Beranda PEMERINTAHAN Tak Semua Wajib Pajak Kota Makassar Kena Kanaikan PBB yang Tinggi, ada...

Tak Semua Wajib Pajak Kota Makassar Kena Kanaikan PBB yang Tinggi, ada Juga yang Turun, Ini  Alasannya

Liputantimur.com, Makassar – Target PAD Kota Makassar dari sektor PBB  pada 2022 sebesar Rp.275 miliar, naik sebesar Rp.95 miliar atau 34 persen dari tahun 2021 yang nilainya sebesar Rp.180  miliar.

Ikut mengalami kenaikan ialah target perolehan PBB Kecamatan Ujung Pandang, dari Rp.16 miliar pada 2021, naik sebesar Rp.9 miliar (33,5 persen) menjadi Rp.27 miliar pada tahun ini.

Sampai 30 Mei 2022 realisasi penerimaan PBB Kecamatan Ujung Pandang sebesar 1,6 miliar atau 5 persen dari target yang dipasang.Walau demikian Pemkot Makassar opitimis Kecamatan Ujung Pandang mampu mencapai targetnya hingga September 2022.

Pasalnya, banyak pelaku usaha skala besar di kecamatan ini. Selain itu, kalau semua wajib pajak membayar PBB, realisasinya mencapai Rp.28 miliar karena terdapat hutang pajak yang belum dibayar sebesar Rp.22 milar lebih.

Kata lain potensi PBB Kecamatan Ujung Pandang jika dibulatkan angkanya sebesar Rp.50 miliar (Rp.27 miliar  target + 22 miliar lebih berupa hutang wajib pajak).

“Sebab itu kalau semua wajib pajak taat, realisasi PBB Kecamatan Ujung Pandang bisa sampai Rp.28 miliar”, kata  Kepala Tata Usaha (KTU) PBB Kota Makassar Indirwan Dermayasasi di hadapan seluruh kepala kelurahan, Tomas, Pj LPM, Pj Ketua RTRW Kecamatan Ujung Pandang dalam acara “Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan” di Kantor Kecamatan Ujung Pandang Jln.Samiun, Kota Makassar, Senin (30/05/2022) pukul.09.35 Wit.

Pemutahiran harga tanah

Sejauh ini ada selisih harga tanah di NJOP dengan harga tanah di lapangan. Misalkan di NJOP harga tanah 10 juta per meter, ternyata saat transaksi penjualan hargnya lebih besar yakni Rp.25 juta per meter.

Dermayasasi memberikan contoh  transaksi jual beli Ruko di Jln.Pattimura Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang. Luas ruko 11,5 x 20 meter persegi  dan luas bangunan 10 x 20 meter persegi  tiga lantai.

Setelah dilakukan perhitungAn, ditemukan harga bangunan sebesar Rp.3 miliar dan harga penawaran tanahnya Rp.11,5 miliar atau  harga negonya sebesar Rp.11 miliar.

Jadi harga tanahnya Rp.34 juta per meter, lebih tinggi Rp. 12 juta dari harga di NJOP yang hanya sebesar Rp.22 juta.

Hal yang sama juga dijumpai pada transaksi jual-bei Ruko Jln.Penghibur. Harga penawaran  ruko Rp.14 miliar dan harga negonya Rp.14 miliar. Pasca perhitungan, ketahuan harga tanahnya sebesar Rp.35 juta per meter sementara NJOP sebesar Rp.23,950 juta per meter.

Masih banyak contoh lagi.Semua itu, lanjut Dermayasasi,  dijadikan  dasar pertimbangan Pemkot Makassar melakukan pemutahiran harga tanah.

“Dalam melakukan pemutahiran harga pemerintah mengacu pada data-data ril di lapangan dan beberapa pertimbangan lain, ada parameternya, tidak asal menaikkan”, katanya.

Kepala Tata Usaha (KTU) PBB Pemkot Makassar Indirwan Dermayasasi, “Tak semua kena kenaikan PBB tinggi 300 persen, ada juga yang tidak naik, malah ada yang turun,tergantung posisi tanah”.

