Beranda Info SULSEL Terkait LP LSM GMBI, APKAN RI Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda Sulsel

Terkait LP LSM GMBI, APKAN RI Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda Sulsel

Liputantimur, Makassar, Sulsel – Terkait laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), ketua DPC APKAN RI Kabupaten Sinjai  Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda Sulsel.

Sejak tahun tahun 2021 Laporan Lsm GMBi bernomor : B/1795 A 1/X RES 1.24/2021/Ditreskrimum Tertanggal 29 Oktober 2021 kemudian dilimpahkan diPolres Sinjai bernomor: B/ 3809/X/RES/2021/ Ditreskrimum, sampai saat ini belum punya kepastian Hukum, Rabu, (11/05/2022)

Bukan hanya lp LSM GMBI, Sejak tahun 2020 hingga saat ini telah dikabarkan TIM Polda Sulsel telah periksa kontraktor dan Stakeholder di Kabupaten Sinjai.

Hal tersebut, kasus dugaan korupsi telah bergulir sejak tahun 2020 hingga saat ini jadi misteri hingga prosesnya tak punya kepastian Hukum.

Bahkan kabar tersebut ibarat bola liar karena ada beberapa kepala dinas dan kontraktor di periksa di Polda Sulsel terkait proyek yang ada di Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2020 dan 2021.

Bahkan saat ini, jadi buah bibir diberbagai kalangan di Kabupaten Sinjai tentang adanya sejumlah kontraktor dan kepala dinas di periksa terkait proyek.

Minta Realisasi Pekerjaan di Audit

Ketua APKAN DPD Sinjai, Andi Baso Lolo Supu minta aparatur Hukum (APH), evaluasi proses pembangunan tersebut. Kamis (21/10/2021).

“Saya minta aparatur penegak hukum (APH) khusus Tipikor polres dan Kejaksaan, evaluasi atau audit pekerjaan bangunan khususnya bangunan sekolah yang ada di Kabupaten Sinjai yang sementara berjalan” ucapnya.

Menurut pantauan Andi Baso pertanyakan bangunan sekolah yang telah di kerjakan berkualitas.

“Kami dari ketua APKAN RI DPD Sinjai, telah menemukan kejanggalan seperti meterial pasir, dll, apalagi saya lihat segi anggaran nominalnya besar tapi terkesan ada pemborosan,” katanya.

Ia berharap, semoga pelaksana sesuai dengan bidangnya dan tidak ada oknum tertentu ikut terlibat.

“Semoga dalam hasil evaluasi oknum tertentu tidak terlibat proyek pembangunan rehab sekolah seperti kalangan BPD, OPD, hingga Wartawan itu sendiri,” harap Andi Baso.

Butuh Kepastian Hukum

Terkait hal tersebut, kini Ketua Aliansi Pemantau Aparatur Negara (APKAN) RI minta pihak kepolisian diproses agar ada kepastian hukum dan kasus tersebut tidak seperti meminta ada terang benderang dalam kasus ini.

“Saya sangat mengapresiasi terkait adanya pihak Dirkrimsus polda sulsel terhadap beberapa Kepala Dinas (Kadis) dan kontraktor terkait dengan beberapa proyek yang ada di Kabupaten Sinjai terkesan realisasinya amburadul,” ujarnya.

Berita terkait:

Terkesan Redup, LSM GMBI Kembali Pertanyakan Kasus Di Sinjai !!!

Dia juga mempertanyakan sejauh mana terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyidik Dirkrimsus polda sulsel tersebut.

“Jika memang ada penyimpangan dan dugaan korupsi maka kami mendesak Tim penyidik Dirkrimsus polda sulsel untuk dilanjutkan pemeriksaan ketahap selanjutnya agar tidak menjadi bias dan bahan pertanyaan bagi warga masyarakat Kabupaten Sinjai,” pungkasnya

Korupsi Sulit Dikendalikan

Disisi lain, terkait dugaan korupsi, menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Prof. Mahfud MD menyebut perilaku korupsi di Indonesia sudah tidak terkendali.

Mahfud MD mengatakan perilaku korupsi tersebut telah menjadi perilaku lumrah baik di lingkungan peradilan, parlemen, birokrasi pemerintahan maupun di dunia usaha.

“Ini kan korupsinya tidak terkendali dan mau nyalahkan di mana, pengadilan, parlemennya begitu, birokrasi pemerintahnya begitu pengusahanya begitu, Semuanya sudah bekerja dengan cara-cara itu,” ujar Mahfud dalam dialog prespektif detik.com Kamis (21/04/2022).

Menurut dia, praktek-praktek korupsi ini dapat dihilangkan jika muncul pemimpin yang kuat.

“Teorinya Plato itu dulu, 2500 tahun lalu. Kalau demokrasi itu sudah menjadi anarkis memang harus muncul apa yang disebut Strong Leader pemimpin yang kuat, pokoknya babat aja semua dulu dari pada negara yang hancur,” jelas Mahfud MD.

