Beranda HUKRIM Unjuk Rasa Di Depan Kantor Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Sulawesi Selatan Menuntut ...

Unjuk Rasa Di Depan Kantor Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Sulawesi Selatan Menuntut Agar Walikota Makassar ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi PDAM Makassar

Liputantimur.com, MAKASSAR – Aliansi Masyarakat Makassar Menggugat menggelar aksinya di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar.

Aksi itu menuntut agar penyidik kejaksaan pada Kejati Sulsel, Segera menetapkan Wali kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto atau ‘Danny Pomanto’ sebagai tersangka dalam kasus korupsi PDAM Makassar 2015 -2019 yang menyebabkan kerugian negara Rp20 milyar lebih.

Dalam aksi itu sebagai koordinator aksi Muhammad Ainul dan Jenderal lapangan Tahkifal Mursalin. Mereka menuntu agar pihak kejaksaan tinggi Sulsel segera memeriksa dan menetapkan Danny Pomanto sebagai salah satu tersangka dalam tindak korupsi berjamaah.

“DP (Danny Pomanto) politisi yang tidak punya etika politik, menjadikan parpol (Partai Politik) tempat berlindung dan menyulap tempat pribadi sebagai tempat kegiatan dengan menggunakan anggaran negara” demikian bunyi Surat pernyataan sikap itu bernomor 001/Sek/MM/VII/2022. Rabu 12 Juli 2023.

Dalam orasinya itu, Aliansi Makassar Menggugat meminta Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk tidak takut dalam menetapkan Wali kota Makassar.

“Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan jangan pernah takut untuk menetapkan Wali kota Makassar sebagai tersangka, Kami masyarakat kota Makassar akan mengawal dan terus mendampingi kejaksaan tinggi Sulsel dalam menuntaskan perkara korupsi ditubuh PDAM Makassar,” teriak salah satu orator diatas mobil komando.

Dia pun menyebut fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar pengakuan mantan direktur keuangan PDAM Makassar tahun 2015 Kartia Bado saat diperiksa sebagai saksi dengan tegas mengatakan bahwa Wali kota Makassar turut menerima dana asuransi sebesar Rp600 juta.

Baca juga : Miris, Oknum Security RS Yapika Gowa Diduga Lecehkan Anak di Bawah Umur

“Fakta persidangan secara jelas dan terang benderang mantan direktur keuangan, Kartia Bado, mengakui bahwa Wali kota Makassar saat itu (Danny Pomanto) menerima asuransi dwiguna. Dimana Wali kota dan Wakil Walikota tidak dibenarkan menerima asuransi dwiguna,” tegas dia kembali.

Pun, “Saat Danny Pomanto hadir dalam sidang korupsi PDAM Makassar mengakui bahwa dirinya menerima asuransi dwiguna itu dalam bentuk cek. Pernyataan ini adalah fakta ada perbuatan melawan hukum, sebagaimana kita ketahui bersama Wali kota dan Wakil Wali kota tidak berhak menerima asuransi dwiguna,” tegasnya.

Perwakilan dari UNRAS diterima oleh kejaksaan

Fakta Kasus Korupsi PDAM Makassar

Dalam kasus korupsi PDAM Makassar itu Penyidik Kejaksaan telah menetapkan 5 orang sebagai Tersangka. Diantaranya Haris Yasin Limpo mantan Direktur PDAM Makassar dan Irawan Abadi saat ini telah ditetapkan sebagai Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Tipikor Makassar.

Sedangkan Tiga tersangka baru tersebut yakni HA (Hamzah Ahmad) adalah mantan Direktur Utama PDAM Makassar untuk lDan AA (Asdar Ali) mantan Direktur Keuangan PDAM tahun 2020 untuk laba 2019.

Saat ini, AA masih menjabat Direktur Teknik di Perusda air minum milik Pemerintah Kota Makassar itu.aba 2018 hingga 2019. Selanjutnya, TP (Tito Paranoan) mantan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Keuangan PDAM tahun 2019 untuk laba 2018.

Fakta Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar (Tipikor)

Kartia Bado Sebut Danny Pomanto Terima Asuransi Dwi Guna

Mantan Direktur Keuangan (Dirkeu) PDAM Makassar tahun 2015 Kartia Bado diperiksa sebagai saksi di sidang kasus korupsi PDAM Makassar dengan kerugian negara Rp 20 miliar.

