Beranda AKTUALITA Ketua FKPRN Sul-Sel DJ Gultom: Terima Kasih Presiden Djokowidodo

Ketua FKPRN Sul-Sel DJ Gultom: Terima Kasih Presiden Djokowidodo

Liputantimur.com, Makassar – Pengurus Forum Kordinasi Penghuni Rumah Negara
(FKPRN) Kemhan/TNI-Polri Daerah Sulawesi-Selatan menyambut hangat ke luarnya Surat Telegram Kasad Nomor: ST 199/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditujukan kepada Distribusi A- 3 dan Distribusi A-4 (Pangdam di Seluruh Indonesia) .

Pasalya, ST Kasad itu menjadi payung hukum bagi Veteran, purnawirawan, warakawuri dan putera-puteri Pejuang Pendiri NKRI.ST ini melindungi penghuni dari pengosongan paksa rumah negara yang mereka tempati.

Kedua, bahwa ST Kasad itu merupakan realisasi Surat Forum ke Presiden RI Ir Joko Widodo , KetuaDPR-RI, Panglima TNI yang lahir atas perrmohonan FKPRN Sulawesi.-Selatan kepada presiden pada 2018 silam, kata Ketua FKPRN Sulsel Gultom kepada liputantimur.com, Sabtu (6/11/20210) di rumah kediamannya Jln.Andi Mappanyukki,Kota Makassar,  pukul. 21.45 Wit.

Menurutnya, ST Kasad itu tidak mengijinkan Pangdam beserta jajarannya melakukan penertiban rumah negara dengan cara paksa tanpa ijin terlebih dahulu dari Kasad. Dan larangan itu bersifat perintah.

“Penertiban dengan cara paksa harus mendapat izin Kasad terlebih dahulu”, bunyi poin empat BBB ST Kasad Nomor: ST 199/2019 tanggal 15 Januari 2019.

Toton di sini penolakan FKPRN Sul-Sel terhadap eksekutor rumah negara di Jln.Buntu Terpedo Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sul-Sel:https://www.youtube.com/watch?v=GOUyd4Y9HZM

Oleh karana itu kami patut memberikan ucapan termaksih dan pennghormatan setingginya kepada bapak Presiden RI Ir Joko Widodo karena atas jasanya kami penghuni rumah negara di lingkunp TNI-AD  bisa menempati rumah negara tanpa dibayangi lagi oleh SP Pengosongan rumah negara, kata Gultom.

Anak tak berhak?

Di tempat berbeda, Sekretaris FKPRN Sul-Sel Ir Herman Tandek mengatakan, pihak Kodam melalui Asisten Logistik (Aslog) Kodam XIV Hasanuddin Kolonel Inf.T Daeng Balaw penafsirkan ST Kasad Nomor: ST 199/2019 tanggal 15 Januari 2019 ke luar dari koridor sebenarnya. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara penghuni rumah negara dengan Aslog beberapa bulan lalu.

Menurut Aslog Kodam XIV Hasanuddin , anak dari purnawirawan dan atau warakawuri tidak berhak tinggal atas rumah negara. Landasan argumentasinya ialah poin 5 (lima) dari ST Kasad Nomor/208/2006 tanggal 20 April 2006.

Merujuk peraturan perundang-undangan, misalnya Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1994 Jo PP No 31 Tahun 2005 ttg Rumah Negara, pendapat Aslog menyimpang PP 40 dan PP 31, kata Herman.

Sebab pada pasal 17 ayat 2) PP 40 Tahun 1994, JO PP 31 Tahun 2005, Ttg Rumah Negara, dengan tegas mengatakan bahwa jika kedua orangtua meninggal dunia maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah negara dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan.

Herman mengingatkan, di dalam hukum tata negara ada azas kepastian hukum, di mana aturan lebih tinggi harus dijadikan dasar bagi aturan di bawahnya. Asas kepastian hukum ini ditemukan pada TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Aturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Lebih jauh tambah Herman, UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahw Tap MPR merupakan peraturan perundang-undangan yang secara hirarki berada di bawah UUD 45.