Pemerinah  tak punya keinginan merugikan rakyat sebab prinsipnya nilai NJOP harus di bawah harga jual tanah. Tidak sebaliknya, harga jual lebih rendah dari NJOP. Apalagi semakin tinggi nilai NJOP semakian tinggi pula harga jual tanah.

“Misalkan ada kebutuhan mendesak sehingga harus memohon kredit perbankan. Dalam penentukan besaran kredit, pihak perbankan menggunakan dasar NJOP, semakin besar nilai NJOP tanah semakin besar pula kredit yang dapat diberikan”, tuturnya.

Keberatan dan pengurangan

Wajib pajak bisa melakukan keberatan atau meminta pengurangan nilai PBB yag harus dibayar. Keberatan didasari adanya kekeliruan pemerintah dalam penentuan NJOP. Sedangkan pengurangan didasari oleh ketidak mampuan ekonomi wajib pajak.

“Jadi beda antara keberatan dengan pengurangan nilai PBB. Dasarnya keberatan ialah kekeliruan dalam penentuan NJOP, sedangkanya dasar pengajuan permohonan pengurangan PBB ialah ketidakmampuan ekonomi wajib pajak”, kata  Dermayasasi.

Pj Ketua RW003 Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Ichwansyah Akil (Iwan Toi), “Kebijakan menaikkan PBB sangat tinggi dan mendadak merupakan kebijakan tidak populer. Mestinya kenaikan PBB step by step”

Kekeliruan penentuan nilai NJOP biasanya terjadi karena ada perubahaan posisi bangunan,sebelumnnya berada di jalan kelas satu, karena ada pembangunan, berubah posisi ke jalan kelas dua,kelas tiga, atau masuk lorong.

Kerena perubahan kelas dari tinggi ke rendah, otomatis nilai jual tanah turun,sementara NJOP tidak turun. Karena itu pihak wajib pajak dapat mengajukan keberatan yang ditujukan kepada kepala kelurahan setempat disertai dengan bukti-bukti perubahan-perubahan tersebut.

“Karena adanya perubahan seperti itu bisa saja NJOP sebelumnya tinggi menjadi rendah.Sebaliknya dari rendah menjadi tinggi. Apalagi di beberapa kecamatan NJOP nya memang rendah.Jadi, tidak semua PBBnya warga naik tinggi sampai 300 persen.Ada juga yang turun, tergantung posisi tanah,dll”, tambahnya.

Terkait dengan pengurangan nilai PBB yang harus dibayarkan, Dermayasasi mengatakan, ada empat golongan wajib pajak yang dapat diberikan pengurangan yakni warga tidak mampu, pensiunan (purnawirawaan,red),  veteran, dan usaha rumahan yang mengalami kebangkrutan.

“Untuk mendapatkan pengurangan pembayaran PBB yang ditetapkan, pihak wajib pajak diminta menyertai permohonannya dengan keterangan tidak mampu atau keterangan bangkrut dari kelurahan,  dokomuen veteran dan pensiunan dari instansi terkait”, urai Dermayasasi.

Pelan-pelan

Sejumlah Pj LPM dan Ketua RTRW menyangkan sikap Pemerintah Kota Makassar yang  tiba-tiba menaikkan PBB dalam jumlah besar hingga 300 persen.

Idealnya, kenaikan dicicil, tahun pertama misalnya 50 persen dan seterusnya hingga 300 persen pada tahun terakhir. Dengan demikian tidak memberatkan masyarakat apalagi ekonomi belum pulih karena hantaman pandemi Covid-19.

“Jangan terlalu paksakan masyarakat yang anjlok ekonominya karena Covid-19 untuk membayar PBB yang naiknya sangat tinggi “ kata Pj Ketua LPM Kelurahan Maloku Wandi Salim.

“Sulit kami menjelaskan kepada masyarakat sehingga sadar dan mau menerima dan membayar PBB yang angkanya sudah naik ratusan persen”, kata ketua RT dari Kelurahan Losari.

Pj Ketua RW Kelurahan Baru Ichwansyah Akil (Iwan Toi) mengatakan, kebijakan pemkot  yang menaikkan PBB hingga 300 persen merupakan kebijakan yang tidak populer. Mengapa mendadak, tidak step by step, pelan-pelan”, katanya.

