.

“Jangan terlalu paksakan masyarakat yang anjlok ekonominya karena Covid-19 untuk membayar PBB yang naiknya sangat tinggi “ kata Pj Ketua LPM Kelurahan Maloku Wandi Salim.

“Sulit kami menjelaskan kepada masyarakat sehingga sadar dan mau menerima dan membayar PBB yang angkanya sudah naik ratusan persen”, kata ketua RT dari Kelurahan Losari.

Pj Ketua RW Kelurahan Baru Ichwansyah Akil (Iwan Toi) mengatakan, kebijakan pemkot  yang menaikkan PBB hingga 300 persen merupakan kebijakan yang tidak populer. Mengapa mendadak, tidak step by step, pelan-pelan”, katanya.

“Jangan terlalu paksakan masyarakat yang anjlok ekonominya karena Covid-19 untuk membayar PBB yang naiknya tinggi “, tambah Pj Ketua LPM Kelurahan Maloku Wandi Salim.

Menjawab keluhan waga Dermayasasi mengatakan, warga masyarakat dapat meminta keringanan  atau pengurangan kepada Pemkot Makassar melalui pihak kelurahan. Semua masukan akan ditampung untuk disampaikan kepada pimpinan.

Hadir dalam giat tahunan ini masing-masing Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Hj Andi Suhada Sappaile, Camat Ujung Pandang Syahrial Samsuri, Sekcam Ujung pandang Aril Syahbani Kahar, 10 kepala kelurahan seKecamatan Ujung Pandang, sejumlah Pj LPM, RTRW dan tokoh masyarakat.

Camat Syarial Samsuri berharap peserta yang hadir, utamanya Pj RTRW dan LPM, dapat mensosialisasikan kepada warganya apa yang diperoleh dari para pemateri terkait pencapaian PBB Kecamatan Ujung pandang, utamanya dari Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dari Fraksi PDIP Hj Andi Suhada Sappaile dan dari KTU PBB pemkot  Makassar Indirwan Darmayasasi.

“Sosialisasikan apa yang didapatkan di sini, utamanya pesan-pesan dari Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Hj Andi Suhada Sappaile dan dari Bapenda,terkait pencapaian pajak. Jika pajak bisa maksimal sampai dengan 2 triliun, akan dikembalikan juga kepada masyarakat”, kata Syahrial sekaligus membuka dengan resmi Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Kecamatan Ujung Pandang(*)

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Truk Proyek Antri BBM Subsidi Dikeluhkan, FM : Banyak Kejanggalan

Liputantimur.com | Tarakan – Panjangnya antrian dan kemacetan acap hari terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tarakan merupakan fenomena sosial yang...

Sikap Oknum ASN Viral, APKAN Sinjai : Minta Bupati Memperjelas Sanksi

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Viral, Video beredar di sosial media Oknum ASN yang memakai baju Dinas menendang motor pengendara seorang perempuan di Kabupaten Sinjai. Dimana...

RDP Ditolak, Keluarga Ayu Andira Kecewa, Samsul : Dimana Fungsi Wakil Rakyat?

Liputantimur.com, Makassar, Sulsel - Permintaan/permohonan RDP dari keluarga Almarhumah Sri Hastuti Ayu Andira yang meninggal secara tidak wajar di Mamasa Sulbar justru mengecewakan bagi...

DPO Curnak Dihadiahi Timah Panas Oleh Resmob Paneki Res Donggala 

Liputantimur.com, Donggala - Tim Resmob Paneki Polres Donggala akhirnya berhasil menciduk HK alias Suanto (34) di Desa Wombo Mpanau Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala. Dimana diketahui...

Gelapkan Uang Perusahaan Alfamidi, Kepala Toko Si AC Diamankan Polres Palu

Liputantimur.com, Palu - Kepolisian Sektor (Polsek) Palu Selatan menciduk oknum Kepala Toko Alfamidi Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, terkait penggelapan...

Sat Resnarkoba Polres Donggala Ciduk Kurir dan Pengguna di Lalundu

Liputantimur.com, Donggala - Satuan Reserse (Sat Res) Narkoba Polres Donggala kembali menciduk dua orang pemakai dan kurir narkoba di Desa Lalundu Kecamatan Riopakava, Kabupaten...