Pasal 7 ayat (1) undang-undang itu menetapkan jenis dan hirarki perundang-undangan yang dapat dilihat sebagai berikut :

  1. UUD 45 ,
  2. Ketetapn MPR,
  3. UU/, Peraturan Pemerintah PenggantiUU,
  4. Peraturan Pemerintah (PP),
  5. Peraturan Presiden,
  6. Peraturan Daerah (Pergub) dan
  7. Peraturan Daerah Kabupten/Kota.

Frasa “Secara hirarki” mengandung konsekuensi hukum, yakni aturan lebih rendah harus mengikuti aturan lebih tinggi. Sehingga ada jaminan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk menciptakan kedamaian hidup berbangsa dan bernegara, katanya.

Kedua,  pelanggaran terhadap azas hirarki itu menyebabkan sebuah aturan lebih rendah derajadnya oleh hukum diangap tidak pernah ada. Pemaksaan  aturan yang dianggap tidak ada adalah  kesoliman besar karena menghina negara.

Dengan demikian Permenhan, ST Panglima TNI, ST Kasad, apalagi Keputusan Pangdam, harus mendasari keptusannya pada peraturan yang berada di atasnya, yaitu Perpres, PP, dan UU.

Sebab itu,lanjut Herman, menafsirkan ST Kasad tidak boleh melenceng dari PP Nomor 40 tahun 1994 jo PP No.31 tahun 2005 tentang Rumah Negara yang kedudukannya lebih tinggi dari Permenhan, ST Panglima TNI, ST Kasad terus ke bawah. Sehingga ada kepastian hukum bagi rakyat, utamanya bagi penghuni rumah negara dapat memiliki rumah negara yang ditempati(*)

WARTAWAN LIPUTANTIMUR.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

BERITA TERKAIT

Patuhi Putusan Pengadilan, Penyidik Polda Sulteng Membebaskan Kades Tamanusi

Liputantimur.com - Kepala Desa (Kades) Tamanusi, Morowali Utara, Akhlis, akhirnya menghirup udara segar, setelah gugatan Praperadilan atas status tersangka yang dikeluarkan Penyidik Polda Sulteng...

Ketua Umum DPP LSM Gempa dilaporkan ke Polda Sulsel, Ini Kasusnya

Liputantimur.com,Gowa - Ketua Umum DPP LSM GEMPA Indonesia, Amiruddin alias Karaeng Tinggi resmi dilaporkan oleh Kepala Desa Buakkang H.Burhan Daeng Bani. Kepala Desa Buakkang didampingi...

Menangkan Kasus Seketa Tanah di PN Sungguminasa, Ahli Waris Mappatoba Daeng Sanre Ucapkan Syukur

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Kasus Tanah atas perlawanan ekseskusi oleh seorang wanita bernama Hj Maniati yang Bergulir sejak Agustus Tahun 2022 dengan Nomor Perkara...

Diduga Oknum Kepala Dusun Karampuang Desa Moncobalang melakukan Pungli Program Nasional Prona

Liputantimur.com, Gowa - Kementerian Agraria Melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencanangkan dalam Program Nasional (prona) adalah gratis bagi warga yang ingin mengurus sertifikat tanpa...

Dugaan Penggelapan Dana Hiba Pembangunan Masjid, LKBHMI Cagora dan PELAKSI Sulsel Tanyakan Kepastian Hukum

Liputantimur.com, Gowa, Sulsel - Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya (LKBHMI Cagora) bersama Perhimpunan Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (PELAKSI Sulsel)...

Kanit Reskrim Polsek Mariso :Tudingan Miring Beberapa Media Tak Benar

Liputantimur.Com, Makassar- Kanit Reskrim Polsek Mariso Aiptu Faisal Ramli menepis tudingan miring dari beberapa portal berita terhadap anggotanya inisial HK membebaskan pihak terduga kasus...

Penanganan Kasus Dugaan Mafia BBM di Sinjai Terkesan Lamban, Putra Daerah Angkat Bicara

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Polres Sinjai diduga lamban menangani 3 truk pengangkut BBM yang diduga ilegal, Ketua umum Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) angkat...

Aduannya di Tipikor tak Jelas, Tiga Lembaga Ancam Turun Aksi di Mapolda Sulsel

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Tak terima aduannya belum mendapatkan kepastian hukum di Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda, tiga lembaga control Sosial BMKI, GPAM dan...