“Jangan terlalu paksakan masyarakat yang anjlok ekonominya karena Covid-19 untuk membayar PBB yang naiknya tinggi “, tambah Pj Ketua LPM Kelurahan Maloku Wandi Salim.

Menjawab keluhan waga Dermayasasi mengatakan, warga masyarakat dapat meminta keringanan  atau pengurangan kepada Pemkot Makassar melalui pihak kelurahan. Semua masukan akan ditampung untuk disampaikan kepada pimpinan.

Hadir dalam giat tahunan ini masing-masing Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Hj Andi Suhada Sappaile, Camat Ujung Pandang Syahrial Samsuri, Sekcam Ujung pandang Aril Syahbani Kahar, 10 kepala kelurahan seKecamatan Ujung Pandang, sejumlah Pj LPM, RTRW dan tokoh masyarakat.

Camat Syarial Samsuri berharap peserta yang hadir, utamanya Pj RTRW dan LPM, dapat mensosialisasikan kepada warganya apa yang diperoleh dari para pemateri terkait pencapaian PBB Kecamatan Ujung pandang, utamanya dari Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dari Fraksi PDIP Hj Andi Suhada Sappaile dan dari KTU PBB pemkot  Makassar Indirwan Darmayasasi.

“Sosialisasikan apa yang didapatkan di sini, utamanya pesan-pesan dari Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Hj Andi Suhada Sappaile dan dari Bapenda,terkait pencapaian pajak. Jika pajak bisa maksimal sampai dengan 2 triliun, akan dikembalikan juga kepada masyarakat”, kata Syahrial sekaligus membuka dengan resmi Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Kecamatan Ujung Pandang(*)

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Ketua Umum DPP LSM Gempa dilaporkan ke Polda Sulsel, Ini Kasusnya

Liputantimur.com,Gowa - Ketua Umum DPP LSM GEMPA Indonesia, Amiruddin alias Karaeng Tinggi resmi dilaporkan oleh Kepala Desa Buakkang H.Burhan Daeng Bani. Kepala Desa Buakkang didampingi...

Menangkan Kasus Seketa Tanah di PN Sungguminasa, Ahli Waris Mappatoba Daeng Sanre Ucapkan Syukur

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Kasus Tanah atas perlawanan ekseskusi oleh seorang wanita bernama Hj Maniati yang Bergulir sejak Agustus Tahun 2022 dengan Nomor Perkara...

Diduga Oknum Kepala Dusun Karampuang Desa Moncobalang melakukan Pungli Program Nasional Prona

Liputantimur.com, Gowa - Kementerian Agraria Melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencanangkan dalam Program Nasional (prona) adalah gratis bagi warga yang ingin mengurus sertifikat tanpa...

Dugaan Penggelapan Dana Hiba Pembangunan Masjid, LKBHMI Cagora dan PELAKSI Sulsel Tanyakan Kepastian Hukum

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya (LKBHMI Cagora) bersama Perhimpunan Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (PELAKSI Sulsel)...

Kanit Reskrim Polsek Mariso :Tudingan Miring Beberapa Media Tak Benar

Liputantimur.Com, Makassar- Kanit Reskrim Polsek Mariso Aiptu Faisal Ramli menepis tudingan miring dari beberapa portal berita terhadap anggotanya inisial HK membebaskan pihak terduga kasus...

Penanganan Kasus Dugaan Mafia BBM di Sinjai Terkesan Lamban, Putra Daerah Angkat Bicara

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Polres Sinjai diduga lamban menangani 3 truk pengangkut BBM yang diduga ilegal, Ketua umum Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) angkat...

Aduannya di Tipikor tak Jelas, Tiga Lembaga Ancam Turun Aksi di Mapolda Sulsel

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Tak terima aduannya belum mendapatkan kepastian hukum di Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda, tiga lembaga control Sosial BMKI, GPAM dan...

Masuk RPJMP, RPJMD, dan RKPD Lahan Pertanian Produktif Dikeluarkan Dari LP2B, Dinas Pertanian: Irigasi Rusak

Liputantimur.com, Gowa - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura  Kabupaten Gowa⁩, Drs.Muh Fajaruddin, MM memberikan tanggapan terkait adanya aktivitas pembangunan Perumahan Subsidi Jene'tallasa Residence III...