Didalam sidang itu “Saksi” mengungkap Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto dan eks Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal ikut menerima asuransi dwiguna masing-masing sekitar Rp 600 juta dan Rp 453 juta.

Dalam kesaksiannya, Kartia sempat ditanya dasar pembagian laba di PDAM Makassar. Dia menjelaskan pembagian laba itu atas dasar SK penetapan Wali Kota Makassar dengan berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 1974.

Dalam Perda tersebut diatur pembagian laba untuk pembangunan daerah 30 persen, anggaran rutin daerah 25 persen, cadangan 10 persen, sosial dan pendidikan 10 persen, sumbangan dana pensiun dan sokongan 10 persen, jasa produksi 10 persen serta untuk jajaran direksi sebesar 5 persen.

Selanjutnya jaksa menanyakan apakah ada juga asuransi dwiguna jabatan. Saksi Kartia pun membenarkannya.

“Iya,” kata Kartia di persidangan.

Jaksa kemudian menanyakan apakah wali kota Makassar dan wakil wali kota Makassar ikut menerima asuransi dwiguna jabatan tersebut. Saksi pun membenarkannya.

“Terus sepengetahuan saudara, asuransi dwiguna wali kota dan wakil wali kota itu sudah berapa kali cair?” timpal jaksa.

Menurut sepengetahuan saksi, asuransi dwiguna untuk wali kota dan wakilnya itu baru sekali cair. Namun dia mengungkap nama Wali Kota juga ada pada dokumen sebelumnya.

“Yang saya ketahui baru 1 kali cair. Yang saya ketahui ya,” kata saksi Kartia.

“Tapi saya lihat ada dokumen, sebelumnya ada juga namanya, jadi wallahu alam cair atau tidak,” lanjut dia.

Jaksa penuntut umum kemudian meminta saksi mengungkap siapa nama wali kota sebagai penerima dana asuransi dwiguna jabatan tersebut.

“Yang pas cair atas nama siapa saudara ketahui?” tanya jaksa.

“Yang saya ketahui atas nama Pak Ramdhan Pomanto,” kata saksi.

Jaksa lantas mempertanyakan berapa jumlah yang diterima oleh wali kota dan wakilnya itu.

“Pak Wali Kota (menerima) Rp 600.101.078 (sekitar Rp 600 juta)” jawab saksi.

Sementara Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal menerima sekitar Rp 453 juta. Jumlah tersebut dibacakan saksi setelah melihat dokumen yang ia bawa ke persidangan.

“Rp 453.755.520,” katanya.

Untuk diketahui, jaksa penuntut umum pada sidang hari ini memanggil 15 orang untuk menjadi saksi di persidangan kasus korupsi PDAM Makassar. 12 orang di antaranya termasuk Kartia Bado menghadiri panggilan jaksa dan tiga lainnya mangkir.

Danny Pomanto Akui Terima Asuransi Dwi Guna

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto usai bersaksi di sidang dugaan kasus korupsi Rp 20 miliar PDAM Makassar. Ditemui puluhan awak media dirinya tidak menampik fakta sidang sebelumnya, bahwa dirinya memang menerima asuransi dwiguna jabatan senilai Rp 600 juta yang menurutnya sisa jatah dari wali kota sebelumnya, Ilham Arief Sirajuddin (IAS).

Selanjutnya barulah Danny mengakui dirinya menerima asuransi dwiguna tahun 2015 yang diberikan pada tahun 2016. Dia menyebut asuransi itu sebenarnya diterima oleh IAS selama 3 tahun, sementara dia baru menerima asuransi 2 tahun berikutnya yang merupakan sisa dari jatah IAS.

“2014 selesai pak Ilham wali kota sebelumnya. Maka dia dapat mi preminya. Masih ada 2 tahun kan. Sudah saya di situ. Begitu berakhir kan dapat saya, sisanya saya dapat,” ujar Danny kepada wartawan di PN Makassar, Kamis (22/6/2023).