Masuk RPJMP, RPJMD, dan RKPD Lahan Pertanian Produktif Dikeluarkan Dari LP2B, Dinas Pertanian: Irigasi Rusak

Liputantimur.com, Gowa - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura  Kabupaten Gowa⁩, Drs.Muh Fajaruddin, MM memberikan tanggapan terkait adanya aktivitas pembangunan Perumahan Subsidi Jene'tallasa Residence III...

Kapolsek Turikale Berhasil Mengaman Resedivis Kambuhan Curanmor.

Liputantimur.com-Maros, Pelarian pelaku pencurian dan pemberatan Aditya Pratama (23) berakhir setelah berhasil dibekuk Polsek Turikale usai dilaporkan oleh orang tuanya sendiri. AP yang merupakan residivis curanmor...

Tiga Tahanan Polres Bantaeng Kabur. ” Ini Penjelasan Kapolres Bantaeng”.!!!

Liputantimur.Com-Bantaeng |Tiga Tahanan Kasus Narkoba Polres Bantaeng melarikan diri dari Ruang Sel Tahanan Polres Bantaeng pada hari Minggu 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.30...

Kapolres Luwu Atensi Terkait Kasus Penculikan Dimakasar.”Ini Himbauan Kapolres ini”!!!

Liputantimur.com-Luwu|Menyikapi maraknya isu penculikan anak yang beredar, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Luwu AKBP Arisandi, S.H, S.I.K, M.Si memberikan himbauan kepada para orang tua dan...

Gus Yahya: Pernyataan Jenderal Dudung Bukan Penistaan, Berdoa Bisa Dilakukan dengan Semua Bahasa

Liputantimur.com, Jakarta - Para ulama menyatakan pernyataan Jenderal Dudung Abdurachman terkait tuhan bukan orang arab, bukan sebagai penistaan agama. Hal itu disampaikan Ketua Umum PBNU...

Satgas Saber Pungli Kabupatan Gowa Kecolongan

Liputantimur.com, Gowa – Satgas Saber Pungli gencar turun di lapangan, kontan jumlah kasus pungli turun drastis.Namun paska satgas ini kembali ke tempat.Pungli marak lagi. Fakta...

Truk Proyek Antri BBM Subsidi Dikeluhkan, FM : Banyak Kejanggalan

Liputantimur.com | Tarakan – Panjangnya antrian dan kemacetan acap hari terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tarakan merupakan fenomena sosial yang...

Kepengurusan 34 Provinsi Terpenuhi, PWDPI Resmi di Daftarkan ke Dewan Pers

Liputantimur.com, Makassar - Organisasi Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) telah resmi di daftarkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga Dewan Pers. Pada...

KPPS Terasa Resmi Dilantik Sebanyak 25 Anggota

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa (Pikades) Desa Terasa yang berjumlah 25 Orang anggota resmi dilantik di Kantor...

Aduannya di Tipikor tak Jelas, Tiga Lembaga Ancam Turun Aksi di Mapolda Sulsel

Liputantimur.com, Sinjai, Sulsel - Tak terima aduannya belum mendapatkan kepastian hukum di Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda, tiga lembaga control Sosial BMKI, GPAM dan...

Babinsa Liang Ulu lakukan pendampingan pada kegiatan vaksinasi di wilayahnya

Kutai Kartanegara,liputantimur.com – Dalam upaya membantu kelancaran kegiatan vaksinasi, anggota Koramil 0906-09/Kota Bangun Babinsa Liang Ulu Kopda Eko melakukan pendampingan dalam kegaiatan vaksinasi yang...

Anton Christian Setlight Tepilih Sebagai Ketua Pokmas Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang

Makassar, liputantimur.com -  Rapat waga Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar behasil  membentuk Kelompok Kerja Masyarakat (Pokmas) Kelurahan Baru (KKMKB) pada Senin (12/07/2021)...

Merasa Difitnah, Tim Hukum DPP LSM INTAI Laporkan HLM

LIPUTANTIMUR.COM, MAKASSAR – Sehubungan adanya berita yang dirilis oleh beberapa media dengan judul ‘Ditipu LSM, Seorang Pria di Makassar Dilaporkan Polisi' yang dimuat oleh...