Grebek Pelaku Judi Kupon Putih di Donggala, KBO Reskrim Jelaskan Kronologinya

Liputantimur.com, Donggala - Tim Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Donggala sekitar pukul 15.00 Wita, di Desa Kola-Kola, Banawa Tengah, Kabupaten Donggala lagi, berhasil...

Kantor DPMPTSP di Geledah, Ini Kata Kasi Penkum Kejati Sulteng 

Liputantimur.com, Palu - Belum lama ini informasi penggeledahan Kantor Dinas Penenaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Tengah (Sulteng), telah menjadi perbincangan dikalangan...

Diduga terlibat Pengeroyokan, Selebgram BE Diperiksa Polisi, Ini Katanya

Liputantimur.com, Makassar - Kasus pengeroyokan yang diduga melibatkan selegram Makassar inisial BE di jalan Sinassara kecamatan Tallo kini memasuki babak baru. Sabtu (13/8/2022). Kasus pengeroyokan...

Ketua DPC AWPI Gowa Sorot Pelayanan BPHTB di BAPENDA

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kabupaten Gowa, Asywar S.ST.,S.H, menyoroti pelayanan pembayaran Biaya Perolehan Hak...

Resmi Terima Mandat, Arifuddin Siap Besarkan DPD BAIN HAM RI Gowa

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Arifuddin Resmi menerima mandat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  (DPD BAIN HAM...

Penimbunan BBM Solar Di Takalar Berhasil Diungkap Oleh Lembaga Poros Rakyat, Ini Kata Pihak Polres Takalar

Liputantimur.com, Takalar - Dugaan kelangkaan Solar subsidi yang terjadi akhir-akhir ini salah satunya disebabkan oleh adanya kasus penimbunan di beberapa daerah. Kondisi tersebut lantas...

Perjumpaan Dua Sahabat Lama

Liputantimur, Jakarta, – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Polda Metro Jaya disambut langsung Kapolda...

Banjir Di Sejumlah Daerah, Brimob Bone Laksanakan Ini

Liputantimur.com - Watampone. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bone sejak malam hingga pagi mengakibatkan sejumlah Desa di 4 Kecamatan terendam banjir. Merespon kejadian tersebut,...

Silaturahmi Bersama Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pecinta Tanah Air Indonesia, Dandim 0906/Kutai Kartanegara Harapkan Jaga dan Rawat Kebhinnekaan

KUTAI KARTANEGARA.liputantimur.com - Guna menjalin komunikasi bersama komponen masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Dandim 0906/Kutai Kartanegara (Kkr) Letkol Inf. Jeffry...

TP PKK Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Masa Bhakti 2022-2027 Rersmi Terbentuk

Liputantimur.com, Makassar -  Ketua TPP PKK Kelurahan Baru Kecamatan  Ujung Pandang Suriana Fajar Harianto melantik  24 orang Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) ...

Wabup Sinjai Resmikan TBM Bulu Pacci Alenangka

Liputantimur.com, Sinjai - Taman Bacaan Masyarakat menjadi salah satu wadah tempat berkumpulnya masyarakat, mulai usia kanak-kanak hingga orang tua. Pada Senin, 28 Maret 2022, Mahasiswa...

Disnaker Kota Makassar Lakukan Pelatihan Keterampilan Berdasarkan Klaster Kompetensi

Liputantimur.com | Makassar, Sulsel - Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nielma Palamba membuka Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Kejuruan Hantaran)...

Aktivis Gerakan Pemuda Demokratik, Desak Kapolda NTT Evaluasi Kinerja Subdit Tipikor

LIPUTANTIMUR, NTT - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) mesti harus mengevaluasi kinerja dari Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipikor) di tiap Kepala Kepolisian...

Berhasil Tangkal Penularan Covid Omicron, Ini Apresiasi Gubernur ke Satgas

Liputantimur.com, Palu - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) H. Rusdy Mastura, melalui juru bicara Pusdatina Covid -19 Provinsi Sulteng mengapresiasi dan berterimakasih kepada Masyarakat Jajaran...

Kasus Petani di Sinjai Barat, Kuasa Hukum Tempuh Restorative Justice

Liputantimur.com, Sinjai - Pemerintah Desa Turungan Baji dengan melibatkan beberapa unsur melakukan mediasi atas sengketa tanah warganya. Di mana sebelumnya dugaan kasus pengrusakan tanaman Bahtiar...