Danny menjelaskan asuransi tersebut merupakan perjanjian kerja sama (PKS) yang berakhir di tahun 2015. Oleh sebab itu ia menerima asuransi dwiguna itu saat dia mulai menjabat sebagai Wali Kota Makassar.

“Asuransi itu 5 tahun, sedangkan pak Ilham itu sisa 3 tahun. Waktu pak Ilham selesai, dia mendapat manfaat, besar sekali. Ada sisa 2 tahun, saya tidak ngerti, kan bukan saya yang bikin, bukan saya yang bayar premi. Bukan juga PDAM yang bayar premi. Selesai,” jelasnya.

Danny mengatakan dirinya saat itu tidak bisa menolak. Pasalnya, pembagian asuransi itu sesuai aturan dan langsung dibagikan tanpa sepengetahuannya.

“Itu kan harus dapat, karena itu kan uang negara kan. Ini kan uang dikasih-kasih. Datanglah dibawakan bilang pak begini. Loh. Kenapa ini ada apa? Oh ini pak,” katanya.

“Kan kebetulan bapak jadi wali kota. Kalau orang lain jadi wali kota orang lain yang terima. Dan itu dalam bentuk cek. Sisa dari itu. Jadi saya cuma dapat sisa,” Danny menirukan ucapan orang yang memberikannya uang tersebut.(**)

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Kades Kadatong Resmi Ditahan, Masyarakat Minta Pj.Bupati Segera Cari PLT

Liputantimur.com |Takalar - Kasus pelecehan seksual Kepala Desa Kadatong, Abdul Rauf resmi di tahan oleh Satuan Reserse Kriminal unit PPA Polres Takalar pada 19...

Upaya Hukum Praperadilan Tersangka Kasus Pelecehan Seksual Kades Kadatong Kandas

Liputantimur.com | Takalar - Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Oknum Kades Kadatong AR terhadap NM kini masih terus bergulir di Polres Takalar. Kades...

LIDIK PRO Siap Kawal Kasus Penganiayaan Nakes Di Puskesmas Barombong

Liputantimur.com | Makassar- Kasus penganiayaan yang terjadi di Puskesmas Barombong dilakukan oleh salah seorang tenaga kesehatan terhadap tenaga kesehatan lainnya yakni pegawai rekam medis,...

Korban Penipuan Dana Pinjol di Makassar Masih Gigit Jari, Pelaku Masih Hirup Udara Segar

Liputantimur.com | Makassar - Meski laporan nya sudah di terima beberapa bulan kemarin namun perkara pinjaman online oleh terlapor Ayha warga Tallo ini belum...

Orang Tua Siswa di Takalar Saling Lapor ke Polisi, Kades Patani Berhasil Mediasi Warganya

Liputantimur.com |Takalar - Selaku pemerintah setempat, Kepala Desa Patani berhasil mendamaikan warganya secara kekeluargaan yang sebelum bermasalah terkait persoalan masing-masing anaknya yang berselisih dilingkup...

Diduga Membangun Stal Kuda di Lahan Bermasalah, Walikota Manado: Saya Jongosnya Presiden

Liputantimur.com | Manado - Permasalahan tanah di Sulawesi Utara (Sulut) seolah tiada habisnya. Banyak perkara tanah belum tuntas ditangani aparat penegak hukum, timbul lagi...

DPC LSM Lacak Konut Resmi Laporkan CV. Sangia Karya Mandiri Dugaan Tipikor Proyek Pengaspalan

LIPUTANTIMUR.COM | Kendari, Beberapa waktu lalu Pemerintah Daerah Konawe Utara gencar melakukan pembangunan penataan ibu kota dan beberapa Jalan berbagai kecamatan yang ada di...

Diduga Marak Pungli di Bulukumba, Maritim Muda Serukan Kapolres Baru Dicopot

Liputantimur.com | Bulukumba - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Maritim Muda Cabang Bulukumba Mengeruduk Mapolres Bulukumba, Kamis (11/1/24) Mereka Melayangkan Protes dan Tantangan terhadap Kapolda...

LSM Pemantik Resmi Laporkan Terkait Anggaran Dana BUM Desa, Diduga Berpotensi Merugikan Keuangan Negara.