Laporan Pengancaman dan Penghadangan di Mapolda Sulsel

Pelaporan kasus pengancaman dan penghadangan massa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Humas GMBI Distrik Sinjai Rustam Panjaitan mengungkapkan, laporan ketua GMBI Wilter Sulsel tertanggal 7 Oktober 2021 telah ditindak lanjuti oleh Polda Sulsel.

Sementara Penyelidikan lebih lanjut berkas laporan aduan tersebut dilimpahkan di Polres Sinjai.

“Kapolda Sulsel telah melimpahkan perkara ini ke Polres Sinjai sebagaimana tertuang pada surat pemberitahuan yang kami terima, dengan nomor: B/1795 A 1/X RES 1.24/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Oktober 2021,” kata Rustam di Sinjai, Jumat (19/11/2021).

Diketahui, massa GMBI diadang dan diancam oleh orang tidak dikenal usai menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Sinjai beberapa bulan lalu.

Aksi Unjuk Rasa (UNRAS) dilakukan terkait sejumlah kasus dugaan korupsi di daerah tersebut.

Laporan dilimpahkan di Mapolres Sinjai

Menurut Rustam, pelimpahan perkara tersebut karena tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Polres Sinjai.

“Berdasarkan surat Kapolda Sulsel yang ditujukan kepada Kapolres Sinjai dengan nomor: B/ 3809/X/RES/2021/ Ditreskrimum,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua LSM GMBI Distrik Sinjai Sabir mengungkapkan pihak Polres Sinjai telah menindaklanjuti laporan tersebut.

“Ini baru saja saya dimintai keterangan di ruang penyidik Reskrim Polres Sinjai, selanjutnya beberapa saksi kami akan dipanggil juga untuk memberikan keterangan tambahan,” ungkapnya

Ditempat terpisah, Ketua Wilter Sulsel Drs Sadikin S, berharap bahwa kepolisian Polres Sinjai dapat menindak lanjuti apa yang menjadi tanggung jawabnya selaku penegak Hukum.

“Kami berharap dapat menyelesaikan perkara yang telah dilimpahkan Polda Sulsel sesuai dengan surat pemberitahuan yang diterima, dengan Nomor : B/1795 A 1/X RES 1.24/2021/Ditreskrimum Tertanggal 29 Oktober 2021,”ucap Sadikin dikantor Wilter Sulsel.

Dari data tersebut yang dinilai lambat karena telah bergulir sejak September 2021 hingga saat ini belum ada kepastian Hukum.

Hal itu membuat ketua APKAN RI DPD Sinjai, Andi Baso Lolo Supu minta Kapolri Evaluasi kinerja Kapolda Sulsel.

“Dari beberapa kasus yang telah di proses di pihak kepolisian utamanya di polres Sinjai bahkan yang proses di Polda Sulsel hasil masih misterius atau tidak ada kejelasan,” ujarnya. (*)

Laporan: Rustam Daeng Tompo

Refrefrensi:

  1. Rombongan LSM GMBI di Serang, Kapolres Sinjai Ada Oknum Berusaha Menyusup
  2. Tipikor Polda Sulsel Bersama Kontraktor Pelaksana Tinjau Proyek di Sinjai
  3. Buntut Lelet Tangani Kasus Program Polri Presisi di Pertanyakan
  4. Lsm GMBI di Serang 

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Brantas Mafia Tanah, Koperasi Karyawan PT BSP Kisaran Diduga Lakukan Sewa Menyewa SPBU Tanpa Hak

Liputantimur.com, Asahan - Berdasarkan Intruksi Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto perangi Mafia Tanah, M. Syafrizal Ritonga (Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) Asahan meminta Kapolda...

Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Hanya Semboyan, Tidak Berlaku di Kejaksaan Negeri Bone

Liputantimur.com, Bone - LSM INAKOR SULSEL Menyoroti Kinerja penyidik Polres Bone dan Kejaksaan Negeri Watampone karena sampai saat ini belum juga merampungkan berkas perkara...

Tim PAM SDO/Satgas 53 Berhasil Mengamankan 1 Orang Jaksa Gadungan

liputantimur.com || Jakarta - Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Tim PAM SDO)/Satgas 53 berhasil mengamankan seorang oknum yang mengaku sebagai Jaksa yaitu pria berinisial...

Belum Terima SP2HP oleh Penyidik, Keluarga Korban Mucikari di Sinjai Barat Bingung?

Liputantimur.com, Sinjai -  Keluarga Korban Kekerasan Seksual (KS) anak di bawah umur di Sinjai Barat bingung dan mempertanyakan perkembangan kasus mucikari yang menimpa putrinya. Kenapa...

Berkas 7 Tahun Bolak Balik, Ada Apa Kinerja Polres Bone?

Liputantimur.com | Bone - Kasus penipuan, pengelapan dan pemalsuan Jempol bukti pengambilan serifikat tanah dari pertanahan Kabupaten Bone dengan Lp / 26/ X /2016...

Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Oknum Developer di Gowa Memasuki Tahap Penyelidikan

Liputantimur.com | Gowa - Buntut Penganiaayaan seorang Wartawan yang telah viral dibeberapa Media Online, dibantah oleh Pelaku H. Nai seorang Developer yang katanya hanya...

Lumba Dg.Ngani Sangat Pantas untuk Divonis Bebas

Liputantimur.com, Takalar - Dunia sandiwara, sebait kata yang sering terdengar dalam lantunan sebuah lagu tempo dolue, memang benar beragam lakon yang diperankan seseorang untuk...

DPRD Takalar Gelar RDP Dengan Keluarga Korban Pelecehan dan Inspektorat

Liputantimur.com, Takalar - Anggota DPRD Kabupaten Takalar mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan kasus pelecehan seksual oleh Kepala Desa Kadatong yang dilaksanakan di...

Direktur PT Lontara Jaya Sakti,Citra Wahyuni membantah tuduhan dugaan penipuan dan penggelapan.

Liputantimur.com , Makassar - Konferensi pers yang dilakakuan oleh ibu Citra 25/11/2023 di DONALD BAKMI Jl. Boulevard Makassar, adapun yang ikut hadir adalah LSM...

PH Korban Pelecehan Seksual di Takalar, Desak Penyidik Segera Menetapkan Tersangka Kades Kadatong

Liputantimur.com, Takalar - Dugaan perbuatan cabul oleh Oknum Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Abdul Rauf menjadi sorotan usai digeruduk oleh puluhan...

Owner Arisan Online Di Makassar Nekat Aniaya Membernya Sendiri Lantaran Tak Mau Membayar Utang

Liputantimur.com, Makassar - Viral, Owner arisan online di makassar nekat menganiaya membernya sendiri lantaran tidak mau membayar utang. Kejadian ini terjadi di Perumahan Graha Intiland...

2 Terdakwa Kasus Pembunuhan di Barombong Dituntut Rendah, Kuasa Hukum Minta KY Memantau Hakim

Liputantimur.com, Gowa - Kasus Pembunuhan Harianto Daeng Sewang (29) yang terjadi beberapa bulan lalu pada Minggu 7 Mei 2023 di Lingkungan Bontopajja, kelurahan Lembang...

Aktivis GPD Matim Desak Tipikor Usut Tuntas Proyek di Desa Nanga Mbaur

Liputantimur, Matim, NTT - Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan...

Pelayanan Buruk Pemerintah Desa Maccini Sombala Menuai Kritik, LSM GMBI Distrik Takalar Minta Evaluasi Kinerja Kepala Desa

Liputan Timur, Takalar -- Pemerintah Desa Maccini Sombala, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, mendapat sorotan tajam setelah tidak memberikan surat rekomendasi kepada salah seorang...

Wabup Bersama HIMAS Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Masjid

Liputantimur| Sinjai, Sulsel - Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Ottong bersama Ketua DPP Himpun Masyarakat Sinjai (HIMAS) bersama Sejumlah Pengurus HIMAS dari berbagai daerah...

Wakil Bupati Sinjai Menemui Duta Baca Indonesia 2021-2025

Liputantimur.com, Sinjai - Literasi tidak saja menjadi isu di Indonesia, tetapi literasi menjadi isu global. Untuk memperkuat gerakan literasi di Kabupaten Sinjai Wakil Bupati...

Babinsa ajak warga tingkatkan kekebalan kelompok dengan vaksinasi

Kutai Kartanegara – Babinsa Koramil 0906-09/Kota Bangun Kopda Eko bersama Bhabinkamtimas melaksanakan pendampingan Vaksinasi kepada warga masyarakat yang bertempat di puskesmas pembantu di jalan...

Aklamasi Organisasi Pers JMBI, Resmi Di Sulawesi Selatan

Liputantimur.com, Sulsel - Praktisi Pers, Fredrich Kuen Daeng Narang, MSi terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Jurnalis Milenial Bersatu Indonesia...

Rampungkan Berkas Pencalonan, Muh Ramli Karaeng Tompo Resmi Mendaftar di Kantor DPW PERINDO Sulsel

Liputantimur.com, Gowa -Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Sulawesi Selatan mengusung kader terbaiknya untuk maju sebagai peserta Pemilu pada Pemilihan Calon Legislatif...

Gunakan Bahu Jalan Sebagai Lahan Parkir, LSM PERAK Soroti Sejumlah Cafe di Makassar 

Liputantimur.com, Makassar - Usai di beritakan beberapa media online soal maraknya parkiran memakai bahu jalan dan trotoar tentu menjadi PR bagi pejabat pemerintah Kota...

Ratusan PTSL Telah Terdata, Begini Imbauan Kakan Pertanahan Donggala

Liputantimur.com, Donggala - Tercatat sekitar ratusan lebih sertifikat tanah masyarakat telah terbit atau terdata di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Donggala baik melalui aplikasi maupun...