Liputantimur.com, Palu – Adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. Sahran Raden melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Jaringan Pemilu dan Demokrasi (Jari PeDe) Sulteng menguraikan sejumlah tantangan dan problematika yang dihadapi di Pemilu Serentak pada 2024.
Sahran menguraikan, faktor keserentakan pemilu dan pemilihan dan maraknya penyeberan berita hoaks, ujaran kebencian masih menjadi tantangan pemilu 2024.
Money politic alias politik uang masih akan marak terjadi. Selanjutnya banyaknya jumlah surat suara, politik identitas dan pengaruh kualitas daftar pemilih.
Akademisi UIN Datokarama Palu itu juga menjelaskan hasil survei dari Algoritma tentang kekhawatiran masyarakat terhadap hal-hal negatif dalam konteks Pemilu 2024. Ia merinci angka kekhawatiran publik cukup tinggi.
Penyebaran berita hoaks dan informasi mencapai di angka 92.6 persen. Selanjutnya kampanye hitam antar pendukung kandidat 91.1 persen. Praktik politik uang 89.9 persen. Dan penggunaan simbol identitas isu SARA 89.5 persen.
“Jadi sebanyak 92.6 Persen kekhawatiran masyarakat terhadap hoaks dan disinformasi ujaran kebencian dan berita bohong sangat mengkhawatirkan” beber Sahran Raden, Senin, (5/9/2022) Pagi.
Sementara itu Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulteng Darmiati S.H menerangkan soal sanksi dan larangan praktik politik identitas termuat dalam Pasal 280 ayat 1 Undang-undang Pemilu Tahun 2017.
Dijelaskan Darmiati, pasal itu mengatur bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain.
Selain itu tidak menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Bagi melanggar kata dia, dipidana maksimal 2 Tahun dan denda sebanyak 24 juta rupiah.
Dikesempatan yang sama Sekretaris Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulteng, Faisal Attamimi menegaskan bahwa politik identitas masih menjadi strategi dalam memobilisasi pemilih pada setiap jejaring pemilu (pemilihan umum).
Bahkan Faisal menilai bahwa politik identitas akan menjadi benalu dan tidak memberikan faedah atau manfaat.
“Politik identitas masih menjadi sebuah trend dan benalu, dan selalu berpindah-pindah ke satu tempat lainya,” ungkap Faisal Attamimi.
Agenda mengusung tema Problematika dan Solusi Politik Identitas Pemilu 2024 itu Turut menghadirkan narasumber Ketua Dewan Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu Tasrif Siara. Dan sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kota Palu. (Ibra/Red).