Liputantimur.com | Takalar - Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Lembaga Pemerhati Masalah Ham, Narkotika Tindak Kriminal dan KKN (LSM Pemantik) resmi melapor ke Kejaksaan Negeri...

Kuasa Hukum Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Menduga Pemda Bulukumba Pro PT. London Sumatera

Liputantimur.com | Bulukumba -  Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kajang yang di percayakan oleh Ammatoa atau Pimpinan Masyarakat Adat Kajang , DR.Muhammad Nur, S.H.,M.H dari...

Dua Korban Pelecehan Seksual di Takalar Mengajukan Perlindungan ke LPSK

Liputantimur.com | Takalar - Sahabat Saksi Korban (SSK) Sulsel menerima surat permohonan perlindungan dari dua korban tindak pidana kekerasan seksual, NR (18 tahun) dan...

ELHAN RI : Perlu Ada Sangsi Tegas Tindakan Kekerasan Terhadap Siswa

Liputantimur.com || Takalar - Pendidikan seharusnya merupakan lingkungan yang aman dan mendukung kenyamanan bagi anak-anak. Salah satu faktor penting untuk menciptakan lingkungan tersebut adalah...

Kisah Gadis Cantik Pesan Kamar di Neraka, Langsung Dikabulkan Allah SWT.

Liputantimur.com - Tempatkan rumahku di Neraka, juga handphoneku ini dan hubungilah Allah serta tolong tempatkan sebuah kamar di neraka jahanam untukku". Langsung terkabul. Merinding! Suatu...

Polres Gowa Menindak Lanjuti Laporan Pemilik Ruko yang Hendak Dieksekusi

Liputantomur.com, Gowal, Sulsel - Penyidik Polres Gowa Polda Sulawesi Selatan menindak lanjuti laporan polisi pemilik Ruko yang berlokasi di Jalan Pallantikang Nomor 12 Kelurahan...

BEM Nusantara Sulut Minta Kapolda Segera Evaluasi Wakapolda Atas Tindakan Pemecah Bela Gerakan Mahasiswa

BEM Nusantara Sulawesi Utara kini mulai panas setelah salah satu koorda ilegal yang bahkan tidak menggunakan almamater kampus bertemu dengan Wakapolda di Kantor Polda...

Besok! HMI Komisariat IAI As’adiyah Wajo Maju Gelar Webinar Nasional, Ini Narasumbernya

Liputantimur.com, Wajo, Sulsel - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat IAI As'adiyah Cabang Wajo Maju Akan menggelar WEBINAR NASIONAL dengan tema "Hubbul Wathon Minal Iman"...

Menjaga Kepercayaan, Tips Al Amin Untuk Mengembangkan Usaha

Liputantimur.com | Makassar - Inilah sosok Al Amin, S. Hut pria kelahiran kota Makassar dua puluh tujuh tahun silam ini berhasil mengembangkan bisnis Propertynya. Diusianya...

LSM Pemantik Resmi Laporkan Terkait Anggaran Dana BUM Desa, Diduga Berpotensi Merugikan Keuangan Negara.

Liputantimur.com | Takalar - Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Lembaga Pemerhati Masalah Ham, Narkotika Tindak Kriminal dan KKN (LSM Pemantik) resmi melapor ke Kejaksaan Negeri...

Senandung Rindu Penegakan Hukum di Balik Kebenaran dan Keadilan

Liputantimur. Opini – Sejak Indonesia hempasan bencana non alam covid-19 termasuk di Bumi Panrita Kitta, kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Virus Corona (covid 19) di kenal...

Tak Semua Wajib Pajak Kota Makassar Kena Kanaikan PBB yang Tinggi, ada Juga yang Turun, Ini  Alasannya

Liputantimur.com, Makassar - Target PAD Kota Makassar dari sektor PBB  pada 2022 sebesar Rp.275 miliar, naik sebesar Rp.95 miliar atau 34 persen dari tahun...

Jual Minol Tanpa Izin Edar, Tim Bea Cukai Makassar Tutup Toko Anugerah Abadi Panakkukang

Liputantimur.com, Makassar - Toko Anugerah Abadi di Jalan Toddopuli Raya Timur, Kecamatan Panakukang didatangi sejumlah aparat bea cukai Makassar. Senin malam (11/07/2023) Diketahui toko tersebut...