Kapolsek Turikale Berhasil Mengaman Resedivis Kambuhan Curanmor.

Liputantimur.com-Maros, Pelarian pelaku pencurian dan pemberatan Aditya Pratama (23) berakhir setelah berhasil dibekuk Polsek Turikale usai dilaporkan oleh orang tuanya sendiri. AP yang merupakan residivis curanmor...

Tiga Tahanan Polres Bantaeng Kabur. ” Ini Penjelasan Kapolres Bantaeng”.!!!

Liputantimur.Com-Bantaeng |Tiga Tahanan Kasus Narkoba Polres Bantaeng melarikan diri dari Ruang Sel Tahanan Polres Bantaeng pada hari Minggu 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.30...

Kapolres Luwu Atensi Terkait Kasus Penculikan Dimakasar.”Ini Himbauan Kapolres ini”!!!

Liputantimur.com-Luwu|Menyikapi maraknya isu penculikan anak yang beredar, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Luwu AKBP Arisandi, S.H, S.I.K, M.Si memberikan himbauan kepada para orang tua dan...

Membangun Perumahan Diatas Lahan Produktif, DPRD Gowa : Pemda Tidak Berani Mengeluarkan Izin

Liputantimur.com, Gowa-Rencana pembangunan Perumahan Subsidi Jene'tallasa Residence III dengan pengembang PT Anugerah Pratama Gowa mendapat sorotan keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti...

Babinsa Bersama Warga Masyarakat Bergotong Royong Lakukan Perbaikan Rumah

KUTAI KARTANEGARA.liputantimur.com – Salah satu anggota bintara Pembina desa (Babinsa) koramil 0906-01/Tenggarong Kodim 0906/Kutai Kartanegara (Kkr) Sertu Sarikudin bersama warga masyarakat yang tergabung dalam...

Himbauan Untuk Jangan Memarkir Kendaraan dibahu Jalan Penghibur

https://youtu.be/XRtsvBsN_-o Makassar, liputantimur - Warga Makassar yang memarkir kendaraan dibahu jalan Penghibur dihimbau untuk memindahkan kendaraannya. Himbauan ini disampaikan oleh Lurah

Satgas Raika Manggala Gencar Patroli PPKM

Liputantimur.com, Makassar - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kacematan Manggala menggelar patroli sasar toko dan warkop yang buka di atas jam 10 malam. Akasi...

Terkait Peredaran Gelap Narkotika, Bupati Gayo Lues Segera terbitkan Perbup Wajib Lapor

Liputantimur.com. Gayo Lues - Peredaran gelap Narkotika merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang secara tanpa hak atau melawan hukum yang merupakan...

Musrenbang Desa Terasa Usulkan 3 Jembatan Beton

LIPUTANTIMUR| SINJAI, SULSEL - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa dan pembahasan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) ta 2022 kembali dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes)...

6480 Relawan akan Direkrut oleh DPD SGP Kota Makassar

Liputantimur.com, Makassar -  Sebanyak 6.480 relawan akan direkrut oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sahabat Ganjar Pranowo (SGP) Kota Makassar. Perekrutan dimulai pasca Pengukuhan dan...

Gegara Pohon, Sesama Saudara Di Gowa Saling Bertikai

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Marak kasus sengketa tanah baik secara perdata maupun pidana menjadi permasalahan yang cukup kompleks ditengah kehidupan Masyarakat yang seakan tiada...

Sertijab Dilakukan Dilingkup Polres Gowa, Ini Intruksi Langsung Kapolresnya!!!

Liputantimur.com | Gowa, Sulsel - Untuk kepentingan organisasi di lingkup Polres Gowa sejumlah pejabat diserahterimakan (sertijab) sore tadi oleh Kapolres AKBP Tri Goffarudin di...

Pupuk Bersubsidi Diperjual-belikan, Ini Jawaban Plt. Sekdis DTPHP Donggala

Liputantimur.com, Donggala - Beredar kabar terkait dugaan bantuan Pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 dijual oleh pihak Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan...